APHI Siap Dukung Program Desa Peduli Gambut

0
274
Desa gambut

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) siap mensinergikan program pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan perusahaan anggota APHI dengan program Desa Peduli Gambut yang dijalankan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Hal itu untuk menjamin efektifitas program,” kata Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo usai pertemuan dengan Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Program DPG dilaksanakan BRG dengan pendekatan pembangunan desa berbasis lanskap ekosistem gambut dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dalam konteks ini, program DPG yang berada di sekitar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), akan berkorelasi dengan kegiatan restorasi di areal konsesi.

Target DPG 2017–2018 terdiri dari 338 Desa, yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng dan Kalbar. Percepatan program DPG mendesak dilakukan dalam rangka antisipasi musim kemarau pada bulan April 2018 dan mewujudkan Indonesia bebas asap menjelang Asian Games 2018. “Kita berupaya semaksimal mungkin pada saat Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, jangan sampai ada asap akibat kebakaran hutan dan lahan” ungkap Indroyono.

Lebih lanjut Indroyono menjelaskan bahwa program yang sudah dijalankan anggota APHI seperti Desa Bebas Api dan Desa Makmur Peduli Api, tidak hanya untuk pencegahan kebakaran saja, namun lebih dari itu juga mencakup peningkatan produktivitas lahan, peningkatan peran serta warga desa dalam perlindungan sumber daya hutan, mencegah konflik dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta meningkatkan kemitraan pemasaran produk.

“Hal terpenting yang diperoleh pada program tersebut adalah meningkatnya perekonomian masyarakat dan juga pemetaan sumber daya penting pendukung penghidupan masyarakat “ ujar Indroyono.

Indroyono menegaskan bahwa sasaran akhir dari program pemberdayaan masyarakat yang disinergikan dengan program DPG adalah terbentuknya Desa Mandiri, yang mampu mengelola lahan gambut di kawasan perdesaan secara arif dan lestari. “Koordinasi yang baik lintas Kementerian/Lembaga yang didukung sektor usaha dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk menjamin tercapainya Desa Mandiri,”  pungkas Indroyono.

Sugiharto