UE Minta Furnitur Tetap SVLK

0
78

Keluhan dan protes Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) terhadap sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) mendapat tanggapan serius Kementerian Perindustrian. Bahkan, dibuka kemungkinan penghapusan SVLK di hilir. Namun, Uni Eropa tegas bersikap: mengeluarkan furnitur berarti melanggar kesepakatan.

Pengusaha mengeluh dan protes bukan barang baru. Namun, entah apa yang jadi pertimbangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ketika membuka wacana untuk mengkaji penerapan SVLK untuk industri kecil dan menengah (IKM) di sektor mebel dan kerajinan.

“Kami bersama pelaku usaha tengah menyusun rencana aksi dalam upaya memacu kinerja akan menyusun mekanisme SVLK yang lebih sederhana dan dengan biaya yang lebih murah,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, usai  bertemu dengan Pengurus Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Bahkan, selain penyederhanaan persyaratan dan persoalan biaya, Kemenperin juga condong mengikuti keinginan HIMKI. Dalam bahasa Ketua Hubungan Antar Lembaga HIMKI, Abdul Sobur, pemerintah harus gunakan akal sehat. “Jika industri hulunya sudah menerapkan SVLK, sebaiknya industri hilir tidak perlu lagi,” katanya.

Logika ini diamini Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih. Dia menilai, SVLK sebaiknya memang tidak diterapkan di sektor hilir karena jika bahan baku sudah legal, maka produk turunannya dapat dijamin memakai bahan baku legal. Hal ini juga untuk mencegah overlapping SVLK.

Masuk akal atau tidak, namun manuver ini bisa membahayakan perjanjian kemitraan sukarela (VPA) Indonesia-Uni Eropa untuk penegakan hukum, perbaikan tata kelola, dan perdagangan untuk sektor kehutanan (FLEGT) yang sudah diteken pada tahun 2013. Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Delegasi UE di Jakarta, Charles-Michel Geurts, yang menyebut implementasi SVLK berlaku untuk seluruh produk kayu

Mengecualikan salah satu produk dari SVLK sangat berisiko, karena membuat celah bagi masuknya kayu ilegal dalam SVLK secara keseluruhan. Lagi pula, “Itu akan bertentangan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani,” tegas Geurts. Nah, siapkah Indonesia mengambil risiko demi furnitur? AI