Penindakan Labelisasi Beras Ditunda

0
111

Keputusan pemerintah mewajibkan pelabelan kemasan beras ternyata masih bisa ditawar, meski aturan sudah berlaku sejak 25 Agustus 2018. Dengan dalih menghindari terjadinya gangguan pasok dan peredaran beras, Satuan Tugas (Satgas) Pangan diminta tidak bertindak represif dan mendahulukan pembinaan serta sosialisasi kepada pelaku perberasan.

Pelaku usaha perberasan masih boleh bernafas lega. Pasalnya, beras-beras premium dan medium, termasuk beras khusus, yang beredar di pasar masih bisa dijual meski tidak ada label di kemasannya. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 59 tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, yang diteken 25 Mei 2018 dan berlaku efektif tiga bulan berikutnya atau 25 Agustus 2018, beras kemasan tanpa label terdaftar tidak boleh dijual di pasar. Yang sudah beredar pun wajib ditarik. Ngotot bertahan? Siap-siap izin usaha Anda dibetot.

Pemerintah beralasan, beleid tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Selain itu, konsumen juga bisa mendapatkan informasi yang benar dan lengkap pada kemasan beras. Selama ini, terutama sejak adanya aturan harga eceran tertinggi (HET) beras, konsumen banyak mengeluh kualitas beras yang dijual tidak sesuai dengan harga.

“Terkadang beras premium yang saya beli di pasar modern tidak seperti jenis beras premium, tapi medium. Mutunya juga berubah-ubah. Misalnya, hari ini saya beli beras dengan mutu bagus, namun seminggu kemudian ketika dibeli lagi, mutunya sudah beda walaupun mereknya sama,” ungkap Irianti, seorang warga yang selalu membeli beras di pasar modern, Jumat (14/9/2018).

Kalangan penjual beras dalam kemasan mengaku mendukung kebijakan kewajiban pelabelan. “Kita semua menyambut baik niat pemerintah,” kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, Jumat (14/9/2018). Namun, dia juga minta pemerintah bisa menerima masukan pelaku usaha agar aturan labelisasi kemasan beras bisa berjalan dengan baik.

Keberatan dan tekanan pelaku perberasan ini nampaknya efektif. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan akhirnya menerbitkan surat kepada Ketua Satgas Pangan POLRI untuk tidak mengambil tindakan represif di lapangan. Surat bernomor 285/PDN/SD/8/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang diperoleh AgroIndonesia itu ditembuskan antara lain ke Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabareskrim Polri dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widajanti menegaskan, “Permendag 59/2018 tetap diberlakukan sejak 25 Agustus.” Namun, dia juga membenarkan, telah meminta Satgas Pangan di seluruh Indonesia untuk mengedepankan pembinaan terlebih dulu terhadap pengusaha beras yang belum bisa memenuhi aturan itu. “Untuk sementara waktu,” katanya, agar tidak mengganggu pasokan dan peredaran beras. AI