Perubahan Perilaku Masyarakat Tentukan Keberhasilan Pengurangan Sampah Plastik

0
114
Ketua Umum Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia/Indonesian Environmental Scientist Association (IESA) Universitas Indonesia Tri Edhi Budhi Soesilo (kanan) menyerahkan dokumen kebijakan (Policy Paper) terkait edukasi pelibatan masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik kepada Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati (kedua kiri) disaksikan Direktur Verifikasi PLB3 dan LNB3 KLHK Achmad Gunawan Widjaksono (kedua kanan) dan Senior Expert Program & Partnership on Sustainability APP Sinar Mas Trisia Megawati (kiri) pada Special Session Sustainable Waste Reduction Program Based on Community Engagement in Climate Change di Jakarta, Kamis (22/3).

Keberhasilan pengurangan sampah plastik dan limbah sebagai bagian dari pengendalian perubahan iklim sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Keterlibatan semua pihak untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat pun diperlukan.  

Demikian terungkap pada sesi khusus bertema “Program Berkelanjutan Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat Untuk Pengendalian Perubahan Iklim” pada Simposium Asia Tenggara ke 7 di Kampus Universitas Indonesia, Jakarta,  Kamis (22/3/2018). Dalam kesempatan tersebut diserahkan dokumen masukan kebijakan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kajian Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia (Indonesian Environmental Scientist Association/IESA) bekerja sama dengan APP-Sinar Mas yang dilakukan di Indah Kiat Tangerang, Indah Kiat Serang, dan Ekamas Fortuna Malang ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).   

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sri Tantri Arundhati menjelaskan,  Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris, sebagai bagian dari upaya global untuk memgendalikan perubahan iklim. Indonesia mencanangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)  sebanyak 29% pada 2030 dari business as usual atau mencapai 41%  dengan dukungan Internasional. 

Dari target yang dicanangkan tersebut,  pengelolaan sampah dan limbah berkontribusi sebanyak 0,38%. “Meski kecil, tapi menentukan keberhasilan pencapaian penurunan emisi GRK,”  katanya.  

Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  dan Non B3 KLHK Achmad Gunawan Widjaksono menambahkan pengelolaan sampah semakin menantang karena jenisnya kini semakin beragam. Dia juga mengingatkan, sampah yang dihasilkan masyarakat pun bisa dikategorikan beracun.  “Baterai, lampu neon,  atau kaleng obat nyamuk,  itu sangat beracun,” katanya.  

Sosiolog Linda Damajanti menyatakan pengurangan sampah tidak bisa berhenti pada penyadartahuan tapi juga harus sampai pada perubahan perilaku masyarakat. Seringkali ditemukan masyarakat yang abai meski tahu bahwa sampah harus dikelola.  “Dan ini tidak terkait dengan tingkat pendidikan,” katanya.  

Untuk mengubah perilaku, Linda yang juga Kepala Departemen Sosiologi UI itu menyatakan perlunya sebuah gerakan sosial yang melibatkan semua pihak. Gerakan seperti pungut sampah plastik atau membawa kantong belanja sendiri harus terus dikembangkan dengan dukungan kebijakan nasional.  “Gerakan itu harus melibatkan akademisi, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat,”  katanya.  

Sementara itu Silvira Ananda dari IESA menuturkan,  selain keterlibatan semua pihak, sejumlah rekomendasi juga disampaikan pada dokumen masukan kebijakan  pengelolaan sampah  plastik yang disampaikan IESA kepada KLHK.  Termasuk diantaranya adalah mengembangkan materi edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat. 

Dalam dokumen tersebut IESA juga mendorong adanya insentif bagi perusahaan swasta dan masyarakat yang mendukung program pengurangan sampah plastik.  “Kami juga mendorong swasta untuk memproduksi produk pengganti plastik sebagai subsitusi seperti kertas  misalnya katanya.

SUGIHARTO