Advokasi Untuk Masyarakat Bahari

0
691
Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati Romica

Bicara Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), lembaga nirlaba ini kadung dicap sebagai oposisi. Tidak jarang edukasi, kampanye dan advokasi yang dilakukannya  membuat banyak pihak “kebakaran jenggot”. Termasuk pemerintah cq Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kerap disorot kebijakannya.

Kiara di tangan Susan Herawati Romica pun tidak berkurang gaharnya mengkritik kebijakan KKP. Sebagai Sekretaris Jenderal Kiara, Susan demikian akrab disapa, konsisten berjuang untuk masyarakat bahari. Mulai dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya udang, petambak garam hingga masyarakat adat di pesisir menjadi fokus perhatiannya.

Apalagi, perempuan kelahiran Jakarta, 11 September 1984 ini terbiasa bersosialisasi di tengah masyarakat bahari. Pengalaman bekerja di palang merah Irlandia pun menjadi modal untuknya bergaul luas dengan berbagai kalangan.

Untuk mengetahui pandangan dan perjuangan Kiara, berikut bincang-bincang Agro Indonesia dengan perempuan ramah ini pekan lalu.

Sepanjang 2018 kemarin, masalah apa yang paling disoroti Kiara?

Kiara fokus di isu kelautan dan perikanan. Masyarakat bahari yaitu nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya udang, petambak garam dan masyarakat adat di pesisir menjadi jantung dari gerakan advokasi Kiara. Sepanjang 2018, kami menemukan banyaknya permasalahan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dihadapi oleh masyarakat bahari tersebut. Mulai dari perampasan ruang melalui pertambangan, reklamasi, pariwisata berbasis hutang, hingga kriminalisasi dan intimidasi yang dialami oleh masyarakat bahari.

Apa saja temuan Kiara di lapangan?

Kami menemukan kasus perampasan ruang yang semakin meningkat. Setidaknya lebih dari 80 konflik di pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi. Mulai dari reklamasi, tambang, pariwisata, kriminalisasi, intimidasi hingga pulau-pulau yang diprivatisasi. Dalam konteks kebaharian, ketika nelayan atau pun masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya itu berarti nelayan kehilangan kedaulatan dan identitasnya sebagai seorang pelaut.

Dalam pada itu kami melihat pola perampasan ruang hari ini yang kemudian melibatkan aktif para aparat negara. Aparat dijadikan alat bagi para pemegang modal untuk mengusir warga dari lautnya. Ini tentu catatan merah bagi bangsa yang seharusnya menjadikan nelayan sebagai aktor yang harusnya dilindungi oleh negara.

Namun, di balik cerita tragis di atas, masyarakat di pesisir lainnya seperti Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Lampung atau pun di daerah pesisir lain yang mulai berpikir tentang kemandirian melalui usaha kolektif berupa koperasi hingga pengembangan wisata berbasis masyarakat pesisir. Bisa dicek dalam gerakan kolektif kemandirian nelayan melalui cerita Wisata Kampoeng Nipah di Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Jadi betul masyarakat pesisir bukan subyek yang paling merasakan dampak positif dari pembangunan kawasan pesisir, ya? 

Pembangunan pesisir yang ekstraktif dan eksploitatis tentu berdampak besar terhadap kehidupan nelayan dan perempuan nelayan. Dalam pada itu, masyarakat bahari yang tinggal dan terlibat di rantai produksi perikanan di wilayah yang direklamasi pun turut terdampak. Penghasilan menurun drastis hingga ekosistem pesisir yang hancur karena pola pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan nelayan di Indonesia.

Padahal, masyarakat bahari merupakan produsen utama perikanan Indonesia. Dengan demikian, jika masyarakat bahari tidak menjadi aktor utama, maka tidak akan ada kedaulatan dan keberlanjutan produksi perikanan di Indonesia.

Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir yang dari dulu hingga sekarang masih jauh dari sejahtera?

Masyarakat bahari sebenarnya butuh lautnya. Mereka butuh laut yang lestari sehingga mereka bisa ‘memanen’ dari laut dan menggunakan secara arif apa yang sudah tersaji di laut. Selain itu, permasalahan fundamental yang dialami masyarakat bahari sebenarnya adalah program atau fasilitas negara berupa bantuan yang melewati dua fase penting: assessment dan monitoring. Acap kali fasilitas dari negara berupa perahu, alat tangkap itu tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan nelayan.

Selain itu, nelayan dan perempuan nelayan dimiskinkan dengan kebijakan yang tidak ramah kepada nelayan.

Di dalam sektor perikanan, seharusnya perencanaan pembangunannya berasal dari masyarakat bahari, pengelolaannya oleh masyarakat bahari, serta tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran, kedaulatan dan kemandirian masyarakat bahari Indonesia. Itu prinsip penting keadilan perikanan yang harus ditegakkan oleh negara dan dalam pada itu negara mampu hadir untuk memastikan masyarakat bahari berdaulat, mandiri dan sejahtera.

Untuk membangun pesisir dan konservasi perairan, pemerintah tidak segan menarik dana luar untuk investasi. Termasuk berhutang seperti  Program Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program/Coremap). Bagaimana Kiara menilainya?

Kami menyayangkan langkah yang diambil oleh negara. Khusus kaitannya dengan konservasi, sebenarnya Indonesia punya pola konservasi yang telah dijalankan oleh masyarakat bahari turun menurun. Kita punya Sasi Ombo di Sulawesi Tenggara, Sasi di Sulawesi, Panglima Laot di Aceh, Sasi Loompa di Ambon atau pun Awig-Awig di Nusa Tenggara Barat. Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat bahari berangkat dari kebutuhan dan kesadaran mereka untuk menjaga laut agar tetap lestari.

Maka dari itu, akan menjadi penting kiranya pola konservasi yang dikembangkan memang berangkat dari masyarakat. Pinjaman yang dilakukan tentu memiliki implikasi yang signifikan, berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola yang akan diterapkan. Kiara menggaris bawahi, konservasi dan pembangunan sebaik-baiknya adalah yang berangkat dari kebutuhan kolektif dan berangkat dari apa yang kita miliki.

Fenny YL Budiman