Bantuan Kapal Perikanan Amburadul

0
671
Abdul Halim

Konsisten, kritis dan berbahaya. Tiga kata ini cocok disematkan untuk Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Aktivis kelahiran Surabaya, 26 Desember 1982 ini mendesak Komisi IV DPR RI untuk menghentikan program pengadaan kapal perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Nelayan lebih memerlukan terhubungnya pengelolaan sumberdaya ikan dari hulu ke hilir ketimbang secara serampangan diberi kapal,” ujar Halim.

Halim tidak asal bicara. Master diplomasi jebolan Universitas Paramadina ini selalu punya bukti dan data di tangannya. Dia pun mengungkapkan temuan di lapangan yang berkaitan dengan kapal Inka Mina pada 2012 lalu. Persisnya, Inka Mina 198 yang beroperasi hanya 4 kali dan Inka Mina 199 yang malah digunakan untuk memancing.

Kedua kapal yang dimaksud tidak sesuai dengan karakter nelayan yang beroperasi di perairan Kalimantan Timur bagian Utara. Jaring pukatnya pun kelewat kecil, hanya 1 inch. Idealnya, mata jaring pukat 2-2,5 inch agar dapat dipakai untuk menangkap ikan besar seperti tongkol dan bukan ikan-ikan kecil.

Untuk mengetahui penilaian Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan terhadap program pengadaan kapal perikanan yang semula dinamai Inka Mina, kemudian Inka Maritim, belakangan KM Nelayan ini berikut penuturan Halim kepada Agro Indonesia pekan lalu.

Apa sudah betul arah kebijakan pengadaan kapal perikanan?
Bisa dikatakan bahwa tak dimungkiri apabila masyarakat perikanan dalam negeri memerlukan kapal untuk memanfaatkan sumberdaya ikan (SDI) yang ada. Namun, program tersebut harus diletakkan dalam kerangka mengatasi ketidakpastian sistem produksi: melaut, mengolah hasil tangkapan dan memasarkannya serta perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Hal tersebut sangat penting untuk diselesaikan, karena jika dibiarkan bisa berakibat pada rentannya kelangsungan profesi nelayan, khususnya skala kecil.

KKP belakangan ini mengubah pengadaan kapal besar 30 GT ke atas menjadi kecil 5-30 GT. Apa tepat untuk kondisi sekarang ini?
Sejak tahun 2010-2014, jumlah armada penangkapan ikan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebanyak 568.390 unit, kini bertambah menjadi 625.633 unit (2014). Angka ini mengacu pada publikasi KKP dan sangat mungkin mengalami perubahan seiring program pengadaan kapal ikan pada tahun 2014-2019.

Membengkaknya jumlah armada penangkapan ikan di dalam negeri berimplikasi terhadap eksploitasi SDI, khususnya di wilayah pengelolaan perikanan yang berada pada status over dan fully-exploited. Hal ini bisa terjadi karena sejak republik ini merdeka, pendataan hasil tangkapan ikan tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh, baik pra berdirinya KKP mau pun pasca KKP beroperasi.

Akibatnya, ada tekanan yang sangat besar di sektor perikanan tangkap. Hal ini diperburuk oleh 2 hal lainnya, yakni pemberian izin penangkapan ikan tidak menggunakan hasil kajian stok SDI yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Mekanisme perizinan yang tidak disertai dengan kapasitas pengawasan dan atau evaluasi yang memadai.
Parahnya, banyak provinsi yang belum memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta tata ruang laut dan peta pemanfaatan sumberdayanya. Hal ini juga berakibat pada maraknya konflik pemanfaatan SDI.

Di tengah kondisi di atas, perubahan tonase pengadaan kapal ikan tidak akan mengubah situasi rentan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan skala kecil. Karena problem sesungguhnya adalah ketidakpastian sistem produksi.

Di beberapa daerah kerap terungkap kapal mangkrak karena tidak sesuai spesifikasi. Apa ini menunjukkan pemborosan?
Setiap tahunnya, KKP mengalokasikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membangun kapal ikan. Pada tahun 2016, direncanakan dibangun sebanyak 3.450 unit kapal penangkap dan kapal angkut (KKP, April 2016). Meski pun belakangan mengalami perubahan angka, target serupa juga ditetapkan oleh KKP untuk APBN 2017, yakni membangun sebanyak 2.500 unit kapal perikanan. Tahun 2018, direncanakan sebanyak 513 unit kapal akan terbangun, meski 12 unit di antaranya adalah kapal pengangkut yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2016-2017.

Tanpa dibarengi keseriusan untuk mengatasi ketidakpastian sistem produksi di sektor perikanan tangkap, niscaya pembangunan kapal perikanan bakal berdampak pada terbuang percumanya uang rakyat. Terlebih lagi, nelayan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam merancang kapal ikan yang akan dibangun.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Desember 2017 mencatat, ada 2 perahu berbahan fiber mangkrak dan disandarkan di dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sementara itu ada indikasi penjualan kapal di Desa Kuta Geulumpang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, kepada pihak ketiga seharga Rp40 juta pada Maret 2016. Persoalan ini tengah diselidiki oleh Polres Lhokseumawe.

Sejumlah temuan di atas menunjukkan amburadulnya program pengadaan kapal perikanan di masa Presiden Joko Widodo dan mengulangi apa yang pernah terjadi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bantuan kapal perikanan ada yang beralih fungsi menjadi kapal barang dan kapal rekreasi. Pemerintah kendor dalam pengawasan ya?
Fakta menunjukkan bahwa KKP teledor dalam pelaksanaan program pengadaan kapal perikanan periode 2014-2019. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan kapal sebelum kemudian dialihfungsikan. Kasus yang terjadi di Aceh memperlihatkan bahwa program tersebut asal jadi.

Indikasi korupsi pengadaan kapal tidak bisa dihindari. Saran untuk KKP guna meminimalisirnya?
Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan sejak tahun 2017 mendesak Komisi IV DPR RI untuk menghentikan program pengadaan kapal perikanan. Hal ini didasari fakta bahwa banyak kapal yang belum terbangun sesuai target dan sebagiannya mangkrak, tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan, digelapkan kepada pihak ketiga untuk kemudian dialihfungsikan dan seterusnya.

Untuk itu, KKP diharapkan fokus pada penyelesaian pembangunan kapal perikanan yang ditargetkan pada tahun sebelumnya. Termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan dugaan pidana yang terjadi.

Fenny YL Budiman