Importir Patuh Bukan Karena Takut

0
89

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta semua asosiasi importir daging sapi untuk aktif menstabilkan harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2018. Harga yang diinginkan adalah sesuai harga eceran tertinggi (HET) daging beku Rp80.000/kg, baik daging sapi maupun daging kerbau.

Setidaknya, ada empat asosiasi yang diminta untuk memasok daging kerbau beku dan daging sapi paha depan. Empat asosiasi itu adalah Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Asosiasi Pengusaha Protein Hewan Indonesia (APPHI), Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala Kecil dan Rumah Tangga (Aspedata) dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI). Mereka diberi tugas pemerintah untuk memasok daging murah masing-masing di 25 pasar.

Ketua APPHI, Fahmi mengatakan, anggotanya siap memasok daging sapi dengan harga murah. “Ini bentuk kepedulian APPHI kepada masyarakat,” katanya kepada Agro Indonesia di Jakarta, Rabu, (11/4/2018).

Dia mengatakan, salah satu bentuk peran serta anggota asosiasi dalam menstabilkan harga daging sapi adalah akan mengadakan pasar murah di pasar-pasar. “Setiap asosiasi mendapat jatah meng-cover sedikitnya 25 pasar. Pada prinsipnya, kami tidak keberatan,” tegasnya.

Kemendag mengancam importir yang tergabung dalam asosiasi tidak mendapat izin impor daging lagi. “Kami melaksanakan ini bukan takut tidak diberi izin, tetapi ini bentuk kepedulian pengusaha terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Fahmi bahkan berani menyatakan harga jual yang diberikan anggota asosiasi bisa lebih murah dari HET Rp80.000/kg. “Sudah pasti kami menjual ke pasar atau pedagang dengan harga murah juga. Konteksnya, untuk kegiatan ini, kami tidak sampai rugi. Masih ada marginnya, meski sedikit,” tegasnya.

Menurut dia, jika pedagang pasar yang menjual daging mendapat pasok daging murah, otomatis akan menjual dengan harga yang tidak mahal atau sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Selama ini harga daging mahal karena pasok tidak lancar. Tapi kalau pasok lancar dan stok daging tersedia, maka harga daging bisa ditekan. Minimal tidak melambung,” tegasnya.

Sementara Ketua ADDI, Ahmad Hadi mengatakan, tiap tahun pihak mendapat penugasan seperti ini. Tahun lalu, ADDI juga melakukan hal yang sama. “Kami sebagai distributor pasti berperan aktif dalam menyediakan daging beku murah,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya daging beku murah ini, masyarakat punya pilihan. “Kalau daging segar, tentu harganya lebih mahal,” ungkapnya.

Pemerintah sudah mematok harga HET daging sapi paha depan dan kerbau beku Rp80.000/kg. Agar harga sesuau HET, anggota ADDI akan memasok daging kepada pedagang dengan harga Rp70.000/kg-Rp75.000/kg. Dengan demikian, diharapkan harga daging beku di tingkat konsumen tidak lebih dari Rp80.000/kg.

Dia menyebutkan, kegiatan seperti ini hanya sekali dalam setahun. Jadi, tidak masalah kalau distributor daging dalam proyek ini tidak meraup untung besar. “Sebagai distributor, kami punya tanggungjawab kepada masyarakat untuk menyediakan daging murah. Daging ini merupakan pilihan bagi konsumen. Sekali lagi, kalau mau daging segar, harganya tentu lebih mahal,” ungkapnya.

Sementara Direktur Eksekutif Aspidi, Thomas Sembiring memastikan, harga jual daging yang ditetapkan Rp80.000/kg untuk paha depan tidak memberatkan importir, meski mengurangi keuntungan. Thomas juga menyatakan, situasi ini sebenarnya sudah biasa terjadi saat menjelang hari besar keagamaan. “Hal ini sudah berlangsung puluhan tahun, tidak masalah dan bukan hal baru. Tidak masalah untung sedikit,” ungkapnya.

Thomas mengatakan, keuntungan bagi  importir bisa diambil dari bagian-bagian daging yang memiliki harga tinggi. Harga daging lokal tidak dapat dipaksakan untuk turun karena tidak sesuai dengan biaya pakan dan pemeliharaan. “Harga tersebut untuk daya beli dan konsumen dapat mengkonsumsi daging kalau daging lokal tidak bisa dipaksa untuk turun,” katanya.

Sedangkan Ketua Aspedata, Diana menyebutkan, meskipun pemerintah mematok harga daging beku sampai di tingkat konsumen Rp80.000/kg, namun anggota asosiasi masih mendapat untung. “Tapi jumlahnya tidak signifikan. Untuk kegiatan seperti ini, saya kira teman-teman sudah cukup paham. Kegiatan ini bentuk kepedulian Aspedata,” katanya.

Dia menyebutkan, sampai sejauh ini Aspedata tidak keberatan dengan penugasan dari pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan tahun lalu. “Jadi, bagi kami kegiatan ini seperti hal yang rutin dihadapi setiap tahun,” ungkapnya.

Pemilik PT Suri Nusantara ini menilai wajar jika para pemain daging diminta untuk menyediakan daging murah karena pemerintah ingin masyarakat selama puasa dan lebaran dapat makan daging. “Penyediaan daging murah ini merupakan bentuk sosial anggota kami. Lagi pula yang dijual ini daging beku. Masyarakat punya alternatif dalam membeli daging,” ungkapnya.

