Permohonan Ditolak PTUN, RAPP Ajukan PK Ke Mahkamah Agung

0
122
Kuasa Hukum RAPP Hamdan Zoelva

Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva menyatakan pihaknya akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait ditolaknya permohonan RAPP oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  untuk pengesahan pencabutan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tentang pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) Hutan Tanaman Industri (HTI) RAPP.

“Segera kami akan ajukan PK,” kata Hamdan usai sidang pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Hamdan tetap berkeyakinan permohonan yang diajukan RAPP sesuai dengan Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Menurut dia, Menteri LHK seharusnya menjawab keberatan yang diajukan RAPP atas surat keputusan MenLhK No 5322 tahun 2017 tentang pembatalan RKU RAPP dalam waktu 10 hari kerja. Jika tidak, kata Hamdan, maka berdasarkan UUAP keberatan itu dinyatakan dikabulkan untuk kemudian disahkan oleh PTUN atau berlaku norma fiktif positif.

Selain mengajukan PK, Hamdan juga menyatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN untuk pembatalan RKU RAPP oleh Menteri LHK. Hamdan menyatakan pembatalan RKU RAPP periode 2010-2019 tidak sah karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP No 53 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut (PP gambut) izin yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku. “Sesuai azas retroaktif, peraturan perundang-undangan tidak berlaku mundur,” katanya. SUGIHARTO