Mempertahankan Akreditasi A Pusdiklat Kehutanan

0
172
Trijoko Mulyono

“Sepertinya saya akan mengakhiri karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sini. Ya, sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Kepala Pusat Diklat Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM.

Itulah komentar ringan alumni IPB tahun 1981 saat disambangi Agro Indonesia di kantornya di Bogor. “Insting saya mengatakan itu. Karena tahun 2018 saya pensiun. Tapi bukan berarti saya menolak jika pimpinan menugaskan ke tempat lain. Saya tetap siap.”

Ini memang bukan bentuk kekecewaan. Namun, dengan sisa karir sebagai PNS Kehutanan kurang dari 2 tahun, rasanya rotasi tidak mampir lagi mengingat jabatan Kapus Diklat juga baru diemban beberapa bulan.

Buatnya, tidak ada kata kecewa dalam penugasan. Sebab, prinsipnya penugasan adalah amanah dan ketika masuk menjadi PNS sudah menandatangani kontrak untuk siap ditugaskan di mana pun di wilayah Indonesia.

Tour of duty juga sesuatu yang lumrah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sehat. Dan itu dialami beberapa kali oleh Tri Joko. Misalnya, dalam 5 tahun belakangan, dia termasuk pejabat eselon II yang paling sering berpindah tugas. Ketika di Ditjen Planologi, dia dua kali pindah jabatan, sebelum akhirnya pindah ke Litbang dan terakhir berlabuh di Bogor (Pusdiklat).

“Semua penugasan harus disyukuri dan yang terpenting semua tugas harus dijalani dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas,” ujar mantan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi ini.

Saat ditemui di kantornya Bogor, minggu lalu, mantan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut tampaknya santai. Bahkan, dia bangga karena Pusdiklat merupakan tempatnya atau ‘kawah candra dimuka’ Kementerian LHK. Tidak saja mendidik dan melatih PNS, namun juga mencetak tenaga teknis kehutanan yang banyak diminati perusahaan kehutanan.

Berikut bincang-bincang dengan pria yang minggu-minggu terakhir ini disibukkan menggali sumbangan untuk daerah kelahirannya, Ponorogo, yang kini tengah tertimpa musibah bencana tanah longsor, yang dikabarkan merenggut 25 nyawa dan meluluh-lantahkan pemukiman penduduk.

Mungkin Anda salah satu pejabat eselon II Kementerian LHK yang paling sering dipindah-tugaskan. Habis di Bogor kemana lagi?

Ah, insting saya sepertinya di Bogor ini yang terakhir. Sebab, tahun depan saya masuk usia pensiun. Jadi, kita akhiri sebagai Kepala Pusat Diklat Kehutanan di Bogor ini. Tapi ditugaskan di mana saja saya tetap happy kok, dan tidak merasa terbebani. Buktinya saya di sini juga senang dan tidak ada masalah. Di Pusdiklat Kehutanan saya justru bangga, sebab di tempat ini menjadi pusatnya mengasah ketrampilan PNS LHK dan juga mencetak tenaga teknis kehutanan lewat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.

Apa yang sudah Anda lakukan sejak diangkat menjadi orang pertama di lembaga yang bertanggungjawab dengan masalah pendidikan dan pelatihan kehutanan?

Yang saya kenang ketika awal menjadi Kepala Pusat Diklat Kehutanan, saya menjadi peserta Diklat. Pasalnya, saya belum punya sertifikat administrasi. Jadi, ketika itu saya selaku Kapus Diklat harus membuka pelatihan lebih dulu, setelah itu saya duduk menjadi peserta diklat. Itu yang saya alami dan soal itu tidak masalah bagi saya, sebab sebagai Kapus saya harus memiliki sertifikat, karena itu harus ikut diklat.

Jawaban pertanyaan selanjutnya adalah, saya ingin mempertahankan prestasi yang selama ini telah diraih Pusdiklat Kehutanan Bogor, di mana salah satunya harus mempertahankan akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Mengapa? Sebab selama ini Diklat Kehutanan Bogor telah mendapat kewenangan penuh dari LAN untuk menyelenggaraan Diklat Pim melalui pra-jabatan.

