Pajak Progresif untuk Lahan Tidur

0
160

Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif untuk tanah yang selama ini tidak produktif atau tanah nganggur. Hal itu dilakukan untuk menghapuskan para spekulan yang selama ini mempermainkan harga tanah, sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, kenaikan harga tanah kerap menjadi salah satu sumber inflasi. Karena itu, pemerintah tidak ingin ada lagi spekulan-spekulan tanah yang membuat harga tanah melambung.

Pada Januari 2017 saja, pengeluaran perumahan termasuk air dan listrik menjadi penyumbang kedua terbesar, yaitu 0,26%, terhadap tingkat inflasi yang mencapai 0,97%. Naiknya harga tanah perumahan menjadi salah satu komponennya.

Potensi melambungnya harga tanah sendiri saat ini masih tetap besar. Sebab, para spekulan tanah justru semakin banyak. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan tanah untuk kepentingan tempat tinggal justru semakin kesulitan membeli tanah lantaran harganya melambung tinggi.

Nmun, rencana pemerintah itu mendapatkan kritikan dari kalangan pengusaha. Mereka meminta pemerintah berhati-hati menerapkan pajak progresif untuk tanah nganggur atau idle. Jangan sampai kebijakan itu justru mematikan investasi yang juga memanfatkan lahan.

Kalangan dunia usaha juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci apa tujuan dari rencana kebijakan pajak progresif tanah menganggur. Termasuk definisi tanah nganggur itu sendiri.

Setelah itu, pemerintah diminta untuk melihat lebih dulu status tanah nganggur yang akan dikenakan pajak progresif. Sebab, ada tanah nganggur yang merupakan land bank perusahaan properti untuk kepentingan perumahan.

Pemerintah sendiri memang masih menggodok rencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif atau menganggur (idle).

Namun pemerintah sudah memiliki pengecualian tanah-tanah yang tidak akan dikenakan ketentuan itu. Tanah tersebut meliputi tanah untuk kepentingan industri dan tanah untuk kepentingan perumahan.

Tentunya kita semua berharap kebijakan yang nantinya dikelaurkan pemerintah merupakan solusi utama dalam menyelesaikan masalah pertanahan atau lahan di dalam negeri.

Kebijakan pemerintah diharapkan akan membuat harga tanah di dalam negeri, terutama di kawasan pemukiman, menjadi lebih murah sehingga masyarakat bisa memperoleh kepemilikan tanah dan bangunan dengan mudah.

Begitu juga dengan sektor usaha. Kebijakan pemerintah diharapkan tidak membuat kalangan pelaku usaha harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi untuk kepemilikan lahannya.

Namun, kita juga meminta kalangan pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk tidak dikenakan pajak progresif, Pelaku usaha juga harus segera mengoperasikan atau membangun lahan-lahan tidur miliknya.