Impor Bukan Solusi

0
92

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan yang tegas dan cepat guna mengatasi kelangkaan bahan baku yang dialami industri surimi di dalam negeri akibat dilarangnya penggunaan alat tangkap cantrang di Indonesia.

“Kami meminta pihak KKP mengeluarkan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap kelangkaan bahan baku ikan yang terjadi di industri surimi dalam negeri,” kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto kepada Agro Indonesia.

Menurutnya,  industri surimi di dalam negeri mayoritas bergantung pada pasokan ikan dari kegiatan menangkap ikan melalui penggunaan cantrang. Dengan adanya pelarangan penggunaan cantrang mulai awal tahun 2017 ini, maka industri surimi di dalam negeri mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan bakunya.

“Karena itu, harus dicarikan solusinya agar industri surimi bisa beroperasi dengan baik,” ujar Panggah.

Dia menyebutkan, sejak KKP melarang penggunaan cantrang, industri surimi di dalam negeri limbung dan sudah ada yang gulung tikar alias tidak beroperasi lagi. “Industri surimi di dalam negeri benar-benar mengalami kesulitan,” katanya.

Hal ini dibenarkan oleh Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin, Abdul Rochim. Menurutnya, dari 15 produsen surimi di dalam negeri, sebanyak 6 di antaranya sudah tutup dan tidak beroperasi lagi.

“Ada enam produsen surimi yang sudah tutup hingga awal bulan ini,” ujar Abdul Rochim kepada Agro Indonesia, akhir pekan lalu.

Salah satu produsen surimi yang menghentikan operasinya adalah Holi Mina. Produsen surimi yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah itu memiliki kapasitas produksi 150 ton ikan per hari yang menghasilkan 40 ton surimi dan 30 ton ikan beku per hari. Seluruh hasil produksinya selama ini diekspor ke Asia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Sejak sebulan terakhir, perusahaan  yang sudah menanamkan modal Rp150 miliar itu tidak berproduksi karena tidak ada bahan baku setelah pemerintah melarang nelayan menangkap ikan menggunakan cantrang. Akibatnya, sebanyak 800 buruh harian dan 400 pekerja borongan tidak bekerja lagi.

Rochim khawatir jika jumlah produsen surimi yang gulung tikar akan bertmbah karena belum adanya kepastian kebijakan dari KKP terkait dengan pasokan bahan baku ikan.

Terjunkan tim

Untuk mengetahui kondisi industri surimi yang sebenarnya saat ini, Kemenperin telah menerjunkan tim ke tiga lokasi yang menjadi sentra industri surimi, yakni di Tuban, Rembang dan Indramayu.

“Kami telah mengirimkan tim ke tiga sentra industri tersebut guna mengetahui kondisi terkini yang dihadapi mereka,” papar Rochim.

Secara harfiah surimi berarti daging yang dilumatkan. Produk ini adalah bahan makanan dari ikan yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Produk surimi biasanya dikemas plastik dan dalam keadaan beku, untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi, seperti pempek, bakso, otak-otak dan sebagainya.

Ketua AP5I Budhi Wibowo mengatakan, sebagian besar bahan baku belasan pabrik surimi di dalam negeri selama ini berasal dari hasil tangkapan kapal cantrang.

Menurutnya, dari total kapasitas terpasang mereka yang mencapai 100.000 ton/tahun, hanya 40% yang bisa dimanfaatkan karena bahan baku yang terbatas. Bahan baku surimi adalah ikan-ikan berukuran kecil dan berdaging putih, seperti cunang-cunang, pisang-pisang, ekor kuning, kurisi, dan gulamah. Dari jenis ikan budidaya, patin dan nila bisa juga menjadi bahan baku.

“Total investasi mereka 110 juta dolar Amerika. Dan kalau mati, kita bisa kehilangan devisa 200 juta dolar AS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” ujarnya.

Dijelaskan, pabrik-pabrik itu kekurangan pasokan bahan baku sejak cantrang dilarang pakai mulai Januari 2015 seiring penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015. Cantrang masuk ke dalam kelompok alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) yang dilarang digunakan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2/MEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).

Bentuk tim independen

Untuk mengatasi kekurangan pasokan bahan baku industri surimi di dalam negeri, Kemenperin mendukung usulan kalangan pengusaha untuk membentuk tim independen.

“Usulan yang diajukan pengusaha bagi pembentukan tim independen cukup bagus untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi industri surimi,” jelas Abdul Rochim.

