Dunia Sepakati Penguatan Aksi untuk Lindungi Ekosistem Laut

0
46
Menteri LHK Siti Nurbaya saat memimpn sidang (The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities/IGR-4)

Pertemuan ke empat negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) yang membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities/IGR-4), akhirnya menghasilkan kesepakatan antar negara dalam bentuk Deklarasi Bali.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang ditunjuk memimpin sidang sejak hari pertama, mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir, Kamis (1/11/2018) di Nusa Dua, Bali.

Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).

Setelah meninjau pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA Badan Lingkungan PBB.

“’Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,” kata Menteri Nurbaya dalam sambutan penutupan IGR4.

Menteri Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif, dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi.

Melalui pertemuan IGR-4 yang berlangsung selama dua hari itu, Menteri Nurbaya mengatakan bahwa negara peserta telah memberi pesan kuat pada dunia, bahwa peran pemerintah sangat penting dan Indonesia akan terus berkomitmen serius dalam upaya melindungi lingkungan laut dari kegiatan berbasis lahan.

Hal ini telah dibuktikan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya sampaikan terimakasih kepada Sekretariat badan lingkungan PBB, delegasi semua negara anggota, dan delegasi lainnya yang telah membuat pertemuan penting ini berjalan produktif dan sukses,” tutup Menteri Nurbaya. Sugiharto