Cantrang Tetap Dilarang, Ini Jawaban KKP

0
145

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku Surat Edaran (SE) Tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) mirip dengan SE sebelumnya yang tetap membatasi kapal cantrang beroperasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Sjarief Widjaja menjelaskan SE yang tersebut memang sengaja membatasi kapal terlarang seperti cantrang melaut hingga 12 mill.

“Pemerintah tidak akan melegalkan potensi konflik. Karena cantrang sudah ditolak di beberapa daerah seperti di Lampung dan Kalimantan,” ujar Sjarief kepada Agro Indonesia seusai konferensi pers di kantor KKP (Rabu, 26/7/2017).

Sjarief lalu menjelaskan SE Nomor: B.743/DJPT/PI/220/VII/2017 yang diteken pada 18 Juli 2017 merupakan masa peralihan dari alat tangkap yang dilarang ke alat tangkap diijinkan pemerintah. “Jadi SE ini bukan untuk melegalkan kapal cantrang melaut,” kata Sjarief.

SE sebelumnya, Nomor B.664/DJPT/PI.220/VII/2017 Tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPP NRI yang juga diteken Sjarief pada 19 Juni 2017 lalu memang hampir sama esensinya.

Dalam SE itu disebutkan bahwa selama masa peralihan alat penangkapan ikan yang dilarang hanya diperbolehkan beroperasi di WPP provinsi sampai dengan 12 mill dengan ukuran selektifitas yaitu mesh size minimal 2 inci pada bagian kantong serta hasil tangkapan tercatat di pelabuhan pangkalan.

Nelayan cantrang pun menganggap SE terbaru itu menyimpang dari pernyataan Sjarief sendiri dalam rapat pertemuan di Tegal (Senin, 17/7/2017). Tepatnya, dalam pertemuan yang dihadiri rombongan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Teten Masduki, pihak KKP dan Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT).

“SE Dirjen PT, KKP tidak konsisten dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan di Tegal,” kata Ketua PNKT, Susanto Agus.

Agus pun merujuk pada 3 poin penting dari pertemuan antara KSP, KKP dan PNKT yang dimaksud. Pertama, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal cantrang segala ukuran gross tonnage (GT) bisa diperpanjang sampai akhir Desember 2017.

Kedua, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP, Eko Djalmo Asmadi akan segera menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal cantrang semua ukuran GT hingga akhir Desember 2017.

Ketiga, nelayan cantrang bisa bebas melaut hingga akhir Desember 2017 dengan jaminan keamanan dari Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian.

Fenny