Inpres 8/2018 dan Kepastian Hukum Perkebunan Sawit

0
33
Kelapa Sawit (pixabay.com)
Dr Sadino SH, MH

Oleh: Dr. Sadino, S.H., M.H. (Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan di Jakarta dan Dosen Tetap pada Program Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Indonesia Pengampu Hukum Sumber Daya Alam dan Hukum Lingkungan)

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden tepatnya sejak tanggal 19 September 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit  serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Tujuan utama dari Inpres ini adalah dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Dari tujuan Inpres ini sesungguhnya menunjukkan spirit Presiden untuk menyelesaikan persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit yang memang sampai saat ini belum ada mekanisme penyelesaian konflik perizinan yang konkrit karena persoalan sesungguhnya adalah adanya konflik regulasi yang dibuat oleh Pemerintah di masa lalu dan berlanjut pada masa sekarang ini.

Tidak dapat dipungkiri perkebunan kelapa sawit saat ini telah memberikan kontribusi sangat besar bagi Negara dalam bentuk devisa nomor 1 di tahun 2017 mengalahkan minyak dan gas bumi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit ini, maka Inpres ini dipandang dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi industri perkelapasawitan di Indonesia dan produktivitas perkebunan kelapa sawit menjadi meningkat termasuk kebun petani kelapa sawit yang menguasai lebih dari 40% dari luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Inpres ini memberikan waktu selama 3  tahun dan tentunya tugas Pemerintah untuk menselaraskan berbagai aspek permasalahan perkelapasawitan di Indonesia.

Sesuai dengan Inpres, telah menugaskan 5 (lima) Kementrian, Kepala BKPM, Gubernur dan Para Bupati/Walikota. Melihat dari kompleksitas permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka dalam melaksanakan tugasnya akan banyak mendapat berbagai hambatan, khususnya terkait dengan tumpang tindih perizinan, tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih aturan perundang-undangan yang bersifat antar sektoral di Indonesia.

Tim dalam melakukan verifikasi tidak bisa hanya melihat dari kondisi saat ini saja karena perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempunyai sejarah yang sudah cukup lama, seperti di Sumatera Utara. Selanjutnya pada era tahun 1992-an yang menganut rezim Penataan Ruang melalui Perda RTRWP, dan lebih berkembang dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999. Kewenangan daerah Kabupaten/Kota saat itu sangat kuat dan penuh, sehingga ditafsirkan Kepala Daerah dapat memberikan izin secara mandiri. Kepala daerah juga memberikan izin dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Pola Ruang, baik pada tingkat Provinsi yang lebih dikenal dengan RTRWP dan wilayah Kabupaten/kota yang lebih dikenal dengan RTRW Kabupaten/Kota.

Pemerintah juga tidak bisa memberlakukan hukum yang berlaku surut. Jika hasil evaluasi perizinan tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat universal dan berlaku umum, maka produk yang dihasilkan oleh Tim dari Inpres ini tidak sesuai yang diharapkan oleh berbagai pihak yang terkait.

Tujuan untuk memberikan kepastian hukum dari Inpres ini dapat dicapai apabila dalam hal verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta IUP atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk mencari kesalahan pelaku usaha perkebunan karena basis legal usaha perkebunan tersebut adalah produk keputusan administrasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali luasan antara pelepasan kawasan hutan dengan luasan IUP, Izin Lokasi dan HGU tidak sama dan seringkali lokasinya juga tidak tepat, karena memang Peta dasar yang digunakan juga berbeda-beda. Keinginan menggunakan kebijakan Satu Peta adalah sangat baik dan perlu disegerakan, namun tetap harus memberi jalan keluar bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, misalnya sampai perizinannya berakhir dan selanjutnya menjadi tanah Negara yang diperuntukkan sesuai ketentuan ruangnya. Perusahaan dan petani perkebunan kelapa sawit adalah memungut hasil adalah karena menanam hasil tanamannya tentunya perlakuannya harus dibedakan dengan pemanfaatan hutan.

Kebijakan satu peta tentu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan tentu dipastikan Peta dasar yang digunakan, apakah Peta kawasan hutan dalam hal ini penetapan kawasan hutan atau sumber peta yang lain yang sudah dikompromikan dan disetujui oleh semua intansi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Kebijakan satu peta pasti akan berdampak terhadap kerugian bagi kepastian luasan perkebunan sawit, baik yang dimiliki oleh perusahaan besar maupun petani sawit. Inpres ini dalam filosofinya ingin melindungi sawit dan memberikan kepastian hukum atas lahan perkebunan, tetapi kalau dilihat dari isinya tentu sangat mencemaskan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, karena lahan perkebunan dapat ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan, sebagai tanah Negara, ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dihentikan dari proses penerbitan HGU serta dapat dituntut secara hukum terkait dengan tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan.

Kembali lagi pelaksanaan Inpres tidak boleh berlaku surut dan tetap menghormati hak-hak warga Negara atas usahanya. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam melakukan aktifitas sangat terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh para pemangku kepentingan terutama di daerah dimana pelaku usaha diberikan izin. Evaluasi oleh Tim Verifikasi tentuya dilakukan secara fair dengan membuka masukan dan keberatan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit karena tanaman sawit adalah property right dari hasil budidaya bukan seperti kayu alam yang memang tinggal memanen hasilnya. Tanaman perkebunan kelapa sawit juga dilindungi oleh UUPA terkait dengan asas pemisahan horizontal. Tulisan ini sengaja mengingatkan agar dalam mengimplementasikan Inpres ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kelapa sawit yang sampai saat ini sangat berkontribusi bagi perekonomian Negara. Pengelolaan perkelapasawitan di Indoneia masih banyak masalah yang harus diperbaiki agar tujuan Inpres ini dapat tercapai secara adil bagi semua pihak.