Kementan Diminta Transparan Soal Data Produksi

0
147

Pemerintah memutuskan menambah impor beras dari 500.000 ton menjadi 1 juta ton. Penambahan impor ini jelas pukulan berat buat klaim Kementerian Pertanian (Kementan) yang selalu menyatakan produksi melimpah dan panen di mana-mana.

“Sudah saatnya Kementan transparan soal data produksi dan data panen,” tegas Dede Samsudin, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Sri Asih, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kepada Agro Indonesia, Sabtu (19/5/2018).

Dia mengatakan, Kementan punya kaki-tangan di lapangan, seperti penyuluh, untuk memberikan laporan yang riil di lapangan. “Laporan jangan Asal Bapak Senang (ABS). Berikan laporan yang sesuai dengan keadaan di lapangan,” katanya.

Menurut dia, dengan laporan yang benar sesuai kondisi di lapangan, maka masyarakat akan mengerti kondisi pertanian yang sebenarnya. “Selama ini, menteri bilang beras ada di mana-mana, tapi kita masih impor atau masyarakat membeli beras mahal. Ini sering jadi pertanyaan banyak orang,” katanya.

Menyinggung masalah tambahan impor beras sebanyak 500.000 ton, Dede, yang juga pengusaha penggilingan padi mengatakan, yang jelas pada saat panen lalu Bulog tidak banyak menyerap gabah atau beras petani sehingga stok Bulog tipis.

“Hitungan saya, stok beras Bulog sekarang tidak sampai 1 juta ton. Jumlah ini mungkin sudah termasuk beras impor. Bulog saat panen lalu tidak banyak menyerap beras/gabah petani,” tegasnya.

Dede mengatakan, jika sekarang pemerintah menambah impor beras 500.000 ton lagi, tentunya untuk pengamanan stok. Sebenarnya, Karawang saat ini masih musim panen. Setelah itu, menyusul Kabupaten Demak, Jateng dan Banten akan panen.

“Jika dua provinsi ini panen, biasanya harga anjlok. Namun, untuk sekarang ini, areal tanaman di Banten terserang hama dan tanaman di Jateng kualitasnya turun,” jelas Dede.

Itu sebabnya, kata Dede, tambahan impor 500.000 ton kemungkinan untuk mengantisipasi. Oleh karena itu, dia menilai pentingnya keterbukaan data dari Kementan, biar semua masyarakat tahu kondisi sebenarnya.

Dede menyebutkan, beras masih tersedia, hanya saja harganya tinggi, di atas HET beras premium. Beras murah juga kini tersedia, tapi kualitasnya sayur (jelek basah) dengan harga Rp8.000/kg.

Diciptakan pedagang

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan, jika alasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) impor beras hanya karena harga beras yang mahal, maka KTNA tidak setuju.

“Harga bisa diciptakan oleh pedagang. Memang salah satu SK Mendag selalu menyebutkan impor jika untuk tekan harga dalam negeri,” katanya.

Padahal, lanjut Winarno, harga mahal bisa diciptakan oleh pedagang atau distributor dengan menahan stok. “Saya pernah menyaksikan sendiri kenapa harga beras mahal, padahal produksi banyak. Eh, ternyata produksi tidak dilepas ke pasar oleh pedagang atau distributor. Akibatnya, harga mahal,” tegasnya.

Winarno berkeyakinan, produksi beras nasional saat ini cukup baik. Sampai sejauh ini belum ada kabar tanaman padi yang terserang hama atau yang rusak. Dengan demikian, produksi akan lebih banyak.

“Selain itu, program Upsus Kementan memang mampu meningkatkan produksi. Sekarang ini, Kementan juga mengembangkan tanaman padi dilahan suboptimal,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan Kementan ini tidak lain untuk meningkatkan produksi beras agar Indonesia tidak impor. Winarno juga heran, kenapa ada tambahan impor beras 500.000 ton, padahal pertanaman padi petani sekarang ini normal-normal saja.

“Kalau hanya masalah harga mahal, biarkan saja agar petani lebih gairah menanam padi. Yang jadi masalah, kalau berasnya tidak tersedia. Tapi kan sekarang beras ada di mana-mana. Jadi, kita tidak kekurangan beras. Kenapa harus impor?” katanya heran.

Winarno mengatakan, jika beras tersedia, namun harga mahal, maka tentu ada masalah distribusi di lapangan. Untuk itu, Satgas Pangan harus turun ke lapangan, agar masalah distribusi bisa lancar.

Selain itu, pedagang atau distributor diimbau jangan menahan stok menjelang Lebaran. Dengan kerjasama ini, diharapkan masyarakat dapat membeli kebutuhan menjelang Lebaran dengan harga yang terjangkau. “Saya yakin, khususnya beras, stok kita cukup. Mestinya tak perlu impor,” tegasnya. Jamalzen

Impor Buat Siapa?

Keputusan impor beras tambahan 500.000 ton membuat tidak nyaman Kementerian Pertanian (Kementan). Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementan, Agung Hendriadi menegaskan, impor beras seharusnya tidak perlu dilakukan karena pemerintah saat ini punya stok berlebih. Stok beras saat ini mencapai 1 juta ton yang sudah cukup aman, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pangan.

