Kayu Legal Berperan dalam Pencegahan Perubahan Iklim

0
37

Mencegah perubahan iklim tak berarti hutan tak boleh dimanfaatkan. Sepanjang caranya tepat dengan tata kelola yang baik, hutan tetap bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap memberi dukungan dalam upaya mencegah perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, salah satu bahasan menarik selama Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-22 di Marakes, Maroko, 7-18 November 2016 adalah soal hutan dan penggunaan lahan. Ada dua pendekatan yang mengemuka terkait isu tersebut. Pertama, soal manajemen bentang alam (landscape management) yang kompleks terkait dengan penggunaan lahan dan berbagai persyaratan keberlanjutannya.

Pendekatan kedua adalah terkait rantai suplai (supply chain) industri dari hulu hingga hilir. “Pendekatan ini sangat relevan dengan upaya Indonesia yang mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK),” katanya.

SVLK memastikan produk kayu yang ditebang, diolah, dan dikapalkan ke luar negeri berasal dari sumber yang legal dan lestari, mencegah terjadi deforestasi yang berujung pada pelepasan emisi gas rumah kaca. Sistem yang dikembangkan sejak 13 tahun lalu itu terjamin akuntabilitas dan transparansinya dengan pelibatan lembaga verifikasi dan pemantau independen. Kredibilitas SVLK menjadikan Uni Eropa menyetarakannya dengan lisensi FLEGT (Forest Law Governance and Trade) per 15 November 2016.

Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang memperoleh keistimewaan itu setelah negosiasi panjang dengan pihak Uni Eropa, menyusul ditandatanganinya Perjanjian Sukarela Kemitraan FLEGT pada 2013 dan ratifikasinya pada  2014.

Menteri Nurbaya menyatakan, SVLK membuktikan komitmen Indonesia akan produk hasil hutan berkelanjutan. “Ini merupakan peristiwa historis dalam upaya memerangi pembalakan liar di Indonesia, karena dengan menerapkan prinsip legalitas dan kelestarian dalam skema SVLK, Indonesia membuktikan komitmen pada pasar Uni Eropa dan pasar global lain untuk menerapkan skema perdagangan kayu berkelanjutan, yang sekaligus menjamin kelestarian hutan kita,” kata dia, saat perayaan nasional peluncuran lisensi FLEGT Indonesia di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dengan lisensi FLEGT, produk kayu Indonesia mendapat keistimewaan untuk bisa melewati jalur hijau  untuk masuk ke pasar UE. Ini artinya tanpa prosedur uji tuntas seperti diatur dalam regulasi importasi kayu UE — yang mesti memakan waktu dan biaya. Secara global, kepercayaan terhadap prpduk kayu Indonesia juga akan semakin meningkat di tengah tren pemakaian produk-produk ramah lingkungan.

Data dari Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta terhubung dengan INATRADE dan Indonesian Single Window, menunjukkan nilai ekspor produk kayu Indonesia terus meningkat sejak diberlakukannya SVLK pada 2013, yaitu dari 10,4 miliar dolar AS menjadi 10,6 miliar dolar AS pada 2015.

Terhitung sejak penyetaraan lisensi FLEGT berlaku, 15 November sampai dengan 23 November 2016, pukul 10.00 WIB, Indonesia telah menerbitkan 845 Lisensi FLEGT dengan tujuan 24 negara di UE, senilai 24,9 juta dolar AS,  yang terdiri dari produk panel, furniture, woodworking, kerajinan, chips, kertas dan perkakas.

Tercatat bahwa produk panel menempati peringkat pertama dalam mengekspor produk berlisensi FLEGT, dengan nilai 11,9 juta dolar AS, disusul oleh produk furnitur dengan nilai 7,2 juta dolar AS.

Pedoman Produk Lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, capaian Indonesia dalam mengembangkan sistem sertifikasi kelestarian dan legalitas kayu, yang diakui secara internasional, harus dijadikan pedoman untuk produk-produk sumber alam lain guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. “Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari,” katanya.

Dalam persiapan implementasi SVLK di dalam negeri untuk industri woodworking dan pulp & kertas yang pada umumnya berskala besar relatif lebih mudah, sedangkan untuk industri furnitur dan kerajinan kayu yang pada umumnya berskala industri kecil dan menengah mengalami kendala. Untuk itu Kementerian Perindustrian telah melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu sejak tahun 2013 sampai tahun 2016

Sementara Kementerian Luar Negeri, yang sejak awal terlibat dalam negosiasi FLEGT, melihat potensi keuntungan dan manfaat FLEGT License dari sisi Indonesia. Oleh karena itu, bersama dengan Kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian LHK, akan senantiasa mengawal dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri untuk memastikan pelaksanaan FLEGT License RI-UE berjalan sesuai yang diharapkan. “Model kerjasama seperti FLEGT-VPA ini dapat juga dijadikan best practice bagi kerjasama RI-UE di bidang-bidang lain,” kata Wakil Menlu, A.M. Fachir.

Kalangan dunia usaha pun antusias dengan penerbitan lisensi FLEGT. Hal itu diekspresikan oleh para pelaku ekspor, yang secara mandiri melakukan upacara pelepasan peti kemas di beberapa tempat pada 15 November 2016, sesuai dengan keputusan Joint Implementation Committee Indonesia-UE. Pelepasan ekspor produk berlisensi FLEGT dilakukan di Cakung, Jakarta Timur, oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), yang melepaskan 23 peti kemas dengan tujuan Jerman, Inggris dan Belgia, dan di Batang, Jawa Tengah. Juga oleh Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA), berupa satu peti kemas berisi produk kayu lapis dengan tujuan Belgia dan Jerman. Sedangkan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengirim satu peti kemas berisi produk kertas dengan tujuan Yunani. AI

LSM  pun Mengapresiasi

Bukan cuma dunia usaha yang optimis, kalangan LSM pun mengapresiasi capaian Indonesia dalam implementasi SVLK. LSM sekelas WWF-Indonesia menyambut baik momentum ini yang menandakan komitmen Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Penerapan SVLK secara tepat dinilai dapat menjadi landasan yang kuat untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

“Kami menyambut baik ekspor perdana produk kehutanan Indonesia ke Uni Eropa,” ujar Benja V. Mambai PLT CEO, WWF-Indonesia.

Dia melanjutkan, apa yang dicapai adalah buah dari kerja keras semua pihak selama 10 tahun dalam mengembangkan SVLK, hingga sistem ini menjadi instrumen penting untuk menjamin produk kayu Indonesia yang dipasarkan ke Uni Eropa dan negara lainnya berasal dari sumber yang legal.

Lisensi FLEGT dipastikan akan membawa dampak positif bagi pemasaran produk-produk perkayuan dari Indonesia. Untuk itu WWF-Indonesia mengimbau pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk benar-benar menjalankan dan memantau penerapan sistem ini, sehingga bisa menjadi dasar untuk melangkah menuju kelestarian.

“Pemerintah Indonesia juga harus memastikan akses informasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat melakukan pemantauan yang independen, termasuk memberikan akses data terkait dan dokumen perencanaan. Menahan informasi tersebut dapat menyulitkan LSM untuk memantau penerapan SVLK di lapangan,” ujar Aditya Bayunanda, Forest Commodity Market Transformation Leader, WWF-Indonesia. AI