Resolusi UE Ingatkan Moratorium Sawit

0
176

Keputusan Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui resolusi Report  on Palm Oil and Deforestation of Rainforests membuat marah pemerintah. Namun, isu ini malah mengingatkan publik tentang rencana moratorium perkebunan kelapa sawit Presiden Joko Widodo, yang sudah setahun tak kunjung diselesaikan para pembantunya. Ada apa?

Sikap keras pemerintah terhadap resolusi Parlemen UE, yang mengaitkan pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan berbagai isu panas korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, kebakaran hutan dan deforestasi, malah mendapat tanggapan negatif penggiat lingkungan. Mereka menilai reaksi tersebut sangat politis, jauh dari urusan krisis lingkungan hidup dan persoalan yang dialami oleh rakyat.

Yang menarik, justru isu deforestasi yang muncul di Eropa itu mengingatkan kembali rencana besar Presiden Jokowi yang dilontarkan pertengahan April 2016 dan sampai sekarang tidak kunjung tuntas: Inpres moratorium perkebunan kelapa sawit. Inpres ini yang harusnya segera diterbitkan, bukan bereaksi berlebihan yang malah terkesan melindungi praktik buruk perkebunan sawit.

“Hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan audit terhadap perusahaan, menertibkan HGU dalam kawasan hutan dan perkebunan sawit tanpa HGU dan segera menerbitkan kebijakan moratorium sawit,” ujar kepala desk kampanye Sawit Watch, Maryo Saputra Sanudin.

Ya, kebijakan moratorium memang sudah tertunda cukup lama. Sejak dilontarkan Presiden Jokowi pertengahan April 2016, sampai detik ini draft inpres masih terus dibahas di Kantor Menko Perekonomian. Padahal, dari Kementerian LHK sendiri sudah tidak ada masalah dan sudah final.

Itu sebabnya, sikap reaktif pemerintah terhadap resolusi Parlemen UE menimbulkan pertanyaan. Peneliti Transformasi Untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Abdul Wahid menilai respons pemerintah mengabaikan fakta di lapangan bahwa begitu buruknya watak dan praktik perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia. Praktik itu melahirkan berbagai konflik dengan masyarakat, melanggar HAM melalui perampasan tanah, militeristik, melanggar hak-hak buruh, termasuk mempekerjakan anak di perkebunan mereka. “Deforestasi dan kebakaran adalah bukti yang paling nyata dari praktik buruk industri perkebunan besar kelapa sawit,” ungkap dia, Kamis (20/4/2017).

Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan akan mempelajari implementasi ratifikasi Parlemen UE tersebut. “Tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan dalam negeri Indonesia. Kepentingan nasional itu yang nomor satu,” katanya. AI

Baca juga:

Agro Indonesia Edisi 636, 25 April-1 Mei 2017