Harga Beli Beras Bulog Bebas

0
874

Mulai tahun 2019, Perum Bulog akan bebas menyerap gabah/beras petani tanpa terikat patokan harga pembelian pemerintah (HPP). Bulog diizinkan membeli beras pada tingkat harga berapa pun, dan menjualnya sesuai harga penugasan. Selisih yang terjadi pada harga penugasan itu akan ditutup pemerintah.

Inilah jurus pemerintah untuk menghindari revisi Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang selama ini membelenggu Bulog. Bayangkan, selama ini Bulog keteteran menyerap beras dalam negeri karena harga gabah kering giling (GKG) atau pun beras di petani sudah jauh di atas HPP, yang dipatok masing-masing Rp4.460/kg dan Rp7.300/kg di gudang Bulog.

Pembelian di luar HPP itu menggunakan payung hukum Perpes No.48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 butir (3), Bulog diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan jika harga rata-rata pasar di tingkat produsen di atas harga acuan atau HPP.

Nah, pertanyaannya, berapa fleksibilitas harga yang diberikan pemerintah? Maklum, fleksibilitas harga bukan kebijakan baru, tapi sudah beberapa kali diterapkan, termasuk pada Februari 2018 yang memberikan kelenturan harga sampai 20%. Namun, serapan Bulog pun tetap seret. Terbukti, sampai September 2018, Bulog baru menyerap beras dalam negeri 1,445 juta ton dari target 3,7 juta ton. Bahkan, serapan itu tak mampu mencapai target  minimal 2,7 juta ton. Tidak heran, tahun ini Indonesia harus impor 1,8 juta ton.

Sejauh ini, besaran fleksibilitas harga belum ditentukan. Menko Perekonomian Darmin Nasution hanya menyebut skema baru penyerapan beras Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP)  ini akan berlaku awal 2019, termasuk pembayaran selisih beli gabah/beras dan jual beras Bulog. Skema teknis dan anggaran masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan. Sementara untuk pengelolaan CBP sendiri sudah ada Permentan No.38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan CBP.

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi menyambut baik keputusan Bulog membeli beras petani tanpa patokan HPP. “Dengan begitu, Bulog sama dengan pedagang-pedagang beras yang lain. Kemudahan ini menjamin CBP selalu aman,” tegasnya, Rabu (5/12/2018).

Bahkan, Dede Samsudin, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Sri Asih, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jabar menyebut kebijakan ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani. “Kalau pemerintah menerapkan kebijakan itu, berarti keberpihakan kepada petani karena harga jual gabah petani bisa lebih mahal,” katanya di Jakarta, Jumat (7/12/2018). Semoga saja. AI