Buruk Muka, Cermin Dibelah

0
222

Banyak faktor mempengaruhi kinerja ekspor produk kayu termasuk furnitur dan kerajinan. Selain soal gairah pasar, desain produk dan harga yang kompetitif ikut menentukan bagaimana keberterimaan produk ekspor nasional di pasar global. Adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diterima luas secara internasional justru memastikan produk kayu nasional memiliki daya saing untuk mengangkat kinerja ekspor.

“Ada faktor selera dan daya beli pasar yang mempengaruhi ekspor produk kayu Indonesia,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi’ie di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Dia menangapi keluhan yang disampaikan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) tentang merosotnya kinerja ekspor mebel dan kerajinan Indonesia saat ini. Ujungnya, HIMKI mulai kembali menggugat implementasi SVLK karena dinilai menambah biaya produksi.

Kinerja ekspor produk furnitur Indonesia tahun 2016 lalu memang tak terlalu menggembirakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan organisasi kayu tropis internasional ITTO, 1 Maret 2017, kinerja ekspor produk furnitur Indonesia terpeleset di salah satu pasar utama, yaitu Amerika Serikat (AS), justru saat negara lain mengalami kenaikan.

Berdasarkan catatan ITTO, impor produk furnitur AS membukukan rekor tertinggi pada tahun 2016 mencapai 16,7 miliar dolar AS. Naik 3 % dibandingkan tahun 2015. Namun,di saat impor dari negara-negara pemasok utama mengalami peningkatan, impor dari Indonesia justru terpeleset 9% menjadi 532,8 juta dolar AS pada tahun 2016. Tiongkok dan Vietnam  tercatat menguasai pasar AS dengan share masing-masing 46,8% dan 19,1%.

Rufi’ie menyatakan perlu mengkonfirmasi lebih dulu soal data yang disajikan ITTO. Meski demikian, dia menyatakan, keunggulan Tiongkok atau Vietnam boleh jadi karena desainnya memenuhi selera konsumen di AS. “Selain itu produk Tiongkok mungkin punya harga yang lebih kompetitif yang dijual adalah produk furnitur berharga rendah,” katanya.

Pasar, lanjut dia, sedang menggemari produk bongkar-pasang yang mengunakan kayu-kayu murah. Ini berbeda dengan furnitur Indonesia yang dikenal banyak menggunakan kayu solid dan berharga mahal. “Produk furnitur kita memang dikenal sebagai produk premium,” katanya.

Rufi’ie memastikan SVLK tidak menghambat kinerja ekspor furnitur Indonesia. Apalagi, mengacu data Sistem Informasi Legalitas Kayu Kementerian LHK, ekspor furnitur justru makin meningkat sejak SVLK diberlakukan secara penuh.

Berdasarkan SILK nilai ekspor produk furnitur dan kerajinan yang menggunakan dokumen V-Legal meningkat dari 635,5 juta dolar AS ditahun 2015 menjadi 916,5 juta dolar AS pada tahun 2016. Di tahun 2017, sampai Februari, nilai ekspor sudah mencapai 252,3 juta dolar AS.

Khusus untuk pasar Uni Eropa, peningkatan ekspor furnitur dengan dokumen V-Legal sangat nyata pada empat bulan terakhir sejak November 2016-Februari 2017. Pada November, nilai ekspor furnitur tercatat 14,6 juta dolar AS. Nilai kemudian melonjak pada Desember 2016 menjadi 31,9 juta dolar AS. Nilai ekspor kemudian tercatat 31,7 juta dolar AS pada januari 2017, dan kembali melompat pada Februari 2017 menjadi 34, 4 juta dolar AS.

Peningkatan daya saing yang begitu kentara di pasar Uni Eropa tak lepas dari penyetaraan dokumen V-Legal sebagai lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) terhitung 15 November 2015. Penyetaraan ini membuat produk kayu Indonesia bisa masuk pasar Uni Eropa tanpa melewati pemeriksaan uji tuntas (due dilligence) yang memakan waktu dan biaya.

Penyetaran dokumen V-Legal sebagai lisensi FLEGT diperoleh setelah SVLK diimplementasikan secara penuh pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 25 tahun 2016 tentang Ketentuan ekspor Produk Industri Kehutanan terhitung 15 April 2016. Berdasarkan ketentuan itu, seluruh produk kayu yang diekspor, termasuk furnitur dan kerajinan harus dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Rufi’ie menyatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk terus mendorong kinerja ekspor produk funitur dan produk kayu lainnya di pasar ekspor. “Dunia internasional kini makin percaya bahwa produk kayu asal Indonesia dihasilkan secara legal dan lestari,” katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk bahu membahu agar seluruh pelaku usaha perkayuan di tanah air, khususnya usaha kecil dan menengah, bisa memenuhi indikator yang ditetapkan pada SVLK. Dukungan multipihak itu diperlukan termasuk untuk mengatasi persoalan pembiayaan sertifikasi. “Seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga pemerintah daerah harus mendukung agar usaha kecil dan menengah untuk lulus dalam sertifikasi SVLK,” katanya

