Petani Didorong Ikut Asuransi Pertanian Secara Mandiri

0
33
Sosialisasi program asuransi pertanian masih terus dilakukan, sehingga tumbuh kesadaran petani untuk ikut asuransi secara mandiri

Program asuransi pertanian yang diluncurkan empat tahun lalu nampaknya mendapat respon yang baik dari petani. Namun demikian, sosialisasi program ini masih terus dilakukan, sehingga tumbuh kesadaran petani untuk ikut asuransi secara mandiri.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengatakan, pemerintah terus mendorong petani untuk menjadi peserta  Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) karena program ini melindungi petani dari kerugian.

Untuk menarik petani agar ikut program asuransi, maka sosialisasi terus-menerus dilakukan baik oleh dinas maupun PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo).

“Itu sebabnya, tugas pemerintah adalah terus melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ke depan, kami mengharapkan petani ikut asuransi secara mandiri. Pemerintah akan terus mendorong karena masih banyak petani yang belum tumbuh kesadarannya untuk ikut asuransi,” kata Pending di Jakarta, pekan lalu.

Pending mengatakan, sejauh ini beberapa daerah mulai muncul keinginan ikut asuransi secara mandiri, yaitu membayar preminya sendiri atau tanpa bantuan dari pemerintah.  Sementara program pemerintah hanya mewajibkan petani membayar 20% dari total tanggungan, dengan 80% subsidi pemerintah. Sehingga petani cukup membayar Rp36.000.

Jika petani ikut asuransi secara mandiri, maka petani perlu membayar premi sebesar Rp160.000/bulan selama tiga tahun. “Beberapa daerah juga mereka sudah menginginkan pembayaran secara mandiri. Artinya, mereka sudah tidak di-cover lagi 80% dari APBN. Mereka bahkan mau membayar preminya sendiri,” tegasnya.

Sejauh ini, Pending menilai tidak ada kendala, baik dalam klaim maupun dalam pembayaran premi. Namun, hal penting yang perlu disosialisasi lagi adalah mengajak seluruh petani untuk mengasuransikan lahannya.

“Tidak ada kendala dalam prosesnya. Yang penting adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi, asuransi itu akan mandiri pada saat mereka sifatnya massal (mengikuti asuransi) dan respon masyarakat sudah mulai muncul,” ujarnya.

Lebih lanjut, target pemerintah dalam meng-cover 1 juta ha lahan sudah tercapai. Luas 1 juta ha ini ditetapkan karena merupakan kawasan yang selama ini mengalami endemik.

Asuransi pertanian merupakan upaya perlindungan terhadap petani untuk meminimalisir risiko kerugian atau kegagalan yang mungkin dialami dalam budidaya hasil pertaniannya.

Data Kementan mencatat, tahun 2015 ada sekitar 401.408 petani yang ikut asuransi dengan luas lahan lebih kurang dari 200.00 ha. Tahun 2016 keikutsertaan petani naik menjadi 900.000 petani dengan luas lahan hampir mencapai 500.000 ha, dan pada tahun 2017 naik menjadi 1.500.000 petani dengan luas lahan 997.000 ha.

Untuk tahun 2018, keikutsertaan petani belum terdata. Namun per Agustus lalu, cakupan lahan mencapai 246.000 ha dan hingga Oktober lalu sudah mencapai 700.000 ha dengan target 1 juta ha.

Sedangkan untuk  asuransi peternakan belum sepenuhnya mencapai target. Tahun 2017 realisasi hanya 80% dari target per tahun. “Sampai Oktober 2018, realisasi baru 21.213 ekor dengan target 120 .000 ekor tiap tahunnya. Kalau tahun 2017 realisasi hanya sekitar 80% dari target,” kata Pending.

Sangat Membantu

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan program asuransi  dinilai sangat membantu para petani dalam melakukan usaha tanai.

Di tahun keempat pelaksanaan asuransi ini, jumlah lahan yang di-cover hampir mencapai target 1 juta ha. Program asuransi sudah berjalan sekitar empat tahun. Dari awal ditargetkan luasan yang akan di-cover 1 juta ha namun di tahun pertama hanya mencapai sekitar 35%.

Pada tahun kedua, jumlah petani yang ikut naik jadi 75% dan tahun ketiga hampir mencapai 100%. Pada tahun keempat diharapkan sudah melebihi target 1 juta ha.

Winarno menyebut, untuk klaim yang dilakukan petani terhadap beberapa masalah pertanian yang kerap terjadi, seperti banjir, serangan hama penyakit dan kekeringan, juga tidak mengalami kendala.

“Hampir dikatakan tidak ada kendala. Realisasi lancar dan tidak terlalu masalah, karena jumlahnya enggak banyak,” jelasnya.

Winarno menyebutkan, total klaim saat ini cukup banyak dengan pengajuan sekitar 36 juta petani dengan nilai klaim rata-rata di angka Rp3 juta-an. Pemerintah melalui program AUTP memberikan tanggungan sebesar Rp6 juta/ha.

Program ini mewajibkan petani membayar 20% dari total premi. Sisanya 80% disubsidi pemerintah. Asuaransi pertanian merupakan upaya perlindungan terhadap petani untuk meminimalisir risiko kerugian atau kegagalan yang mungkin dialami dalam budidaya hasil pertaniannya. PSP