Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Para Pihak Harus Saling Bekerja Sama

0
175
(dari kanan) Director of Sustainability and Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Elim Sritaba, Kepala Pusat Penelitian Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kirsfianti L Ginoga, dan Ketua Tim untuk Program Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Yayasan Kehati, Irfan Bakhtiar berbincang usai diskusi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke 24 di Katowice, Polandia. Diskusi membahas peran peran pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah terus mengembangkan riset dan inovasi yang bisa menggerakan dunia usaha untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Langkah ini enting untuk mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG)  2030.

Demikian terungkap pada diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC)  ke 24 yang berlangsung di Katowice, Polandia,  Jumat siang (7/12/2018) waktu setempat.

Kepala Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang & Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kirsfianti L Ginoga menuturkan, produk riset yang hasilkan pihaknya berdampak nyata pada tercapainya SDG.  Diantaranya adalah tentang pembangkit listrik tenaga air mikro (mikrohidro). Teknologi yang dihasilkan peneliti Puslitbang Hutan KLHK memungkinkan masyarakat di sekitar hutan untuk memperoleh akses energi listrik yang terjangkau dan mudah dirawat.

Riset lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat adalah tentang produk inokulan pembentuk gaharu berbentuk tablet yang lebih terjangkau.  Proses inokulasi itu bisa merangsang terbentuknya gubal gaharu yang bernilai tinggi di pasaran. “Harga gaharu yang tinggi menguntungkan masyarakat yang membudidayakan pohon gaharu,”  kata Eti, sapaan akrab Kirsfianti.

Dia melanjutkan, Puslitbang Hutan KLHK juga sedang mengembangkan aplikasi fungi mikoriza untuk meningkatkan persentase hidup tanaman di lahan gambut. Mikroriza adalah hubungan saling menguntungkan antara jamur dengan akar pohon. Aplikasi mikoriza juga bisa menghasilkan jamur sebagai bahan pangan.

“Aplikasi mikoriza membantu merehabilitasi lahan gambut, meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas pohon yang sehat dan sekaligus menyediakan bahan pangan,” katanya.

Direktur Sustainability Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Elim Sritaba mengungkapkan, pihaknya mengembangkan banyak inovasi sebagai perwujudan komitmen tercapainya SDG.

Yang saat ini sedang berjalan adalah program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan deforestasi sekaligus mengembangkan alternatif pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat. Seperti pertanian pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Menurut Elim, untuk program yang diluncurkan saat COP UNFCCC ke 21 di Paris, Perancis tahun 2015 itu, APP Sinar Mas mengalokasikan dana sebanyak 10 juta dolar AS untuk 500 desa. “Kami hibahkan dana tersebut, tapi dikelola sebagai dana bergulir oleh masyarakat,” katanya.

Dampaknya nyata, dari 267 desa yang telah ikut program DMPA, hasil pemantauan di 78 desa yang telah bergabung dengan prgram DMPA sejak 2016 menemukan bahwa 85% dari desa desa tersebut mampu menekan angka kebakaran di 2018 dibandingkan di 2016. Selain itu program DMPA juga berkontribusi dalam menjaga area hutan di sekitar kawasan desa.

Berdasarkan pengalaman APP Sinar Mas menjalankan program konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Elim menekankan, hal itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu pihak saja. “Kerja bersama pemerintah, masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan pelaku usaha lainnya sangat penting. Hanya dengan bekerja sama kita bisa mendaatakan solusi menyeluruh dan berkelanjutan tantangan menghadapi yang dihadapi masyarakat saat ini,” katanya.

Sementara itu Ketua Tim untuk Pembenahan Indonesia Susutainable Palm Oil (ISPO) di Yayasan Kehati, Irfan Bahktiar sepakat soal pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan. Irfan menyatakan hal itu terkait dengan program pembenahan ISPO yang sedang dilakukan. “PR Besar adalah bagaimana institusi pemerintahan dan dunia usaha bisa saling bekerja sama,” katanya. Sugiharto