Menurutnya, dengan adanya tim independen itu, maka tidak akan ada kecurigaan terhadap Kemenperin dan KKP. “Jika tim yang dibentuk dari Kemenperin, kan bisa muncul kecurigaan tim itu hanya akan mengutamakan Kemenperin saja. Begitu juga sebaliknya, jika dari KKP, akan muncul kecurigaan tim itu akan mementingkan KKP,” katanya.

Dengan adanya tim independen, nantinya bisa diputuskan dengan adil dan fair mengenai apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi industri surimi.

Terkait dengan kebijakan KKP yang mendorong industri surimi untuk mengimpor bahan bakunya, Abdul Rochim menyebutkan kalau hal itu bukanlah solusi yang tepat. “Kalau impor, nanti akan muncul sejumlah permasalahan,” tegasnya.

Salah satu permasalahan yang muncul dari kebijakan impor bahan baku surimi adalah daya saing produk surimi Indonesia di dunia internasional yang akan mengalami penurunan.

Budi menyatakan, harga bahan baku surimi impor jauh lebih mahal. Saat ini, harga ikan bahan baku surimi di beberapa negara, seperti Malaysia, India, dan Pakistan sekitar 0,7-1 dolar AS/kg. Jika ditambah ongkos proses pembekuan sebesar 0,15 dolar/kg dan ongkos angkut 0,1 dolar AS/kg, maka harga bahan baku impor bisa mencapai Rp9.975-Rp16.625/kg (kurs Rp13.300/dolar AS). Harga bahan baku impor itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan  harga bahan baku lokal yang hanya Rp5.000-Rp8.000/kg.

Karena itu, kecil kemungkinan pembukaan kran impor bahan baku surimi akan dimanfaatkan oleh produsen karena mereka akan mengalami kesulitan daya saing di pasar internasional. B Wibowo

Kebijakan Penting Butuh Konsultasi Publik

Pemerintah diminta menggelar konsultasi publik jika ingin membuat kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pemerintah tidak bisa bersikap otoriter karena kebijakan yang dibuat akan merugikan rakyat.

“Dari sisi kebijakan, Menteri Susi Pudjiastuti sudah bagus, terutama dengan kebijakan IUU (illegal, unregulated, and unreported) Fishing. Orang kini takut mencuri ikan. Tapi kebijakan yang lain, seperti larangan cantrang, tidak terukur karena tidak ditimbang efeknya,” ujar Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Nimmi Zulbainarni di Jakarta, pekan lalu.

Terbukti, selain memukul nelayan di hulu, larangan catrang mulai berimbas ke sektor hilir, industri surimi. Pasalnya, industri ini memang penyerap ikan hasil tangkapan nelayan cantrang. Dengan larangan itu, bahan baku makin sulit didapat. Kalaupun ada sudah tidak ekonomis.

Nimmi menilai, cantrang tidak ramah lingkungan sebetulnya persoalan pengawasan saja. Jika alat tangkap ini digunakan sesuai aturan, maka dia tidak merusak. “Kecuali kalau dia ditarik menggunakan pemberat, itu memang merusak. Lagi pula, ikan yang ditangkap ukuran 20-23 cm. Jadi kurang tepat jika ikan kecil yang ditangkap,” katanya.

Menurutnya, bicara trawl memang sudah terlarang. Tapi kalau pukat udang harusnya tidak. Apalagi sudah ada alat pemisah ikan yang disebut by-catch excluder device (BED) yang bisa memisahkan dan mengeluarkan tangkapan tertentu dari dalam jaring, misalnya kura-kura. “Tinggal dilengkapi alat itu saja,” kata Nimmi.

Dia juga mengritik adanya kekeliruan pemahaman istilah by-catch yang dinilai sebagai produk samping yang dibuang. Maklum, hasil penggunaan pukat itu 38% berupa udang dan sisanya by-catch tadi. “By-catch tadi tidak dibuang. Dia dijual ke industri, termasuk industri surimi,” paparnya.

Oleh karena itu, dia usul istilah by-catch tidak lagi digunakan digunakan karena konotasinya buruk. Sebaiknya gunakan saja istilah tangkapan non-target atau multi-spesies. “Apalagi sebagai negara tropis yang memiliki banyak spesies ikan, penggunaan multi-spesies lebih tepat,” ujar pengajar IPB ini.

Ikan-ikan inilah yang menjadi bahan baku industri pengolahan ikan, termasuk surimi. “Jadi, tidak dibuang.” AI