Sertifikasi Hutan Lestari Harus Dongkrak Ekspor

0
90
Kayu Bulat di HPH

Luas konsesi hutan yang mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari terus meningkat. Peningkatan bukan hanya terjadi untuk untuk skema wajib di bawah payung sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), tapi juga untuk skema sukarela seperti Forest Stewardship Council (FSC). Hal itu diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan ekspor produk kehutanan Indonesia.

Sejak tahun 2010 telah ada 25 unit manajemen hutan dengan luas mencapai 2,7 juta hektare yang memiliki sertifikat FSC. Ini setara dengan 20% dari 14 juta hektare konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam atau HPH aktif. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC.

“Hari ini, kami merayakan pencapaian sertifikat FSC ke-25 kami di Indonesia,” kata anggota dewan The Borneo Initiative (TBI) Jesse Kuijper, saat Seminar and Consultative Round Table bertema “Boosting International Trade In Certified Wood Products di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Acara tersebut merupakan pertemuan antara perwakilan dari industri pengolahan kayu Indonesia, pengusaha hutan, perusahaan perdagangan internasional, dan pemerintah guna membahas kerja sama untuk meningkatkan akses pasar dan kegiatan promosi ekspor produk kayu bersertifikasi Indonesia, dimana saat ini Indonesia telah mengalami peningkatan volume produk kayu yang lestari. Lebih dari 100 orang peserta hadir pada acara itu.

TBI bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mempromosikan pengelolaan hutan lestari dengan memfasilitasi sertifikasi SVLK dan FSC.  Menurut Kuijper, sektor kehutanan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, dengan penerapan standar tertinggi dalam pengelolaan hutan lestari. “Ini merupakan kontribusi besar bagi target Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan pengembangan ekonomi hijau,” katanya.

Dunia internasional pun diserukan untuk melirik produk kayu asal Indonesia. Kuijper menyatakan, lewat acara yang digelar pihaknya ingin meningkatkan kesadaran di antara pembeli kayu internasional yang semakin banyak mencari produk bebas deforestasi yang diproduksi secara lestari.

Direktur Program The Borneo Initiative Wim Ellenbroek menambahkan, peningkatan profil hijau sektor kehutanan Indonesia di pasar internasional perlu dilakukan secara kolektif. “Sama halnya dengan kemitraan kami dengan organisasi lain dalam sertifikasi hutan, kami juga perlu bergabung sebagai organisasi dalam platform bersama untuk mempromosikan ekspor industri kayu bersertifikasi ini,” katanya.

Untuk mendorong ekspor, dikibarkan slogan ‘Produk kayu bersertifikasi Indonesia: Berkelanjutan. Kualitas. Dijamin.’ Menurut Ellenbroek slogan itu mencerminkan potensi produksi hutan Indonesia yang besar, yang didukung kualitas dan keandalan industri kayu Indonesia.

Promosi

Sementara itu Wakil Ketua APHI Iman Santosa menekankan, hutan produksi di Indonesia menghasilkan kayu yang legal dan berkualitas tinggi setiap tahun.

“Dengan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, hutan produksi ini dapat menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi hijau di tingkat propinsi,” katanya.

Menurut Iman, produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri.

Dia melanjutkan, untuk mendorong ekspor, APHI memandang memandang masih ada kebutuhan untuk memperbaiki konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur. Meski demikian, APHI sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar melalui kerja sama dengan PNORS di Indonesia untuk mengembangkan Indonesian Timber Exchange System.

“Kami melihat negara lain lebih aktif mempromosikan industri kehutanan mereka. Kami menyambut baik inisiatif acara untuk mempromosikan ekspor produk kayu Indonesia yang lebih baik,” katanya.

Pertumbuhan ekspor

Sementara itu Perwakilan Nasional FSC di Indonesia Hartono Prabowo menyatakan, secara keseluruhan telah ada 3,3 juta hektare hutan yang disertifikasi FSC sampai awal tahun 2018. Ini adalah bukti bahwa hutan yang dikelola dengan baik dapat diimplementasikan di Indonesia dengan usaha penuh dari pemegang konsesi hutan dan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Global FSC 2015-2020 sebagai katalisator utama dalam penguatan komitmen pengelolaan hutan dan transformasi pasar yang lebih baik, menggeser tren hutan global untuk pemanfaatan berkelanjutan, konservasi, serta pemulihan untuk mencapai komitmen ‘Hutan Untuk Semua Selamanya’.

“Seraya luas hutan bersertifikat meningkat secara bertahap, transformasi pasar hasil hutan bersertifikat harus diformulasikan untuk meningkatkan volume dan manfaat pasar bagi produsen di Indonesia. FSC mengharapkan acara ini menjadi titik awal bagi banyak pihak dalam merumuskan transformasi pemasaran hutan,” kata Hartono.

Sementara itu, Direktur Ekspor Hasil Hutan dan Pertanian Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti menyatakan, pertumbuhan ekspor merupakan prioritas pemerintah Indonesia. “Pemerintah mendukung setiap inisiatif yang membantu memenuhi target, yaitu 11% pertumbuhan ekspor secara keseluruhan,” kata dia.

Tuti mengakui, saat ini produk kayu bukanlah penggerak utama komoditas ekspor nasional. Meski demikian, katanya, pemerintah menyadari fakta bahwa hutan yang menghasilkan kayu mewakili sebagian besar wilayah nasional Indonesia.

Hutan, katanya penting untuk penyediaan lapangan kerja dan konservasi keanekaragaman hayati, dimana penggunaan yang bijak dari setiap pihak dapat membantu mengurangi emisi karbon dan sebaliknya.  Hutan dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar dan juga berkontribusi pada target mitigasi perubahan iklim nasional pemerintah Indonesia. “Dengan adanya sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dipromosikan dalam acara perdagangan ini, kami berharap hal ini menjadi platform terbaik bagi produsen dan pembeli dalam mencari produk kayu yang bukan hanya terbaik namun juga resmi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk kayu Indonesia,” kata Tuti. Sugiharto