Maksudnya?

Begini. Diklat Kehutanan Bogor sudah dipercaya LAN untuk menyelenggarakan sendiri diklat teknis pra-jabatan atau pimpinan yang pesertanya terdiri para pejabat setingkat eselon III dan IV, baik di pusat maupun daerah. Sedangkan untuk pra-jabatan setingkat eselon II dan I tetap dijalankan LAN. Jadi, dengam prestasi akreditasi A, berarti Pudiklat Kehutanan dipercaya untuk melakukan penyelenggaraan diklat sendiri, bahkan termasuk melakukan diklat yang berada di daerah.

Anggaran kementerian dan lembaga, termasuk Diklat Kehutanan, dikurangi menyusulkan kebijakan presiden dalam rangka penghematan anggaran. Apa inovasi yang dilakukan Diklat Kehutanan?

Kami sadar itu. Apalagi kami juga memiliki tenaga didik yang andal terdiri dari dosen dan widyaiswara. Sayang kalau mereka menganggur. Tapi utamanya mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Selanjutnya, kami melakukan inovasi lain bekerja sama dengan direktorat jenderal lain. Dengan akreditasi A tadi, Pusdiklat punya ‘nilai jual’.

Kami merangkul ditjen yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya. Diklat kehutanan yang menyelenggarakan dengan standar Pusdiklat. Termasuk menawarkan ke daerah bahwa Pusdiklat Kehutanan mempunyai fasilitas dan kemampuan dengan kurikulum yang sudah diakui LAN. Jika ada yang beminat, Pusdiklat bisa bekerja sama melakukan pelatihan dan memberikan sertifikat nasional kepada para peserta diklatnya.

Apa saja diklat yang ada di Pusdiklat sih?

Banyak, sebenarnya. Sebut saja misalnya diklat pengawasan mutu benih hingga diklat soal pengukuran kayu bundar. Lengkapnya bisa menghubungi Pusat Diklat Kehutanan di Bogor.

Bicara soal andalan lain yang dimiliki Pusdiklat Kehutanan Bogor tentu bukan saja mendidik dan melatih PNS yang sudah jadi, tapi juga mencetak penaga teknis kehutanan lewat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Bisa dijelaskan?

Oh, iya. Pusdiklat Kehutanan, BP2SDM Kementerian LHK memiliki 5 sekolah SMK  Kehutanan Negeri. Mereka tersebar di lima wilayah, antara lain di Kadipaten (Subang, Jawa Barat), Makassar (Sulsel), Samarinda (Kaltim), Pekanbaru (Riau) dan Manokwari (Papua). SMK Kehutanan di Kadipaten tahun 2017 ini mendidik sekitar 306 siswa. Di Makassar membina 291 siswa, dan SMK Kehutanan Negeri Samarinda punya 303 siswa, sedangkan di Pekanbaru sekitar 304 siswa. Untuk Manokwari ada 193 siswa.

Sejak tahun 2016, seluruh biaya siswa ditanggung negara. Intinya, siswa yang belajar di lima SMK Kehutanan Negeri milik Kementerian LHK itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Termasuk tahun 2017 ini juga gratis, sehingga siswa tinggal belajar dan tidur di asrama secara gratis.

Peminat perusahaan kehutanan yang ingin menampung lulusan SMK Kehutanan cukup besar. Apakah SM Kehutanan Negeri mampu memasok kebutuhan pasar?

Benar sekali. Lulusan kami belum mampu memenuhi permintaan pasar. Karena itu, Kementerian LHK  menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diizinkan membukan jurusan kehutanan. Dan hasilnya cukup banyak juga SMK yang membuka kejuruan kehutanan.

Sudah berapa?

Saat ini sudah ada 25 SMK Kehutanan. Terdiri dari 5 SMK Kehutanan Negeri milik Kementerian LHK, dan 20 SMK Kehutanan baik negeri dan swasta. Dari lulusannya, hampir dipastikan seluruhnya ditampung di perusahaan kehutanan, baik BUMN maupun swasta. AI