Nakalnya Importir Daging

0
161

Komoditas daging sepertinya tak pernah sepi dari pemberitaan. Berita terbaru adalah sikap nakal banyak importir daging yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak mereka ke Ditjen Pajak.

Menurut data yang dimiliki Kementerian Keuangan )Kemenkeu) pada 2015, dari 2.541 wajib pajak yang terkait dengan perdagangan dan importir sapi, hanya 191 wajib pajak yang lapor SPT, atau hanya 8%.

Selain itu, dari 2.541 wajib pajak yang terkait dengan perdagangan dan importir sapi, hanya 75 wajib pajak, atau hanya 3% yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29. Sedangkan, wajib pajak yang menyatakan kurang bayar hanya 53 wajib pajak,atau  28% dari wajib pajak yang lapor SPT. Sebagian besar pembayaran pajaknya cuma 1 %.

Besarnya pajak yang disetor importir daging itu jelas tidak sebanding dengan jumlah daging dan hewan sapi yang diimpor serta harga jual di pasar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, di 2015, jumlah impor daging sapi beku dilakukan oleh 56 importir jumlah impor di 2015 adalah 44.673,9 ton. Kemudian melonjak di 2016, impor itu melonjak luar biasa tinggi 155.070,2 ton dari 44.000 importir. Naiknya itu lebih dari 3 kali lipat atau sebesar 247 %.

Sikap nakal importir daging dan hewan sapi ini tentulah tidak boleh dibiarkan karena sikap mereka telah merugikan tidak hanya pemerintah saja tetapi juga bangsa Indonesia.

Kita tahu kalau pemerintah saat ini tengah giat-giatnya menggenjot pendapatan dari sisi pajak. Hampir semua lapisan masyarakat mematuhi kewajiban membayar pajak. Karena itu, sikap importir daging yang tak mau membayar pajak merupakan suatu pembangkangan terhadap kebijakan negara dan harus diberikan tindakan.

Ditjen Pajak tidak perlu ragu lagi untuk mengidentifikasi importir daging yang bertindak nakal tersebut. Segera berikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Agar mereka jera, pemerintah juga perlu memberikan hukuman dari sisi kegiatan usaha mereka. Misalnya, kepada importir yang terbukti tidak membayar pajak, tidak berikan izin impor daging dan hewan sapi. Syarat pemberian alaokasi impor daging atau hewan sapi harus ditambah satu lagi yakni.

Pemerintah tidak boleh hanya tegas kepada rakyat bawah saja, tetapi juga harus tegas terhadap kalangan atas yang terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. pepatah tumpul di atas, tajam di bawah, tidak boleh berlaku dalam sektor pajak dan perdagangan.

Pemerintah juga harus melakukan pembenahan terhadap tataniaga daging dan hewan sapi agar harga komoditas tersebut bisa benar-benar adalah harga riil, bukan harga spekulasi.

Salah satunya adalah dengan memberantas kartel yang ada di komoditas tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun lalu telah menetapkan 32 perusahaan penggemukan sapi  telah bersengkokol untuk mempengaruhi harga pasokan (kartel) daging sapi di Jabaodetabek . Nah, tindakan KPPU  ini perlu diikuti oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum lainnya untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka.