Berhutang Untuk Merehabilitasi Mangrove

0
192
Syarifuddin di hutan mangrove Delta Takalar

Byur! Debur ombak menghantam rakit gabus yang Agro Indonesia dan rombongan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) naiki saat menyeberangi pasang laut menuju delta Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mapakasunggu, Kota Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/5/2017).

Akibatnya, celana dan sebagian pakaian pun harus basah kuyup. Tak ada penyesalan. Sebaliknya, kegembiraan yang diselingi perasaan antusias justru menyeruak. Apalagi, di lokasi tujuan yang berjarak sekitar 700 meter, hutan mangrove lebat seolah menyambut dan menawarkan sensasi petualangan menarik.

Terletak di muara sungai Pappa, delta Takalar awalnya tandus. Hanya hidup tanaman merambat yang minim manfaat. Adalah Syarifuddin,  pensiunan penyuluh kehutanan yang menjadi sutradara dari tumbuhnya hutan mangrove di lokasi tersebut. “Saya menanam mangrove di sini karena ingin membuktikan pentingnya mangrove bagi kehidupan manusia,” kata ayah dari empat anak itu.

Dia menuturkan, upaya membangun hutan mangrove di delta Takalar dimulai awal tahun 1990-an. Saat itu delta Takalar baru mulai terbentuk. Luasnya hanya sekitar 3 hektare. Syariffudin yang saat itu bekerja di Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Takalar memandang perlunya penanaman mangrove agar kondisi daratan yang terbentuk dari endapan lumpur itu lebih baik. Sayangnya, idenya tak mendapat sambutan  dari otoritas yang berwenang.

Namun Syarifuddin tak patah arang. Dia berinisiatif untuk melakukan penanaman mangrove secara swadaya. Pertama, dia membentuk kelompok tani yang yang akan diajak bekerja sama. Terbentuklah kelompok tani Sumur tahun 2001. Uniknya, sebagian besar anggota kelompok tani Sumur adalah keluarga dan kerabat Syarifuddin. Maklum, tak banyak yang mau bergabung, apalagi tanpa kepastian soal pendapatan.

Nama kelompok tani diambil dari akronim tiga anggota yang menjadi pekerja utama, yaitu Sultan, Mustaqim, dan Rima. Nama Sumur, kata Syarifuddin, juga bisa bermakna sebagai sumber penghidupan.

Berhutang

Persoalan yang dihadapi kemudian adalah soal sumber pembiayaan untuk penanaman mangrove. Syarifuddin nekad. Ia mengagunkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS untuk meminjam duit pada salah satu bank. Sampai saat ini sudah tiga kali SK PNS-nya harus ‘sekolah’ di bank. Syarifuddin juga berhutang kanan-kiri untuk menambal kekurangan biaya. “Untuk melunasi, saya mencicil dari gaji,” katanya.

Jika ditotal, Syarifuddin sudah merogoh kantongnya sekitar setengah miliar rupiah untuk menghijaukan delta Takalar. Jumlah tersebut lebih efisien, karena jika dibandingkan dengan standar biaya untuk penanaman mangrove pada proyek-proyek pemerintah, nilainya bisa lebih dari Rp3 miliar.

Ujian lain yang dihadapi Syarifuddin dan kelompok tani Sumur adalah minimnya dukungan dari masyarakat sekitar. Bibit mangrove dan ajir (batang penyangga bibit mangrove) kerap dicabut karena dianggap mengganggu jala nelayan untuk menangkap ikan dan kepiting. Situasi tersebut membuat Syarifuddin dan anggota kelompok tani Sumur harus menginap di delta Takalar.

Perjuangan yang dilakukan menuai hasil. Kini hutan mangrove di delta Takalar sudah mencapai 30 hektare. Mangrove berbagai jenis, mulai dari Rhizopora, Apicena, Bruguera,  dan jenis lain telah tumbuh setinggi lebih dari dua meter. Ada juga tanaman pantai lain yang tumbuh secara alami seperti ketapang dan cemara laut. Lokasi itu kini juga menjadi sarang satwa komersial seperti kepiting dan ikan, dan sudah menjadi surga bagi berbagai jenis satwa lain seperti burung. Mangrove delta Takalar pun sudah menjadi benteng dari serangan abrasi.

Sejumlah penghargaan, sudah diterima Syarifuddin sebagai pribadi maupun oleh kelompok tani Sumur sebagai bukti jerih payah yang dilakukan. Meski mengaku bangga dengan segala penghargaan, Syarifuddin menyatakan, yang dibutuhkan sejatinya adalah dukungan pendanaan untuk terus menanam mangrove. Terus menerus mengandalkan kocek pribadi dirasakan semakin memberatkan di tengah biaya hidup yang meningkat. Apalagi, kini Syarifuddin telah pensiun dan belum ada keluarga yang menjadi penerus sebagai PNS.

Syarifuddin menuturkan, sejauh ini dirinya baru dua kali mendapat dukungan langsung penanaman mangrove lewat program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2014. Beberapa program pemerintah, khususnya KLHK, memang melibatkannya. Tapi tak ada yang berkelanjutan.

“Penghargaan itu kan kertas saja. Sedangkan menanam mangrove butuh biaya. Sampai sekarang pun saya masih punya hutang yang harus dilunasi,” kata Syarifuddin dengan nada suara  parau.

Anggaran Terbatas

Menurut Muhajir, Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang-Saddang, unit pelaksana teknis KLHK, anggaran yang terbatas membuat pemerintah harus adil dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seperti KBR. “Oleh sebab itu lokasi yang sudah pernah mendapat kegiatan program KBR, tak lagi menjadi prioritas. Sebab banyak lokasi lain yang juga butuh dukungan,” kata dia.

Di tahun 2017, BPDASHL Jeneberang-Saddang merencanakan untuk melaksanakan program KBR sebanyak 30 unit pada wilayah daratan maupun mangrove. Menurut Muhajir, meski tak lagi prioritas untuk program KBR, namun Syarifuddin dan kelompok tani Sumur tetap diutamakan untuk kegiatan-kegiatan terkait RHL lainnya. “Misalnya, jika ada program pemerintah yang membutuhkan bibit mangrove, maka pengadaannya akan difasilitasi untuk melibatkan Pak Syarifuddin,” katanya.

Kelompok tani Sumur yang dibina Syarifuddin juga sudah difasilitasi menjadi sekolah lapang untuk RHL mangrove. Kegiatan ini mendatangkan banyak peserta yang diharapkan memberi dampak pada pendapatan anggota  kelompok tani tersebut.

Menurut Muhajir, di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk  melaksanakan RHL. Termasuk dengan BUMN dan swasta yang punya program CSR. “Sudah ada beberapa kerjasama penanaman pohon dengan BUMN dan swasta. Ini akan kami terus tingkatkan untuk mendukung program RHL,” katanya.

Kepala BPDASHL Jeneberang-Saddang Muhajir
Kepala BPDASHL Jeneberang-Saddang Muhajir

Kerjasama dengan berbagai pihak juga dilakukan pada skala nasional. Direktur Konservasi Tanah dan Air KLHK M. Firman mengungkapkan, kerjasama antara instansi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. “Dari kerjasama tersebut kini setiap siswa dilibatkan untuk menanam. Setiap calon pengantin juga diminta untuk menanam pohon,” katanya.

Secara nasional, luas lahan kritis di Indonesia sekitar 24 juta hektare. Khusus untuk mangrove, dari 3,4 juta hektare ada sekitar 1,8 juta atau 54% yang mengalami degradasi. Firman menyatakan, idealnya rehabilitasi mangrove dilakukan minimal 50.000 hektare setiap tahunnya. Namun kemampuan anggaran pemerintah hanya sekitar 500 hektare setiap tahun. “Makanya dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan,” katanya.

Firman menekankan pentingnya merehabilitasi dan mempertahankan mangrove. Dia menjelaskan, mangrove adalah benteng alami dari abrasi. Bahkan bencana tsunami bisa diredakan jika vegetasi mangrove terjaga baik. Secara ekonomi, mangrove juga menjadi lokasi pemijahan berbagai satwa komersial seperti ikan, udang, dan kepiting.

“Mangrove juga menyimpan karbon lebih banyak daripada hutan daratan. Sehingga perannya pada mitigasi perubahan iklim global sangat penting,” kata Firman.

Melihat pentingnya peran mangrove, wajar jika kita semua memenuhi ajakan untuk bekerjasama merehabilitasi dan menjaga mangrove. Jangan biarkan Syarifuddin dan mereka yang peduli harus berhutang seumur hidupnya untuk merehabilitasi mangrove yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang di dunia.

Sugiharto