Tak Masuk Daftar Dilindungi, Burung Berkicau Tetap Diproteksi

0
33
Ir Wiratno MSc

Persis seperti kicauannya yang ramai, pro kontra soal perlindungan burung berkicau sangat ramai tiga bulan belakangan ini. Berpangkal dari diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) No 20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi pada 29 Juni 2018. Berdasarkan ketentuan itu, 562 jenis burung dimasukan ke dalam daftar satwa dilindungi.

Ketentuan ini kemudian diprotes kalangan penghobi burung berkicau. Pasalnya, beberapa jenis burung berkicau yang banyak dikoleksi, dimasukan ke dalam daftar tersebut. Sebut saja Kucica hutan (Kittacincla malabarica) alias murai batu, jalak suren (Gracupica jalla), dan yang sangat populer cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus). Protes merebak di berbagai daerah dan dilakukan oleh ribuan kicau mania, ini sebutan untuk mereka yang terlibat dalam hobi ini, mulai dari pemilik burung, penangkar, hingga produsen peralatan untuk memelihara burung berkicau.

Meski Kementerian LHK sudah merilis penjelasan bahwa P.20/2018 tidak berlaku surut, gejolak sudah terlanjur terjadi di masyarakat.

Maka terbitlah, Permen LHK No P.92/2018 tentang Perubahan Atas Permen LHK No P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri LHK pada 30 Agustus 2018, yang diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 5 September 2018.

Berdasarkan Permen LHK No P.92/2018, sejumlah jenis burung berkicau dikeluarkan dari daftar dilindungi. Jumlahnya bahkan bukan hanya tiga jenis seperti banyak dituntut masyarakat, melainkan lima jenis. Burung itu adalah jalak suren, kucica hutan, dan cucak rawa. Dua jenis burung lagi adalah Anis-bentet Kecil (Colluricincla megarhyncha) dan Anis-bentet Sangihe (Colluricincla sanghirensis).

Begitu Permen LHK No P.92/2018 terbit, giliran kalangan konservasionis burung berkicau yang melakukan protes keras. Apalagi, berbagai catatan ilmiah dari kelompok-kelompok pelestari burung, jenis-jenis burung yang dikeluarkan dari daftar dilindungi sudah sulit ditemukan di alam.

Menanggapi pro kontra yang terjadi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK, Ir Wiratno MSc menyatakan diterbitkannya Permen LHK No P.92/2018 adalah sebagai kebijakan transisi. “Ini policy transisi. Ada pertimbangan selain soal teknis, tapi juga dinamika sosial yang terjadi,” katanya ketika ditemui, Selasa (2/10/2018).

Pria kelahiran Tulungagung itu menegaskan, meski tidak masuk dalam daftar dilindungi, namun tetap ada proteksi terhadap keberadaan burung berkicau di alam. Mantan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser  itu pun mengajak semua pihak untuk mengawal implementasi P.92/2018 dan bersama-sama memastikan burung berkicau tetap lestari di alam.

Berikut petikan wawancara dengan pria yang rajin menuangkan pemikirannya dalam tulisan ini:

Bisa dijelaskan, mengapa P.92/2018 di terbitkan?

Ini policy transisi, karena situasinya para pecinta burung, burung mania, peneliti burung, nggak akan pernah ketemu. Yang akan saya pastikan bersama staf saya di lapangan adalah, tidak ada lagi perburuan di alam. Kami juga akan melakukan pendataan burung di alam, juga yang ada di para penghobi burung. Mereka ini jumlahnya bisa ribuan, bahkan puluhan ribu.

Semua ini kan sebenarnya pecinta burung. Hanya saja yang satu posesif, ingin memiliki. Padahal, if you love somebody, set them free. Makanya kalau ada lomba burung, saya selalu ingatkan untuk mempertahankan keberadaannya di alam.

Komunitas pemelihara burung ini ekonomi lokalnya tinggi sekali. Mulai dari pemelihara, penangkar, produsen pakan, produsen kandang, dan alat-alat pemeliharaan lainnya.

Nah ke depan penting untuk bertemu dengan semua komunitas agar ada persamaan titik pandang.

Banyak yang mengkritik kebijakan tersebut, bagaimana tanggapan Anda?

Saya kira semua sudah sesuai dengan masukan LIPI, kami juga mempertimbangkan dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat. Ini proses pembelajaran baru.

Persoalan burung ini sebenarnya bukan persoalan baru sekarang. Ini persoalan lama yang coba kami urai. Saya akan melakukan pendekatan kepada para pihak, merancang roadmap agar burung di alam tetap terjaga. Burung ini bagian penting dari ekosistem.

Makanya, agar jumlahnya tidak menurun, jika ada operasi perdagangan ilegal, burung yang ada langsung dilepasliarkan ke alam. Hanya dipelihara beberapa ekor saja untuk barang bukti. Kemarin baru saja ada penangkapan perdagangan burung liar di Surabaya. Pelakunya langsung kami proses. Burungnya langsung kami rilis.

Tapi, bagaimana perlindungan burung di alam, jika tidak masuk dalam daftar dilindungi?

Masuk daftar atau tidak, satwa liar termasuk burung harus memiliki dokumen legal untuk bisa dibawa kemana-mana. Ini seperti sudah diatur dalam Permenhut No P.447 tahun 2003 (tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar). Tanpa dokumen yang resmi, membawa burung tetap dilarang.  Kalau yang membawa bilang burungnya dari penangkaran, maka bisa ditelusuri izin penangkarannya. Kami juga tidak akan mengeluarkan kuota penangkapan di alam.

Kami upayakan agar tidak ada lagi perburuan burung di alam. Kami cegah agar tidak ada fresh blood dari alam yang masuk ke penangkaraan atau pemeliharaan.

Berapa lama masa transisi akan diterapkan?

Kita lihat dalam satu tahun ini. Kami akan kumpulkan data dulu. Data yang ada kan terbatas. Dinyatakan, sudah sulit ditemukan lagi di alam. Tapi mereka yang memburu burung masih bisa mendapatkannya di alam. Artinya, di alam mungkin masih ada tapi terbatas.

Sambil berjalan (masa transisi) kami akan memperketat perlindungan. Makanya, mari sama-sama kita kawal. Sugiharto