Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhrizal Sarwani: Awas! Pupuk Organik Abal-abal

0
126

Pemerintah memang mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik, mengingat tingkat kesuburan tanah sudah banyak yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia.

Upaya tersebut berimbas positif tumbuhnya industri pupuk organik. Sayangnya, di lapangan ternyata banyak pupuk organik “abal-abal” atau yang tidak sesuai standar, sehingga tidak terjamin kualitasnya.

“Kita ingatkan petani untuk hati-hati karena banyak pupuk organik yang kualitasnya rendah atau C-Organiknya tidak memenuhi standar,” ujar Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Muhrizal Sarwani di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia mengatakan, untuk melindungi konsumen terhadap kualitas pupuk organik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik,  Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Dengan Permentan tersebut diharapkan akan menjamin kualitas pupuk organik, hayati dan pembenah tanah yang beredar di masyarakat.

“Tujuan diaturnya standar pupuk organik, hayati dan pembenah tanah tersebut untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup,” katanya dalam Diskusi ‘Penggunaan Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah untuk Meningkatkan Produktivitas-Padi Berkelanjutan’ di Jakarta.

Menurut dia, selain meningkatan efektivitas penggunaan pupuk organik, Permentan itu juga memberikan kepastian usaha dan kepastian formula pupuk yang beredar. “Dengan demikian, pupuk (organik, hayati dan pembenah tanah) yang ada di pasaran terjamin mutu dan kualitasnya, yang hasil akhirnya adalah meningkatkan produktivitas,” paparnya.

Muhrizal mengakui, selama ini terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pupuk organik, baik di tingkat produsen maupun pengguna.

Dia memberi contoh kendala itu antara lain mutu pupuk organik masih kurang baik, bahan baku terbatas, kualitas yang dihasilkan tidak konsisten, banyak mengandung logam berat (terutama yang dari kota). Bahkan, dosis penggunannya yang relatif tinggi, sehingga sulit dalam transportasinya.

Muhrizal menyebutkan, pemerintah sedang merumuskan Permentan mengenai standarisasi proses pembuatan pupuk organik. Jadi, ke depannya, pupuk yang dihasilkan bermutu dan berkualitas.

Dia menyebutkan, sebenarnya standarisasi pupuk organik, hayati dan pembenah tanah sudah tercantum di tiga peraturan. “Tapi untuk lebih pasnya, sekarang kami sedang menggodok Kepmentan mengenai standarisasi pembuatannya,”  kata Muhrizal.

Dia mengakui, masyarakat masih tidak begitu peduli tentang pentingnya menggunakan pupuk organik. “Lihat saja petani kita masih suka menggunakan pupuk anorganik dalam usaha taninya,” tegasnya.

Tumbuhnya kesadaran petani beralih menggunakan pupuk organik biasanya berawal ketika terjadi dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan.

Menyinggung mengenai penggunaan pupuk organik bersubsidi, Muhrizal mengatakan, mulai tahun 2014-2018 realisasinya sudah mencapai 3,6 juta ton. Realisasi dalam kurun empat tahun ini jauh lebih baik dibandingkan awal kebijakan ini diperkenalkan sejak tahun 2008.

“Dua kali lipat besarnya atau kira-kira 7,5 juta ton pupuk organik bersubsidi yang didistribusikan kepada petani,” ujarnya.

Jawa Timur Tertinggi

Muhrizal menyebut petani Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tertinggi yang menggunakan pupuk organik bersubsidi. Setelah itu diikuti Provinsi Jawa Tengah dan kemudian Sulawesi Selatan. ”Lebih dari setengahnya (volume pupuk) diserap petani di Jawa Timur,” ujarnya.

Mukhrizal mengatakan, petani di Jawa Timur tidak mau terlampau bergantung dengan pupuk kimia. Dengan penggunaan pupuk organik justru akan mengembalikan kesuburan tanah.

Dia juga tidak menepis keberadaan PT Petrokimia Gresik yang turut memberi andil. Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia ini terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada kelompok petani tentang bermanfaatnya menggunakan pupuk organik.

Namun tidak demikian dengan petani di Jawa Barat dan Banten, terutama sepanjang utara Pulau Jawa — yang menurutnya masih sulit beralih dari penggunaan pupuk kimia.

Arif Fauzan, Direktur Teknik dan Pengembangan PT Petrokimia Gresik mengatakan, pihaknya mempunyai kapasitas produksi pupuk organik 1,6 juta ton. Namun, tingkat utilisasinya baru 50% karena kurangnya bahan baku.

Sementara itu Menteri Pertanian di pemerintahan Presiden Megawati, Bungaran Saragih mengatakan, guna meningkatkan produktivitas padi yang berkelanjutan, penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah harus terus didorong.

Namun, pemakaiannya tetap perlu dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Pemupukan harus berimbang bersama pupuk hayati dan pembenahan tanah serta dibarengi pengendalian hama penyakit terpadu.

Sementara itu Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, M. Takdir Mulyana mengatakan, pemerintah tahun ini mengalokasikan bantuan sebanyak 500 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

“Bantuan UPPO ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 sebanyak 1.500 unit dengan realisasinya 1.499 unit,” katanya. Sedangkan tahun 2018, alokasinya dikurangi menjadi 1.000 unit dengan realisasinya sebanyak 987 unit.

Untuk tahun 2019, pemerintah mengalokasi sebanyak 500 unit. Dalam paket bantuan UPPO tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah kompos, alat pengolahan pupuk organik, ternak dan obat-obatan, kandang komunal dan bak fermentasi serta pakan ternak dan kendaraan roda tiga.

Takdir berharap, dengan adanya pemberian fasilitas itu maka dapat berkembang Desa Organik Padi. “Padi yang dihasilkan akan jauh lebih baik dan yang paling utama pertanian padi di Indonesia berkelanjutan,” katanya.

Menurut Takdir, penggunaan pupuk organik menjadi kewajiban, karena mampu meningkatan Indeks Pertanaman (IP). “Dengan pupuk organik, berarti kita memperbaiki unsur hara yang ada dalam tanah.”

Berdasarkan keterangan Takdir, ada empat kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam peningkatan produktivitas padi, yakni pengembangan Desa Organik Padi, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), budidaya tanaman sehat dan pengenalan budidaya padi varietas unggul baru.

“Keempat kegiatan ini melalui pendekatan dimensi berkelanjutan karena konsep yang kita pegang adalah bagaimana meningkatan produktivitas dengan pertanian berkelanjutan,” katanya. PSP