Inisiatif Lokal Pengaruhi Pengendalian Perubahan Iklim Global

0
110
Gubernur Kalbar Cornelis, Ketua DPPPI Sarwono Kusumaatmadja, Staf Ahli Menteri LHK Agus Justianto, Bupati Landak Karolin Margret Natasa berfoto bersama usai penanaman kemiri sunan

Inisiatif di tingkat lokal perlu terus didorong sebagai aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim. Sementara sinergitas antar lembaga pemerintah diharapkan bisa meningkatkan pemahaman akan pentingnya isu tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sarwono Kusumaatmaja menyatakan saat ini berbagai perundingan di tingkat internasional terus dilakukan untuk mencari solusi perubahan iklim. Namun bisa dipastikan butuh waktu lama untuk mencapai solusi tersebut karena mencapai kesepakatan ratusan negara bukan hal mudah.

“Untuk itu inisiatif dan aksi di tingkat lokal harus terus didorong,” kata Sarwono saat talkshow Aksi Pengendalian Perubahan Iklim di Pontianak, Selasa (1/8/2017).

Acara yang diselenggarakan atas undangan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis tersebut diharapkan bisa mengarusutamakan isu pengendalian perubahan iklim di Kalbar.

Sarwono melanjutkan, inisiatif di tingkat lokal bisa dilakukan pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan di desa. Inisiatif ini bukan tidak mungkin akan mempengaruhi proses negosiasi di tingkat internasional.

Sarwono menjelaskan, perubahan iklim sangat nyata terjadi. Terbaru, gunung es di Antartika terbelah dengan berat mencapai 1 triliun ton. Sementara di Indonesia kejadian kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi.

Dia mengakui, tak semua elemen masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya upaya pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu kegiatan yang bersifat partisipasi, upaya komunikasi, dan inovasi perlu terus dilakukan.

Sementara itu Bupati Landak Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa menegaskan isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan dan hutan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Landak.

Meski demikian, dia mengaku, pemahaman yang terbatas tentang isu tersebut masih menjadi tantangan. Contohnya penanaman pohon. Meski mudah dan berdampak besar pada penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK), namun ternyata cukup sulit untuk mengajak masyarakat untuk menanam pohon.

Untuk itu dia menekankan pentingnya sinergitas atas program pembangunan pemerintah. “Dalam pemanfaatan dana desa misalnya, Kementerian Desa dan KLHK bisa mendorong untuk kegiatan penanaman pohon. Jangan hanya untuk rabat beton,” katanya.

Kebijakan lain terkait isu perubahan iklim yang kini didorong Bupati Karolin adalah memacu Desa untuk menerbitkan Peraturan Desa tentang Hutan Adat. Lewat kebijakan ini masyarakat desa diharapkan bisa berperan aktif menjaga hutannya. Kebijakan tersebut juga untuk mengantisipasi lambannya penerbitan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat karena proses politik di DPRD.

Karolin juga mengingatkan pelaku usaha di Landak untuk memperhatikan isu perubahan iklim. Pasalnya, isu tersebut bisa berdampak pada komoditas yang dihasilkan di pasar internasional

Sugiharto