Gejolak Harga Pangan, Akibat Kelola Distribusi Bermasalah

0
309
beras nasional

Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menerangkan, gejolak harga pangan di Indonesia terjadi akibat masalah kelola distribusi. Indikasinya adalah harga di pasar meningkat sedangkan di tingkat petani menurun.

“Kalau didukung manajemen distribusi bagus, tidak perlu ada persoalan di tingkat end user (konsumen) terkait harga dan pasokan,” kata Syarkawi di sela acara panen raya di Garut, Selasa (06/02/2018).

Dirinya lantas membandingkan dengan Jepang. Di “Negeri Matahari Terbit”, surplus beras cuma 1 juta ton yang berasal dari total produksi dikurangi jumlah konsumsi nasional. “Dan tidak ada masalah harga di konsumen, karena manajemen logistik,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan turut membenahi manajemen logistik dan rantai pasok pangan, agar tidak ada lagi gejolak harga. “Jangan ada yang ganggu beras yang dihasilkan petani kita,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjelaskan, jatuhnya harga gabah di tingkat petani sudah diselesaikan melalui diskusi. Hal tersebut, turut terjadi di sejumlah sentra produksi, seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, di Sukabumi harga gabah mencapai Rp 3.800 per kilogram (Kg).

“Di sini tadi sudah diskusi dengan petani turun Rp700 per kg,” ungkapnya.

Amran menambahkan, informasi tersebut diterimanya sejak Senin (5/2/2018) pagi hari. Situasi tersebut terjadi setelah seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan)  menggelar rapat dan membentuk Tim Serap Gabah (Sergap). “Agar petani tidak rugj,” jelasnya.

Amran menjelaskan, Kementan juga bersinergi dengan instansi seperti Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), TNI, dan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL).

“Semua pihak diajak bersinergi untuk menyerap beras petani. Kita tidak boleh biarkan petani merugi, karena mereka adalah ujung tombak produksi,” tegasnya.

Tim Sergap ditargetkan menyerap 2,2 juta ton beras petani atau setara 4,4 juta ton gabah. Temponya hingga Juni 2018. “Ini sudah menjadi keputusan,” katanya.

Amran menjelaskan, telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait.  Amran menjelaskan, ada empat skema harga pembelian gabah tersebut yang terdiri dari kualitas, harga pembelian pemerintah (HPP), fleksibilitas, dan komersial.

“Harga di luar kualitas. Maksudnya, kadar air tinggi, Bulog tidak bisa serap. Pemerintah langsung memasang 30%. Permentan sudah kami keluarkan. Kalau kadar airnya tinggi, langsung beli,” jelasnya.

Kalau fleksibilitas, nilainya 10% di atas HPP. Sedangkan komersiil, harganya tergantung hasil diskusi Bulog dengan Tim Sergap dan petani. “Jadi tidak ada celah petani dirugikan,” terangnya.

Sementara itu, Kasdam III / Siliwangi, Brigjen TNI Yosua Pandit mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi petani untuk terus berproduksi. “Pendampingan dengan TNI terus dimaksimalkan dan dimanfaatkan,” ujarnya.

Yosua menyampaikan, kepada seluruh instansi, baik Kementan, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kodam III/Siliwangi. Apresiasi turut diutarakannya untuk PPL dan Bulog atas sinergi yang terbangun.

Adapun acara panen raya padi di Garut dengan lahan seluas 764 hektar (ha)  dari total 2.400 ha di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut. Amran yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Bupati Garut Rudy Gunawan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab Garut. Sabrina