Untuk Hutan Yang Mensejahterakan

0
40
Peserta Pembukaan Festival KPH menikmati madu dari kawasan hutan

“Hutan telah menjadi sumber kehidupan kita. Fungsi hutan, bukan hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi menjaga Indonesia sebagai paru paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) di Hutan Pinus Asri Mangunan, Bantul, Yogyakarta, Jumat (28/9/2018).

Tergambar jelas keinginan Presiden Jokowi agar hutan bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Presiden menuturkan, beberapa negara Skandinavia, seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark bisa mengandalkan kesejahterannya dari sumber daya hutan. Situasi tersebut seharusnya juga bisa terjadi di Indonesia, sebagai salah satu Negara pemilik hutan terluas di dunia. Presiden pun menginstruksikan kepada para Menteri dan jajarannya untuk membangun kelompok usaha masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Apalagi, kini ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan di Indonesia.

Presiden meminta agar KPH bisa membantu masyarakat sekaligus menjalankan perannya untuk menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari hutan.  Hutan di Indonesia sendiri memiliki banyak potensi sebagai kawasan usaha kehutanan. Potensi itu berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Bahkan HHBK seperti jasa lingkungan dan wisata alam terus berkembang secara inovatif dan adaptif sebagai salah satu penyumbang devisa andalan bagi Negara. Hutan Pinus Mangunan, yang menjadi lokasi acara Festival KPH adalah salah satu contohnya.

Beberapa jenis HHBK seperti madu, gula aren, kopi, teh, sutera, produk kerajinan seperti rotan, bambu, anyaman, tikar, produk minyak, ulat sutera, madu, bisa lebih dikembangkan karena lahan masih tersedia. “Ulat sutera, hanya dibebarapa titik, di Gorontalo, di Maras. Padahal bisa dikembangkan di ribuan titik yang bisa kita kembangkan. Belum yang namanya madu, belum gondorukem, minyak kayu putih, sudah ada tapi bukan hanya di titik itu  terus. Harusnya bisa dibanyak tempat di negara ini bisa  ditanami,” kata Presiden

Presiden Jokowi menginstruksikan agar KPH membimbing, mengajak, dan mengawal, usaha rakyat.  “Kalau sudah berjalan, rakyat merasakan enaknya, tidak usah disuruh, akan tanam. Yang paling sulit itu mengawali, biar rakyat itu mau nanam. Kalau menam sengon itu untung. Di halaman muka di halaman belakang, di kebun, di pematang, semua bisa dilakukan menjadi tugas kita semua untuk mengorganisir masyarakat, agar mau memanfaatkan hutan memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kesejahteraan keluarganya,” katanya.

Festival KPH dan PUSAKA Tahun 2018 di laksanakan di Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28 -29 September 2018. Hutan Pinus Mangunan atau lebih dikenal dengan Hutan Pinus Imogiri, sengaja dipilih karena lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata alam di Yogyakarta yang menarik dan berbiaya murah untuk dijelajahi. Hutan Pinus Mangunan sudah dikenal juga dari berbagai media sosial.

Hutan Pinus Mangunan termasuk KPH Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul DIY. KPH ini dapat dijadikan contoh keberhasilan dalam pengelolaan hutan pariwisata alam dan hutan penghasil bukan kayu. Hutan Pinus Mangunan dalam 1 tahun dikunjungi sekitar 2,5 juta pengunjung. Omset penerimaan dari kunjungan wisatawan tidak kurang dari Rp10 miliar. Di sana ada pola kerjasama dengan masyarakat dimana porsi pembangunan sebesar 75% untuk masyarakat dan 25% untuk KPH.

Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat pengelola hutan

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, Festival KPH dan PUSAKA yang digelar oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang dalam rangka menumbuhkembangkan dan menggairahkan kembali usaha-usaha berbasis kehutanan yang lebih inovatif dan lestari,

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, kehadiran KPH sebagai lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak, merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan tata kelola hutan Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab tantangan perwujudan produktivitas hutan lestari yang lebih dinamis dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Model pengusahaan hutan berbasis KPH mampu menyempurnakan tata kelola hutan Indonesia dimana akses pemanfaatan hutan yang diberikan kepada masyarakat dapat terarah dan terukur.

Menteri melanjutkan, KPH akan memberi kepastian areal kerja dan menghindari open access. Memastikan wilayah tanggung jawab pengelolaan, sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan usaha meningkatkan legitimasi status kepastian hukum wilayah kelola hutan dan untuk terlaksananya kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari

Festival KPH dan PUSAKA menampilkan produk produk unggulan KPH berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu festival juga menampilkan produk produk kehutanan dan turunannya oleh mitra kehutanan. Berbagai teknologi usaha kehutanan yang ditampilkan.

Dalam rangkaian festival  tersebut dilakukan juga dilakukan pemberian sejumlah penghargaan kepada Gubernur Pembina KPH terpilih, trofi dan piagam Prima Wana Mitra, serta penghargaan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berkinerja baik.

Trofi dan piagam Prima Wana Mitra merupakan penghargaan untuk industri yang melibatkan masyarakat, melalui penggunaan bahan baku industri kayu dari hutan rakyat sebagai wujud jaminan pasar bagi masyarakat.

Turut terlibat dalam kegiatan ini dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten/kota), Perguruan Tinggi, pelaku usaha (BUMN/BUMD/BUMS), maupun organisasi massa dan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan,

KLHK bekerjasama juga dengan sejumlah pihak juga akan memberikan beasiswa kepada 4.896 siswa SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, serta membuka penerimaan Pegawai Lingkup Unit Usaha Kehutanan sebanyak 6.576 orang.

Selain pemberian beasiswa dan penghargaan, dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengundang beberapa perwakilan masyarakat untuk naik ke atas panggung. Mereka menuturkan memperoleh manfaat ekonomi dari produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Seperti Ashari Tukimin, salah satu warga yang tergabung dalam Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan. Dia menuturkan bahwa saat ini dia mengelola enam hektare lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ulat sutera. Dia juga merencanakan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Ashari mengakui bahwa dengan kegiatan terseut keluarganya ikut menikmati dan sejahtera.

Begitu juga Desi dari KPHP Benakat Sumsel yang fokus budidaya lebah madu. Ada juga Effendi dari grup Foxstar yang mengelola sengon. Kegiatan itu bisa membantu keluarga lebih sejahtera dan usahanya masih bisa diperluas dan mengikutkan masyarakat.

Anna Zulfiyah