Tidak Ada Land Swap Kebun Sawit

0
231

 

Kementerian Pertanian tidak menyiapkan opsi land swap atau penukaran lahan untuk perkebunan sawit yang menggunakan kawasan gambut. Padahal, ada ratusan ribu hektare kebun sawit di lahan gambut yang berfungsi lindung dan harus keluar. Jadi, apa opsinya, dan mengapa berbeda dengan Hutan Tanaman Industri (HTI)?

Kontroversi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang populer dengan sebutan “PP gambut”, nampaknya bakal terus bergulir. Berbeda dengan bisnis hutan tanaman industri (HTI) di kehutanan, perkebunan sawit yang sama-sama berada di kawasan gambut dengan fungsi lindung ternyata bisa terus berkebun sampai izin Hak Guna Usaha (HGU) mereka berakhir.

Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah menyiapkan opsi penukaran lahan (land swap) jika 40% dari luas konsesi HTI berada di kawasan gambut dengan fungsi lindung. Sejauh ini, dari peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, ada 24,2 juta hektare (ha) KHG, di mana 12,1 juta ha memiliki fungsi lindung. Nah, dari luasan itu, tercatat 2,5 juta ha telah dibebani izin HTI sekitar 1,6 juta ha dan 900.000 ha izin perkebunan sawit. Baik kebun maupun HTI di areal gambut tersebut harus hengkang karena fungsinya lindung, bukan budidaya.

Berbeda dengan Kementerian LHK, yang sampai kini sibuk memfinalisasi mekanisme land swap, Kementerian Pertanian malah terkesan adem. Bahkan, Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang tegas menyatakan tak ada opsi land swap untuk kebun di gambut yang berfungsi lindung. Lho? “Untuk sawit di lahan gambut, kami tunggu sampai Hak Guna Usaha-nya (HGU) habis,” jelas Bambang, Kamis (30/3/2017).

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tanaman Tahunan Kementan, Irmijati. Menurutnya, Kementan masih berpegang pada izin HGU terkait budidaya di lahan gambut berfungsi lindung. Terkait PP Gambut, maka ketika izin HGU-nya habis (paling lama 35 tahun) tidak bisa diperpanjang lagi. Hanya saja, “Kami belum bahas masalah ini secara mendalam,” ungkapnya.

Perbedaan sikap ini patut dicermati. Apalagi, Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku sudah mengingatkan Kementan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyiapkan kebijakan yang koheren dengan kebijakan yang sudah diambil Kementerian LHK terkait pengelolaan dan perlindungan lahan gambut. “Saya sudah kirim surat ke Menteri Pertanian dan Menteri ATR,” kata Nurbaya, Selasa (21/3/2017).

Bahkan, Menteri Nurbaya mengaku sudah pernah memanggil dan mengarahkan Dirjen Perkebunan mengenai hal ini saat dirinya menjadi Mentan ad interim mengganti Andi Amran Sulaiman yang sedang bertugas ke luar negeri. Menurutnya, pengelolaan gambut mutlak dilakukan secara serius dan dia menyebut klaim gambut bisa dikelola dengan baik bersifat spekulatif. Oleh karena itu, pengelolaan gambut memang harus diatur,” tegas Menteri. AI