Pengelolaan Hutan Tanaman Harus Berkelanjutan

0
87
Hutan dan Masyarakat

 

Pengelolaan hutan tanaman tidak boleh ditujukan untuk kegiatan produksi semata. Hutan tanaman harus dikelola seimbang dengan memperhatikan keberlanjutannya.

Demikian pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang dibacakan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) Kementerian LHK  Henry Basthaman saat membuka konferensi internasional litbang kehutanan IUFRO INAFOR Joint International Conference 2017, di Yogyakarta, Senin (24/7/2017).

“Pengelolaan hutan tanaman perlu menyeimbangkan tuntutan baru dan pertumbuhan dengan kebutuhan berbasis tradisional dan berbasis masyarakat,” Henry.

IUFRO INAFOR Joint International Conference 2017 yang berlangsung yang berlangsung 24–27 Juli 2017 bertemakan “Promoting Sustainable Resources from Plantations for Economic Growth and Community Benefits” (Mempromosikan Sumberdaya Berkelanjutan dari Hutan Tanaman untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaat Masyarakat). Konferensi ini merupakan kegiatan gabungan antara IUFRO Working Party 2.08.07 dengan 4th International Conference of Indonesia Forestry Researchers – 2017 (4th INAFOR).

IUFRO-INAFOR yang keempat kalinya diselenggarakan sejak tahun 2011 itu bertujuan untuk memperoleh rekomendasi kebijakan strategis dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dalam pengelolaan hutan tanaman untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat enam topik utama konferensi ini, yaitu Plantation management for sustainable protection, Diseases and pests, Genetics and breeding, Risk and mitigation, Forest based products for greener future, dan Forests for community benefits.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah pertemuan intensif para peneliti/ilmuwan, praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan baik lokal maupun international untuk berbagi pengalaman dan mempresentasikan hasil-hasil riset terbaru di bidang kehutanan dan lingkungan hidup terkait hutan tanaman.

Selain dari kalangan peneliti, sebanyak total 600 peserta yang hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) RI itu juga berasal dari pemangku kebijakan serta pelaku usaha dari berbagai negara seperti Australia, Vietnam, Laos, Bangladesh, Finlandia, dan Nigeria.

Untuk mendorong pengelolaan hutan tanaman berkelanjutan, upaya yang tengah digiatkan BLI Kementerian LHK diantaranya adalah pengembangan tanaman bioenergi melalui penanaman di lahan bekas kebakaran, khususnya di kawasan gambut. Hal ini sekaligus mendukung upaya restorasi kawasan ekosistem gambut.

Terkait hal ini, Henry menyampaikan terdapat empat hal perlu dilakukan, yaitu mengendalikan penyalahgunaan hutan tanaman dan mempromosikan pengelolaan berkelanjutan; mempromosikan pembangunan ekonomi lokal melalui keberlanjutan hutan tanaman; mendorong kepemimpinan lokal dan desentralisasi tata kelola kehutanan ke tingkat masyarakat; dan dukungan dari instansi pemerintah secara kontinyu bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks Indonesia, untuk menangani masalah pembangunan dan lingkungan yang kompleks, Presiden telah membentuk sebuah kebijakan nasional Nawacita, dan salah satu agenda Nawacita yang penting adalah pembangunan masyarakat pedesaan. Untuk itu, Kementerian LHK telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan hutan tanaman melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Community-Based Forest Management (CBFM).

“CBFM telah memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan akses ke kawasan hutan negara dengan tujuannya menjadi mitra dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang dapat dihasilkan oleh pertumbuhan hutan tanaman yang dikelola dengan baik. Kebijakan CBFM juga merupakan respon penting untuk mengendalikan deforestasi,” kata Henry.

Sementara itu dalam sambutan selamat datang, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi area seluas sekitar 3.000 km persegi. Sekitar 30% dari luas tersebut, yaitu sekitar 94.000 hektare adalah kawasan hutan, dimana sekitar 76.000 hektare adalah hutan rakyat.

“Kesadaran masyarakat meningkat secara signifikan untuk melestarikan hutan dan merehabilitasi kawasan terdegradasi. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Yogyakarta “Hamemayu Hayuning Bawono”, yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan etika dan perilaku yang selaras antar manusia, antara manusia dan alam, dan antara manusia dan Tuhan,” kata Sultan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda DIY, Sulistyo.

Sultan  berharap konferensi ini bisa dijadikan media untuk membangun jaringan di antara para peserta untuk bekerja sama erat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, terutama di hutan tanaman.

“Seperti kita ketahui, hutan kita memainkan peran penting bagi negara kita, di mana sebagian besar penduduknya bergantung secara langsung dan tidak langsung pada hutan, dalam hal elemen ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Selain itu, hutan juga menyimpan beragam keanekaragaman hayati dan potensi cadangan karbon. Oleh karena itu, kami menaruh perhatian kuat terhadap pengelolaan hutan,” tegasnya.

Sultan juga berpesan kepada para ilmuwan agar dapat belajar secara langsung, bukti sejarah dan upaya restorasi ekosistem di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), sehingga dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang aplikatif

Selain presentasi ilmiah, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KLHK dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Anna Zulfiyah

 

Belajar Restorasi dari Gunung Merapi

Masih dalam rangkaian kegiatan konferensi internasional IUFRO INAFOR dilakukan kunjungan lapangan ke kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Kaliadem, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Senin (24/7/2017).

Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Henry Bastaman, acara kunjungan tersebut merupakan permintaan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. “Beliau minta agar kepada para peserta ditunjukkan bagaimana upaya kita dalam mengelola dan melestarikan hutan tanaman di kawasan lereng Gunung Merapi. Beliau juga berpesan kepada para ilmuwan agar dapat belajar secara langsung, bukti sejarah dan upaya restorasi ekosistem di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), sehingga dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang aplikatif,” jelas Henry.

Selain melihat secara langsung dan mendapatkan penjelasan tentang pengelolaan TNGM, juga dilakukan penanaman tanaman endemik. Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Päivi Hiltunen-Toiviothe, ikut menanam pohon.

Penanaman juga dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulistyo, Kepala BLI, Dr Henry Bastaman, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, Tandya Tjahjana, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY, perwakilan dari UGM dan peserta konferensi

Jenis-jenis yang ditanam antara lain adalah Puspa, Nogosari, Pronojiwo, Tesek, dan Berasan. Kegiatan ini sekaligus merupakan upaya restorasi kawasan TNGM yang terkena dampak erupsi tahun 2010. Anna Zulfiyah