Tarik-Menarik Moratorium Sawit

0
457

Niat Presiden Joko Widodo melakukan penundaan izin-izin baru perkebunan kelapa sawit (moratorium) ternyata tidak semudah yang diduga. Sejak dilontarkan pertengahan April, sampai kini Inpres moratorium belum juga tuntas dibahas. Ada apa?

Upaya pemerintah menahan laju pembukaan baru perkebunan kelapa sawit, lewat kebijakan moratorium, nampaknya tidak mudah. Apalagi, draft moratorium ternyata diakui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bakal menyasar izin-izin lama yang tidak sesuai dengan aturan main kehutanan. Masalah ini yang kemungkinan besar membuat pembahasan rancangan Inpres penundaan pemberian izin kebun selama 5 tahun itu tidak juga tuntas.

“Kebijakan moratorium sudah hampir final, terutama yang terkait dengan kebijakan Kementerian LHK,” ujar Menteri Nurbaya di Jakarta, Selasa (1/11/2016). Termasuk yang sudah disepakati adalah tidak adanya penerbitan izin baru untuk pelepasan kawasan hutan.

Tapi itu belum seberapa. Yang seru, Menteri mengaku yang juga sudah final adalah bakal dicabutnya izin kebun yang sudah diterbitkan, tapi di lapangan belum juga dibangun. Langkah ini dinilai sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam izin kebun yang diberikan kepada pemegang konsesi. “Kalau izin sejak tahun 2003, tapi tutupan hutannya masih primer, masih bagus, ya dicabut. Ada yang izinnya sejak tahun 1993 tapi hutannya masih primer, berarti kan tidak diapa-apakan,” kata Nurbaya.

Dari draft Inpres yang diperoleh Agro Indonesia, Menteri LHK memang akan melakukan penundaan pelepasan dan tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, salah satunya bagi “permohonan yang telah mendapat izin prinsip namun belum tatabatas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.” Selain itu, “menetapkan kembali tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan, namun belum dikerjakan/dibangun dan masih berhutan produktif sebagai hutan berdasarkan usulan gubernur atau bupati/walikota.”

Klausul ini yang dinilai aneh oleh penasehat hukum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Dr Sadino. “Kepala daerah mana yang mau mengusulkan lahan kebun jadi hutan kembali? Lagi pula, barang yang sudah dilepas mau dicabut lagi malah berpotensi digugat. Apalagi, masalah kebun yang sudah dilepas itu bukan lagi tupoksinya kehutanan,” ujarnya. AI