Investasi Restorasi Ekosistem tak Mudah

0
111

Selain skema produksi, BRG juga menawarkan investasi dengan skema perlindungan dan pemulihan gambut. Pola investasi yang ditawarkan adalah Restorasi Ekosistem. Apa yang jalani oleh PT Rimba Makmur Utama (RKU), pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem seluas 108.255 hektare (ha) di Katingan, Kalimantan Tengah bisa jadi pelajaran.

CEO Rimba Makmur Utama, Dharsono Hartono menyatakan, perusahaan masih jauh dari capaian laba sejak mulai berinvestasi sekitar 7 tahun lalu. “Omzet kami bahkan masih nol karena memang belum ada penjualan,” katanya ketika dihubungi AgroIndonesia, Selasa (4/10/2016).

Dharsono menyatakan belum adanya omzet karena kenyataannya pasar karbon, yang dibidik sebagai sumber pendapatan, ternyata belum ramai.

Asal tahu saja, tak kurang dari Rp50 miliar sudah ditanamkan RKU untuk menjalankan bisnisnya. Setengah dari nilai investasi itu digunakan untuk membayar iuran IUPHHK kepada pemerintah.

Meski harus terus merogoh kocek, dan belum memiliki kepastian soal laba perusahan, namun Dharsono menyatakan komitmennya terus menjalankan bisnis tersebut. Dia menyatakan, usaha RE sejatinya sangat potensial. Tak heran jika RKU terus menggelontorkan investasi. Termasuk dengan mengajukan perluasan areal sekitar 50.000 ha.  “Kami ini seperti ada di gurun pasir yang merasakan ada air di suatu lokasi, tapi tidak tahu lokasinya,” katanya.

Tiga faktor

Adanya potensi itu tak lepas dari perkembangan situasi global saat ini. Menurut Dharsono, semakin banyak orang yang menyadari tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim, yang membuat pasar karbon semakin menarik. Dia menuturkan, dalam jangka waktu sekitar 2 bulan lagi, RKU bakal terdaftar di VCS (Verified Carbon Standard). Ini berarti Rimba Makmur Utama bisa membidik pasar karbon sukarela. “Perhitungan kami, ada sekitar 10-12 juta ton karbon per tahun yang bisa kami  pasarkan,” kata Dharsono.

Namun, Dharsono mengakui pasar karbon sukarela belum benar-benar bisa diharapkan sebagai sumber pendapatan. Itu sebabnya, dia berharap akan adanya intervensi pemerintah.

Dia menuturkan, keberhasilan proyek RE di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, risiko politik. Menurut dia, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini dan ke depan semakin mendukung kegiatan restorasi dan pelestarian lingkungan. Ini membuat risiko politik dalam proyek RE semakin ditekan. “Contohnya, kami butuh waktu hingga 4 tahun sebelum izin RE pertama keluar. Namun, saat ini, kurang dari 4 bulan izin kedua kami sudah siap untuk keluar,” ungkapnya.

Yang kedua, risiko proyek. Faktori ini lebih ditentukan oleh internal pengembang proyek. “Jika memang pengembang proyek RE memiliki kapasitas yang mumpuni, risiko kegagalan proyek bisa ditekan,” katanya.

Faktor ketiga adalah risiko pasar. Di sinilah intervensi pemerintah diperlukan di tengah situasi pasar yang masih adem ayem. Menurut Dharsono, pemerintah bisa mengupayakan agar proyek RE bisa lebih diakui secara global, sehingga lebih mudah mendapat pendanaan.

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan penerimaan pembayaran sebesar 950 juta dolar AS yang berasal dari kesepakatan dengan Norwegia. Sebagian dana tersebut, kata Dharsono, bisa dialokasikan untuk pemegang konsesi RE.

“Pembayaran dari Norwegia berdasarkan performa pengurangan emisi. Proyek RE seharusnya juga bisa diperhitungkan sebagai bagian dari capaian performa, sehingga layak mendapatkan dana tersebut. Ini lebih terukur,” katanya.

