Petani Diimbau Manfaatkan Fasilitas Kredit Murah

0
197

Petani selama ini tidak mempunyai akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sehingga sulit mendapatkan kredit, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Itu sebabnya, Direktorat  Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) menggerakkan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini.

FPPS tersebut direkrut dari eks Penyelia Mitra Tani dalam program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (eks PMT-PUAP)  yang mendampingi Gapoktan melaksanakan  kegiatan PUAP.

“FPPS itu kita fungsikan untuk mendampingi petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan pertanian,” Dirjen PSP, Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pelaksanaan FPPS di Mataram, Rabu (20/3/2019).

Dia menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 dan 2018, pendampingan diutamakan pada akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai 1 Desember 2018 , realisasi KUR pada sektor produksi, termasuk pertanian, sebesar  23% dari total KUR Rp120 triliun (TA 2018).

Dengan pendampingan yang dilakukan FPPS, pada 2018 terealisasi KUR untuk pertanian sebesar Rp44,6 miliar di 16 propinsi yang diakses oleh 1.095 pelaku usaha pertanian.

Jumlah FPPS pada tahun 2017 adalah 864 orang. Dengan berjalannya waktu, terdapat FPPS yang mengundurkan diri sejumlah 10 orang, sehingga jumlah saat ini adalah 854 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen PSP dari tahun 2017 hingga 2018, FPPS berperan dalam  akselerasi penyaluran KUR. Di antara hasilnya adalah pada tahun 2017 melalui dana operasional pusat  tercapai penyaluran KUR sektor pertanian senilai Rp10,5 miliar di Propinsi Jawa Barat melalui Bank BJB.

Pada tahun 2018 melalui dekon dan TP, dari 32 provinsi — yang telah melaporkan capaian adalah 16 provinsi — dengan capaian usulan pelaku usaha yang akses KUR sejumlah 1.095 debitur dan usulan kredit Rp44,6 miliar.

Pada tahun 2019 ini, lanjut Sarwo Edhy, peran FPPS diperluas untuk mendampingi petani mengakses ke sumber-sumber pembiayaan pertanian, baik program KUR maupun fasilitasi pembiayaan lainnya.

Dinas pertanian Propinsi dan Kabupaten diharapkan dapat membuka jalan bagi para FPPS melalui koordinasi dengan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Jadi penjamin harga

Sementara itu, saat mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Karya Baru Bersama di  Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sarwo Edhy mengatakan, LKMA yang sudah tumbuh dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) dapat menjadi  penjamin harga jual produk pertanian milik petani.

Dia mengatakan, LKMA dapat berfungsi sebagai pembeli hasil panen petani dengan harga yang wajar dan menjualnya ke pasar tradisional maupun modern atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pasar, seperti Bulog, KUD, Penggilingan dan sejenisnya.

“Dengan cara ini, petani ada jaminan bahwa produk yang dihasilkan akan dibeli dengan harga yang wajar,” tegasnya. Selain itu, LKMA juga didorong agar menjadi pioner kelembagaan keuangan mikro di pedesaan yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida.

Sarwo Edhy menunjukkan, dalam pembukuan LKMA Karya Baru Bersama terdapat saldo Rp207 juta, setelah dikurangi biaya operasional. “Itulah yang kita sebut sebagai modal bagi LKMA,” tambahnya.

Termasuk peran dari LKMA, lanjutnya, adalah lembaga ini mampu memberikan kredit lunak kepada petani untuk melakukan budidaya dan pemabayarannya setelah panen.

Langkah-langkah yang dilakukan Kementan  untuk menjadikan LKMA seperti itu adalah, pertama, menghubungkan petani ke bank bank pemerintah melalui sosialisasi kepada petani agar mau menggunakan fasilitas KUR yang bunganya sangat rendah, yakni 7%  per tahun.

Kementan berharap pinjaman KUR yang didapatkan petani bisa untuk diguanakan budidaya pertanian dalam arti luas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan usaha lainnya.

“Sebagai penghubung petani dengan perbankan, maka LKMA akan mendapatkan jasa dari perbankan,” ujarnya.

Kedua, melakukan pembinaan agar petani lain mencontoh untuk membentuk LKMA sejenis dalam rangka penguatan modal kelompok untuk usaha pertanian.

LKMA ini memiliki dasar hukum yang kuat, karena berdasarkan SK Menkeu — yang dikuatkan SK Menteri Pertanian — bantuan pemerintah adalah ditujukan kepada Poktan atau Gapoktan.

“LKMA itu dibentuk oleh Gapoktan. Sekarang jumlahnya ada sekitar 500.000, kebanyakan dibentuk saat ada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),” pungkasnya

Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Joko Hendrato mengatakan, banyak petani pangan yang tidak bisa mengakses KUR karena mereka tidak punya agunan.

“Untuk mereka yang punya usaha produktif, termasuk petani, namun tidak memiliki agunan, ada pembiayaan usaha mikro,” katanya di Mataram NTB, Kamis  (21/3/2019).

Untuk penyaluran dana pembiayaan usaha mikro tersebut, Kementerian Keuangan membentuk Badan Layanan Umum Pengembangan Investasi Pemerintah (BLU-PIP). BLU ini bekerjasama dengan tiga perusahaan penyalur yakni PT PNM, PT Bahana Artha Ventura dan PT Pegadaian.

Dimulai pada tahun 2017, sampai saat ini tersedia dana untuk pembiayaan usaha mikro dari APBN Rp7 triliiun, terdiri dari  Rp1,5 triliun pada tahun 2017, Rp2,5 triliun tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp3 triliun.

Pada tahun 2017, telah membiayai Usaha Mikro sebanyak 307.000 nasabah dan sampai saat ini totalnya mencapai 846.000 nasabah usaha mikro dari total usaha mikro di Indonesia yang diperkirakan mencapai 44 juta.

Para petani bisa mengkases dana UMi melalui PNM, Pegadaian atau Bahana Artha Ventura dengan plafon pembiayaan maksimum Rp10 juta per usaha mikro. PSP