APHI Dukung Implementasi Kebijakan Satu Peta

0
52
Ilustrasi peta moratorium hutan dan gambut

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta “One Map Policy”. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian kawasan dan mencegah terjadinya konflik tenurial di lapangan.

”Kebijakan Satu Peta memberikan kepastian batas areal kerja konsesi karena menghindarkan terjadinya  konflik tenurial dan menjadi pilar utama  kepastian usaha sektor kehutanan,” kata Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo, Kamis (8/2/2018).

Dalam pertemuan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) baru baru ini, APHI mendapat informasi tentang ketersediaan Peta Dasar dengan skala yang lebih besar, yaitu skala 1: 25.000 dan 1: 50.000.  Peta Dasar dengan skala rinci ini akan sangat banyak membantu pengembangan Peta Tematik  Kehutanan , antara lain Peta Tematik Kawasan Hidrologis Gambut  yang sebagian besar masih disusun dengan skala 1:250.000.

Terhadap   anggota APHI   yang  telah memiliki Peta Areal  Kerja Operasional skala rinci, yang sudah menggunakan teknologi mutakhir, seperti LIDAR (Light Detection & Ranging) dan Peta Topografi hasil Pemetaan Fotogrametris menggunakan Drone,  perusahaan dapat menyampaikannya kepada  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BIG guna proses verifikasi dan kalibrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, APHI  mengusulkan langkah-langkah percepatan penetapan  Peta Batas Areal Kerja dan pemanfaatan peta skala besar, antara lain  terkait peta perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dalam rangka  menjamin kepastian usaha kehutanan. ”Kepastian batas merupakan kondisi pemungkin utama  dalam  meningkatkan kinerja usaha kehutanan, sekaligus menjadi penghela untuk mendongkrak kinerja ekspor produk kehutanan,  yang mendekati angka 11 miliar dolar AS pada tahun 2017,” pungkas Indroyono. Sugiharto