Subsidi Pupuk Tidak Dihapus

0
2095

Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada rencana pemerintah melakukan pencabutan subsidi pupuk mulai 2018. Namun, pemerintah memang sedang mengkaji perubahan skema penyaluran pupuk bersubsidi, yang kemungkinan tidak lagi melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) dan dinas teknis, tapi langsung diberikan ke petani melalui Kartu Tani.

Penegasan itu dikemukakan Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Muhrizal Sarwani, menanggapi kabar rencana pemerintah mencabut subsidi pupuk mulai 2018. “Jika ada rencana penghapusan tentu ada koordinasi dari lembaga terkait. Sekarang kan masih ada subsidi, dan tahun depan kami sedang mengajukan lagi,” ujar Muhrizal di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Hanya saja, dia mengakui saat ini pemerintah sedang menyiapkan opsi baru penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Dari tiga opsi itu, subsidi harga memang dihapus, tapi diubah dengan subsidi bentuk lain. Opsi pertama, subsidi harga diubah menjadi subsidi output, yakni gabah/padi. Dengan cara ini, maka harga pupuk di lepas ke pasar hingga terjadi kenaikan harga dari 261% sampai 402%. Dengan cara ini, jumlah subsidi diperkirakan makin bengkak dan kemampuan Bulog menyerap gabah/beras juga harus ditingkatkan.

Opsi kedua adalah subsidi langsung pupuk (SLP), di mana petani diberi uang tunai atau kupon (voucher). Cara ini, harga pupuk juga dibebaskan dan berfluktuasi sesuai wilayah. Petani bisa membeli input pertanian, mulai dari pupuk, benih dan pestisida. Opsi terakhir adalah penghapusan subsidi secara bertahap (phase out), di mana harga eceran tertinggi (HET) dinaikkan bertahap sampai jumlah minimal atau dihapuskan. Opsi terakhir ini dinilai bisa menghemat subsidi, yang dananya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan usaha petani, terutama di bidang pembiayaan.

Opsi mana yang diambil memang belum pasti. Namun, Kementan sendiri sedang mengujicoba penggunaan Kartu Tani untuk memberi subsidi langsung ke petani, tanpa harus lewat gabungan kelompok tani (gapoktan). Kartu ini multifungsi karena memuat identitas petani, luas lahan yang dimiliki, informasi panen, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), sekaligus menjadi kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan.

Muhrizal mengaku sebanyak 1,2 juta Kartu Tani sudah diberikan ke petani dalam ujicoba di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bekerjasama dengan Pemda Provinsi Jateng dan BRI. Sementara di Bojonegoro bekerjasama dengan BNI akan diserahkan 1 juta kartu.

Kalangan industri pupuk sampai kini juga masih menunggu kebijakan pemerintah. “Masalah perubahan skema pemberian pupuk bersubsidi adalah domain pemerintah. Kami hanya menunggu saja keputusan dari pemerintah soal itu,” ujar Sekjen Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Dadang Heru Kodri, Jumat (3/3/2017).

Yang jelas, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengingatkan pemerintah berhati-hati dengan perubahan skema karena harga pupuk yang mahal bisa memukul industri. “Kita khawatir pupuk impor masuk dan dijual dengan harga murah, sehingga produksi pupuk nasional tidak terserap. Ini perlu diperhatikan,” ujarnya. AI