KUR Untuk Petani dan Nelayan

0
114

Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali digulirkan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk membantu kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negeri ini. 

Untuk tahun 2017 ini, pemerintah  akan memprioritaskan penyaluran dana program tersebut ke sektor perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Selama ini, KUR lebih banyak disalurkan ke sektor perdagangan dan jasa yang mencapai 66,8% dan sebagian besar hanya dinikmati di Pulau Jawa.

Perubahan prioritas penyaluran dana KUR ini tentunya akan berdampak besar bagi peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan Indonesia.

Selama ini, petani dan nelayan kurang mendapatkan perhatian yang intensif dalam penyaluran KUR. Padahal, peran mereka sangat penting bagi pencapaian target swasembada pangan serta penurunan jumlah penduduk miskin di negeri ini.

Kita tahu kalau saat ini pemerintah tengah gencar-gencaranya mndorong peningkatan produksi sejumlah bahan pangan, seperti padi, jagung dan kedela (Pajele) guna memangkas ketergantungan impor terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan itu di negeri ini.

Agar produksi bahan pangan itu bisa meningkat, tentunya emerintah harus bisa mendorong petani agar dapat melakukan kegiatan budidaya taninya dengan baik dan lancar.

Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam melakukan kegiatan budidaya bahan pangan adalah ketersediaan dana untuk biaya operasi kegiatan budidaya itu, mulai dari penyiapan lahan, pembelian benih hingga kegiatan panen.

Seringkali petani terpaksa meminjam dana kepada tengkulak atau rentenir dengan risiko harus membayar bunga pinjaman yang cukup tinggi atau terkadang hasil produksinya sudah harus diserahkan kepada tengkulak atau ijon.

Akibatnya, hasil atau keuntungan yang diraih petani dari kegiatan budidaya komoditas pangan itu tidak memuaskan. Mereka akhirnya banyak yang beralih melakukan budidaya ke komoditas non pangan.

Sementara di sektor perikanan, kondisinya hampir sama, banyak nelayan yang harus menggunakan dana tengkulak untuk kegiatan melautnya. Nantinya hasil tangkapan ikannya dijual kepada tengkulak itu dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.

Karena itu, kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan penyaluran KUR kepada petani dan nelayan adalah kebijakan tepat. Lewat kebijakan itu, pemerintah telah mendukung upaya peningkatan produksi bahan pangan dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

 Walaupun demikian, pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja sektor usaha lainnya. Mereka juga hars diberikan porsi yang memadai dalam penyaluran KUR di tahun 2017 ini. Pasalnya, penduduk miskin atau UMKM di negeri ini tidak hanya terletak di pedesaan dan di kawasan pantai saja. Di kota-kota juga masih banyak penduduk miskin atau UMKM yang bergerak di bidang usaha lain.

Cuma memang porsi untuk mereka perlu disesuaikan dengan prioritas pemerintah. Mungkin jika target produksi pangan sudah tercapai dan petani serta nelayan kehidupannya sudah membaik, prioritas penyaluran dana KUR bisa diubah lagi.