Tinjau

Suara seragam importir berbeda dengan suara peternak. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai impor daging kebau Bulog dan PT Berdikari terbukti tidak mampu menekan harga daging di tingkat konsumen.

Apalagi, menjelang puasa dan lebaran, meskipun impor daging kerbau dalam jumlah yang besar, nyatanya harga daging, masih tetap tinggi. Harga daging paha depan saja melebihi HET pemerintah sebesar Rp80.000/kg. “Harga daging di pasar ditentukan pedagang. Meskipun ada patokan harga tidak lebih dari Rp80.000/kg untuk daging beku, namun pada kenyataannya lebih dari itu,” kata Ketua PPSKI, Teguh Boediyana kepada Agro Indonesia di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Untuk itu, PPKSI tetap konsisten dan mengharapkan pemerintah meninjau kembali kebijakan impor daging kerbau dari negara yang status belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dia menyebutkan, Indonesia sudah pasti menjadi pasar dari negara-negara lain yang statusnya belum bebas PMK. Aspek harga telah menjadikan daging sapi lokal tidak dapat bersaing.

Di Jawa Barat dan DKI, kata Teguh, sapi lokal sudah semakin tersingkir. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil dan umumnya eks Nusa Tenggara Timur (NTT).

PPSKI menilai, masuknya PMK tetap menjadi kekhawatiran. Pemerintah sangat percaya diri dapat mencegah dan dapat mengatasi jika tertadi outbreak. “Kami hanya bersikap pasif atas kebijakan yang diambil pemerintah. Mungkin Kementan beranggapan Upsus Siwab sudah cukup menjadi indikator pelaksanaan Tupoksi dan wujuh pembinaan ternak sapi dan kerbau,” tegasnya.

Dipastikan pula, kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah ini sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai di tahun 2024. Jamalzen/Sabrina

 

Tak Ada Impor Daging Kerbau, Harga Daging Makin Mahal

Impor daging kerbau India ternyata tidak membuat Kementerian Pertanian (Kementan) terpukul. Kementan malah mengakui tanpa ada impor, harga daging akan lebih mahal lagi, terutama menjelang puasa dan lebaran.

Persediaan daging sapi saat Puasa dan Lebaran sendiri diperkirakan sekitar 40.936 ton. “Impor daging kebau itu untuk memberikan pilihan kepada masyarakat akan kebutuhan daging. Ada daging murah dan mahal,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita kepada Agro Indonesia, pekan lalu.

Ketika ditanya bahwa impor daging kerbau tidak mampu menekan harga daging di pasar, Ketut menjawab, ”Kalau tidak ada impor daging kerbau, harga daging sapi akan lebih mahal lagi.”

Dia menyebutkan, impor daging kerbau 100.000 ton diperuntukan untuk menghadapi bulan Puasa dan Lebaran. Meskipun beberapa Rumah Potong Hewan (RPH) di India baru diregistasi Ditjen PHK, namun Ketut yakin, sebelum bulan puasa daging kerbau impor sudah ada yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Fini Murfiani mengatakan, untuk mengantisipasi ketersediaan stok daging sapi dan upaya menstabilkan harga untuk kebutuhan daging sapi pada Puasa dan Lebaran 2018, Kementan melakukan koordinasi dengan stakeholder  terkait dalam hal kepastian pasokan dan kelancaran distribusi daging pada bulan Mei-Juni 2018.

“Koordinasi kita lakukan dengan Pemerintah Daerah, baik dengan daerah sentra konsumen yang terkait kebutuhan daging maupun daerah sentra ternak sapi terkait dengan potensi stok ternak lokal,” katanya.

Menurut dia, pertemuan koordinasi dilakukan sebagai persiapan awal membahas ketersediaan stok sapi dan daging sapi menjelang Puasa dan Lebaran “Kita ingin memastikan persediaan daging kita cukup menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu pada Mei dan Juni” tandasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, populasi ternak sapi tahun 2017 sebanyak 16.599.247 ekor, atau mengalami kenaikan 3,59% dari tahun 2016. Namun, kebutuhan daging sapi tahun 2018 mencapai 662,54 ton dengan asumsi rata-rata konsumsi nasional sebesar 2,5 kg/kapita/tahun, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah berupaya untuk dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan untuk memenuhi kekurangannya.

Hasil perhitungan (prognosa) kebutuhan daging pada bulan Mei-Juni 2018 sebesar 116.339 ton yang dapat dipenuhi dari produksi daging sapi lokal 75.403 ton, sedangkan kekurangannya 40.936 ton dipenuhi dari impor dalam bentuk sapi bakalan dan daging beku.

Fini menjelaskan, daging impor diutamakan untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek yang merupakan daerah konsumen terbesar. “Kebijakan impor dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan pilihan varian daging kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan untuk pengendalian harga pangan terutama pada HBKN,” ungkapnya. Jamalzen/Sabrina

Baca juga

Agro Indonesia, Edisi No. 679 (17- 23 April 2018)

Importir Daging Kerbau Ditambah

Jurus ‘Ancaman’ Stabilisasi Harga