Demo Tolak Larangan Cantrang Murni Oleh Nelayan

0
220
Unjuk rasa nelayan menolak larangan cantrang

Aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta (Selasa (11/7/2017), untuk menolak kebijakan larangan penggunaan larangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti murni dilakukan oleh nelayan.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara, Ono Surono, di Jakarta, Rabu (12/7/2017). Dia membantah pernyataan yang menyebut unjuk rasa dilakukan oleh juragan perikanan.

“Banyak masyarakat Indonesia termasuk salah satu ketua umum dari organisasi nelayan terbesar di Indonesia yang tidak mengerti kondisi nelayan,” sergah Ono.

Ono lalu menjelaskan di Pantai Utara Jawa (Pantura) dan di hampir seluruh negeri ini kapal perikanan cantrang, payang dan dogol dikelola bersama oleh pemilik kapal, nakhoda dan anak buah kapal (ABK).

Juragan kapal dan ABK menerapkan pola bagi hasil produksi ikannya dengan pembagian yang bervariasi. Ada yang 60:40 atau 50:50, tergantung kesepakatan.

“Sehingga, bila unjuk rasa nelayan dianggap karena ulah juragan kapal maka itu salah besar,” cetus Ono yang juga mantan Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat ini.

Ono menegaskan unjuk rasa kemarin murni dari masyarakat nelayan yang merasa dizalimi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Ada pun unjuk rasa nelayan yang digelar selasa kemarin di depan Istana Negara terdiri dari nelayan berbagai kota/kabupaten di Pantura. Mulai Pandeglang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, Pati, Rembang, Lamongan hingga Probolinggo. Termasuk Kalimantan Barat.

Nelayan semua itu bergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI). ANI mencatat ada 5.295 nelayan yang ikut unras menentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terutama larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Belied pelarangan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI). Belied ini pengganti Permen KP 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP NRI.

Fenny