Rufi’ie menegaskan, implementasi SVLK sama sekali bukan untuk gagah-gagahan. Melainkan komitmen Indonesia untuk membersihkan diri dari pembalakan dan perdagangan kayu ilegal. Langkah ini juga diikuti negara-negara pesaing, termasuk Vietnam. “Jadi, jangan mikir pendek, sebentar-sebentar SVLK-nya dinyatakan memberatkan,” katanya.

Positif

Klaim bahwa SVLK meningkatkan daya saing dibenarkan oleh Direktur Utama PT Kayu Lapis Indonesia Budi Hermawan. Menurut dia, dokumen V-Legal yang disetarakan sebagai lisensi FLEGT terbukti memangkas biaya due dilligence di pasar Eropa.

“Buat kami, adanya SVLK ini berdampak sangat positif,” katanya saat dihubungi, Jumat (10/3/2017).

Tanpa lisensi FLEGT, importir Uni Eropa wajib melakukan due dilligence untuk memastikan produk yang diimpor bukan kayu ilegal. Ini sesuai dengan ketentuan importasi kayu Uni Eropa (EUTR). Proses due dilligence, bukan saja memakan waktu, tapi juga biaya. Budi mengaku, tak tahu persis berapa biaya yang mesti dikeluarkan untuk pemeriksajaan due dilligence. “Tapi pasti ada. Ada untuk staf tambahan dalam pemeriksaan dan biaya lain,” kata Budi.

Meski demikian, Budi mengakui, bebasnya produk kayu Indonesia dari kewajiban due dilligence tak serta merta menjadikan produk kayu Indonesia otomatis menguasai pasar. Produk yang diminati akan sangat bergantung kepada minat konsumen akhir. Apalagi, kondisi pasar saat ini masih cukup lesu.

“Buat kami yang terpenting adalah produk kami bisa dipasarkan. Dan adanya SVLK cukup berdampak positif,” katanya. Sugiharto

SVLK Mampu Jawab Tudingan Ilegal

SVLK diklaim bisa menjadi penyaring bagi kayu ilegal untuk dikapalkan ke pasar internasional. Sejauh ini, klaim tersebut  memperoleh pembenaran.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi’ie mengungkapkan, sejak mulai disetarakan sebagai lisensi FLEGT, baru ada dua komplain terhadap produk kayu asal Indonesia. “Dua-duanya berhasil diselesaikan. Terbukti, tidak ada kayu ilegal yang bocor dan dikapalkan ke luar negeri,” katanya.

Kasus pertama dimotori oleh LSM Jerman, Robin Wood. September lalu, LSM itu menuding salah satu importir di Jerman menerima produk garden furniture berbahan baku kayu ilegal dari Indonesia. Mereka mengaku telah melakukan uji isotop, yang membuktikan bahwa kayu mahoni yang dimanfatkan tidak berasal dari Indonesia.

Menurut Rufi’ie, importir itu kemudian melakukan lacak balak dan uji laboratorium terhadap produk kayu yang mereka impor.

Otoritas SVLK di Indonesia juga melakukan pengecekan bukan cuma ke industri eksportir, bahkan hingga ke lokasi tebangan. “Ini bisa dilakukan karena SVLK merekam pergerakan kayu dari tebangan hingga menjadi produk akhir,” kata Rufi’ie.

Hasil uji laboratorium dan pengecekan lapangan membuktikan, garden furniture yang diimpor sah menggunakan kayu Indonesia sesuai dengan ketentuan legal. Hasil pengecekan ini pun sudah diakui oleh otoritas Jerman. “Sementara  LSM yang menuding malah tidak bisa membuktikan karena sampelnya diambil secara tidak transparan,” kata Rufi’ie.

Kasus kedua adalah tertahannya impor produk kayu untuk pameran awal tahun ini. Setelah ditelusuri, persoalannya adalah tercampurnya produk kayu yang wajib menggunakan V-Legal, dengan kerajinan yang tidak perlu dikenakan kewajiban itu. Adanya perubahan pada sistem kode HS secara internasional juga ikut mempengaruhi kasus ini.

Untuk itu, Rufi’ie mengingatkan agar seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan taat dengan azas SVLK. Dia tak ingin ada nila setitik yang merusak susu sebelanga. “Kita harus jaga SVLK jangan sampai ada kebocoran,” kata Rufi’ie. Sugiharto