Rencana Kerja RAPP Beres

0
236
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono memberi penjelasan hasil pertemuan dengan manajemen RAPP di dampingi Dirjen PHPL KLHK, (kiri)

Revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya beres. Ini memastikan perusahaan bubur kayu dan kertas terintegrasi dalam naungan April Grup itu bisa kembali beroperasi.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengungkapkan, revisi RKU RAPP sudah sesuai dengan arahan untuk perlindungan dan pengelolaan gambut. “Sudah beres. Sudah sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan gambut,” katanya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Beresnya RKU RAPP memastikannya bisa kembali beroperasi. Sebelumnya HTI RAPP dalam status quo usai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membatalkan dokumen RKU RAPP 2010-2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK No 5322/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL 1/10/2017.

Pembatalan itu karena RKU RAPP dinilai tak lagi sesuai dengan regulasi tata kelola gambut yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No 57 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

RAPP sempat melakukan upaya hukum terhadap pembatalan tersebut. RAPP mengajukan permohonan fiktif positif kepada PTUN Jakarta untuk mengesahkan pencabutan SK Menteri LHK No 5322/2017 seperti keberatan yang diajukan RAPP kepada Menteri LHK berdasarkan surat No 101 tahun 2017 tertanggal 18 Oktober 2017.

Namun upaya tersebut kandas setelah Majelis Hakim PTUN yang dipimpin Hakim Ketua Oenoen Pratiwi tidak menerima permohonan yang diajukan. Dalam vonisnya, Kamis (21/12/2017), majelis hakim menimbang bahwa permohonan fiktif positif seperti diatur dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya berlaku untuk permohonan yang sifatnya baru. Bukan untuk membatalkan keputusan yang sudah ada.

Untuk diketahui, RAPP telah menanam investasi sekitar Rp85 triliun sejak tahun 1993 dan sedang melakukan hilirisasi industri kertas dan rayon sehingga total investasi akan mencapai Rp100 triliun.

RAPP mengantongi izin HTI berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 130 tahun 1993 yang telah diubah terakhir berdasarkan SK Menteri kehutanan No 180 tahun 2013 seluas sekitar 338.538 hektare yang tersebar di enam kabupaten di Riau dengan jangka waktu 35 tahun.

Sementara luas areal yang dikelola untuk tanaman pokok berupa akasia adalah 208.000 hektare. HTI ini memasok hampir 50% kebutuhan bahan baku kayu industri bubur kayu RAPP yang memiliki kapasitas 2,8 juta ton/tahun.

Hampir 60% konsesi RAPP terdiri lahan gambut. Sebagian besar lahan gambut itu belakangan ditetapkan sebagai Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) oleh KLHK yang tidak boleh dibudidayakan. Sugiharto