“Stok berlebih, supply berlebih. Panen pada bulan Juli nanti 5-6 juta ton. Stok Pemerintah di atas 1 juta ton, ini bukan dipakai sekarang tapi untuk disimpan. Stok segitu jadi sudah aman,” ungkapnya, Kamis  (17/5/2018).

Soal izin impor beras yang dikeluarkan Kemendag, Agung menyatakan hal itu baru sebatas izin dan belum ada realisasinya. Menurut dia, impor tidak disenangi, terutama oleh petani. “Tidak ada, siapa bilang impor kedua? Tadi baru dikonfirmasi itu baru izin dikeluarkan, tapi belum ada realisasi,” kata Agung.

Agung pun meminta agar pertanyaan soal impor beras disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kementan, katanya, hanya bertugas untuk menjaga stok beras nasional.

“Stok di Bulog 1,2 juta ton sudah mencukupi kebutuhan nasional. Supply setiap hari ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berlimpah. Terus mendatangkan impor untuk siapa? Saya tidak mau dikonfirmasi terkait impor. Tanya Mendag karena itu kebijakan Kemendag,” tegasnya.

Menurut Agung, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah disepakati mencapai batas aman adalah 1,2-1,5 juta ton. Saat ini stok tercatat 1,280 juta ton dengan rincian 100.000 ton untuk stok komersial dan 1,180 juta ton cadangan pemerintah. Dia menyatakan, stok CBP yang terlalu banyak juga membutuhkan perawatan dalam penyimpanan.

“(Beras) Yang mau datang mau diletakkan di mana? Cadangan itu harus dirawat sedangkan biaya perawatan sendiri cukup mahal,” ungkapnya.

Disinggung masalah impor di awal tahun, Agung menjelaskan itu merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui, saat itu cadangan nasional tipis dan diperlukan untuk impor. Saat ini, stok nasional berlimpah. Di PIBC ada sekitar 440.000 ton di atas batas normal sekitar 250.000-300.000 ton.

“Kalau awal tahun impor dilakukan karena memang mengkhawatirkan dan arahan Presiden Joko Widodo untuk impor dan cadangan memang menipis,” ungkapnya.

Fokus beras lokal

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri lebih banyak menghindar saat ditanya soal keputusan impor beras. Dia menegaskan hanya fokus pada beras lokal. Panen saat ini selalu terjadi di seluruh Indonesia.

Panen diproyeksi akan mencapai angka tertinggi pada Juni dari biasanya 1,2 juta ton menjadi kemungkinan 1,7 juta ton. “Kementan hanya urus stok lokal, pokoknya domainnya adalah produksi,” tegasnya.

Mentan juga mengatakan, untuk menjamin pasokan dan harga pangan pokok stabil selama bulan Ramadan hingga Lebaran, pemerintah akan menindak tegas bila ada distributor nakal, yakni menaikkan harga secara sepihak.

Menurut Amran, tidak ada alasan pedagang menaikkan harga. Jadi, jangan menyusahkan umat yang sedang menjalankan ibadah. “Bila ada yang nakal, laporkan pada kami. Tetapi harus faktual, lengkap, nama perusahaannya atau nama pedagang bila itu di tingkat pedagang,” tegas Amran.

Dari hasil peninjauan lapangan, diperoleh harga daging sapi dijual Rp75.000/kg, daging ayam Rp32.000/kg, telur Rp22.000/kg, bawang merah Rp15.000/kg dan gula Rp12.000/kg.

“Harga berbagai komoditas pangan ini tidak boleh naik. Harga di semua daerah harus sama karena Toko Tani Indonesia ada di 3.000 titik dan bekerja sama dengan 7.000 BUMN dan BUMD, bahkan kita akan tingkatkan lagi hingga menjangkau seluruh masyarakat,” katanya.

Amran menambahkan, saat ini pemerintah bekerja fokus membangun sistem cluster yang berdasar klimatologi dan wilayah, sehingga tidak lagi sporadis dan parsial seperti waktu yang lalu. “Semua harus fokus, bukan hanya komoditas, sumber daya manusianya juga kita ajak fokus,” sebutnya.

Amran menerangkan, Kementan sebagai Regulator dan Fasilitator untuk kebutuhan petani. Kementan memetakan semua potensi dan mengarahkan untuk mendapatkan keunggulan komparatif dari satu komoditas agar petani mendapat add value dari hasil usahanya.

“Seperti bawang merah, yang sudah kami ekspor, jagung, juga beras. Jadi semua harus fokus seperti bawang putih, bekerja sama dengan BUMN. Kami kembangkan di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, dan di Banyuwangi. Baru-baru ini sudah panen. Sekarang ini kita mulai memasuki era digital, jaringan dibangun hingga Gapoktan dan Poktan yang dikoordinir penyuluh dan dinas-dinas di propinsi hingga kabupaten dan kota,” terangnya.

Karena itu, jelas Amran, bila ada info kenaikan harga atau kekurangan pasokan di satu wilayah, dapat diketahui hanya hitungan jam. Ini akan diselesaikan, lewat email dan mobile saja sudah cukup. “Barang kebutuhan segera didistribusikan. Jadi, sekarang ini semua diupayakan dengan cepat dan tepat,” katanya. Sabrina