Proyek RE juga bisa dimasukan dalam National Determined Contributios/NDC untuk pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia. Terutama pada bagian pengurangan emisi dengan bantuan negara lain. “Kita punya target mengurangi emisi hingga 41% jika didukung negara lain. Di sini, proyek RE bisa berperan,” kata Dharsono.

Teruskan

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan, pihaknya akan terus melanjytkan kebijakan RE untuk percepatan pemulihan ekosistem hutan produksi. Menteri menyatakan, di samping untuk pemulihan flora dan fauna yang mempunyai nilai penting, pengelolaan RE dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi hutan dan mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.

“Keberadaan RE bisa memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan,” katanya.

Izin RE mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2004. Pada awalnya, RE dikembangkan untuk memberi tantangan bagi mereka yang selalu berkampanye bahwa hutan bisa memberi manfaat ekonomi, meski tak ditebang. Apalagi belakangan, ada gembar-gembor soal perdagangan karbon yang dinyatakan bisa mengalirkan duit jutaan hingga miliaran dolar AS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, pemegang izin RE memang diperkenankan untuk mengajukan izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) atau izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL), dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).

Berbekal izin-izin tersebut, pemegang izin RE bisa menjalankan ekowisata, memanfaatkan rotan, getah, dan hasil hutan kayu lainnya. Sementara untuk bisa masuk ke pasar karbon, pemegang izin RE harus mengurus izi usaha pemanfaatan (IUP) Penyerapan Karbon atau IUP Penyimpanan Karbon sesuai dengan Peraturan Menteri No P.36 tahun 2009. Pemegang izin RE dilarang untuk memanen kayu yang ada di konsesinya, sampai terjadi keseimbangan hayati.

Hingga September 2016, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) berjumlah 15 Unit Manajemen (UM) dengan total luas 573.455 ha dari alokasi seluas 1,6 juta ha. Kawasan Hutan Restorasi Ekosistem tersebar di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mencapai praktik terbaik kegiatan restorasi ekosistem di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya sosialisasi kebijakan restorasi ekosistem, pembinaan unit manajemen, fasilitasi pakar, insentif, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kemitraan dalam mendorong kerjasama restorasi ekosistem dengan KPH. Sugiharto

Ketidakadilan terhadap Kelapa Sawit

Langkah Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menepikan sawit dalam investasi di gambut dikritik oleh Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Padahal, sawit bisa dikelola secara berkelanjutan dan terbukti tak merusak gambut.

“BRG jelas tidak adil,” kata Kepala Kompartemen Riset Gapki, Bandung Sahari ketika dihubungi, Jumat (7/10/2016).

Dia mempertanyakan sikap BRG yang membuka peluang bagi investasi kelapa, namun mencoret sawit. Padahal, keduanya merupakan jenis tanaman palem-paleman. Apalagi, menurut Bandung, sawit tidak merusak ekosistem gambut. Itu dibuktikan dengan keberlanjutan kebun sawit PTPN IV yang telah berproduksi selama 100 tahun di lahan gambut. “Kalau mau dihitung, sawit lebih menguntungkan kok,” katanya.

Bandung menegaskan, usaha sawit tak mungkin dilakukan dengan merusak gambut. Pasalnya, sawit juga butuh lahan yang prima dan pasokan air yang memadai untuk berproduksi. “Kami lakukan tata air  agar pasokan air gambut memadai,” katanya.

Ketika disinggung tentang Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di mana untuk kawasan budidaya diatur muka air gambut paling rendah 40 centimeter dari permukaan gambut, bandung justru menilai ketentuan tersebut patut dipertanyakan.

“PP itu justru patut dipertanyakan. Apa dasar penetapan paling rendah 40 cm dari permukaan itu?” sergahnya.

Menurut dia, PP tersebut akan sulit diaplikasikan karena air gambut akan menurun seiring musim kemarau. Bahkan, di hutan alam pun, air gambut bisa turun hingga lebih dari 80 centimeter. Atas dasar itu, tidak tepat jika kemudian lahan gambut dengan permukaan air gambut lebih rendah dari 40 centimeter dikategorikan rusak.

“Kalau tanam nanas, kemudian muka air gambut lebih rendah dari 40 centimeter, apakah kemudian direstorasi juga? Sugiharto