Lima Alasan Subsidi Pupuk Perlu Dipertahankan

0
225

Petani Indonesia dinilai masih membutuhkan subsidi pupuk. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahan kebijakan tersebut agar produksi pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

“Jika pangan terganggu, maka dengan cepat akan merambat pada masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan negara. Banyak pemimpin dunia, termasuk Indonesia, jatuh karena dipicu oleh masalah pangan,” kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Bungaran Saragih.

Menteri Pertanian periode 2000-2004 ini berpendapat, sedikitnya ada lima alasan Indonesia masih memerlukan subsidi pupuk.

Pertama, negara-negara maju masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi petani dan pertaniannya. Amerika Serikat, Uni Eropa, India, China, dan negara lainnya tetap memberikan subsidi bagi petani dan pertaniannya, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Bahkan, lanjutnya, perkembangan mutakhir dalam perang dagang AS-China saat ini menandai munculnya kembali era proteksionis, yang memberi berbagai perlindungan bagi pertanian masing-masing negara.

“Jika pertanian kita tidak dilindungi, maka tidaklah adil jika petani dan pertanian kita harus bersaing dengan pertanian dari negara-negara lain yang justru memperoleh berbagai subsidi dan perlindungan dari pemerintahnya,” jelas Bungaran pada acara Forum Diskusi Agrina bertema Kepastian Petani Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Simatupang Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Kedua, petani bukan berada di sekitar perkotaan atau di sekitar jalan-jalan raya. Petani sebagian besar berada di pedesaan pelosok, pinggiran, dan di pegunungan.

“Jika pupuk tidak disubsidi dan dibiarkan hanya mekanisme pasar murni yang bekerja dalam mendistribusikan pupuk ke petani, maka pupuk hanya akan sampai atau menjangkau sekitar 30% petani kita, yakni di sekitar perkotaan atau sekitar jalan raya,” papar Bungaran.

Ketiga, industri pupuk BUMN — yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk ke tingkat petani (lini IV) — membayar gas dengan harga yang lebih mahal dari harga internasional.

Padahal, untuk produksi pupuk Urea, sekitar 70% adalah biaya gas. Harga gas yang diterima pabrik pupuk BUMN sekitar 6-8 dolar AS/MMBTU, yakni sekitar dua kali lipat dari harga gas internasional (3-4 dolar AS/MMBTU).

“Oleh karena itu, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah selama ini sekitar 30% adalah diterima pemasok gas,” tandasnya.

Keempat, petani masih tergolong kelompok atau sektor yang paling rendah pendapatannya, bahkan sebagian tergolong miskin. Untuk itu, katanya, subsidi petani merupakan salah satu cara untuk membantu petani dan pertanian.

Kelima, beras masih merupakan pengeluaran masyarakat yang cukup besar dalam pengeluaran penduduk Indonesia saat ini. Oleh karena itu, subsidi pertanian, termasuk subsidi pupuk, merupakan biaya publik untuk memastikan ketersediaan beras secara 6 tepat (jumlah, jenis, kualitas, harga, tempat, kontinuitas) untuk masyarakat konsumen beras, sekaligus bentuk kehadiran kedaulatan negara baik untuk masyarakat petani dan masyarakat konsumen.

Perlu Verifikasi

Menyinggung masalah isu perbedaan data luas areal pertanian — yang menjadi target subsidi pupuk (data BPS vs Kementan) — pria yang sudah akrab disapa “oppung” ini mengatakan perlu dilakukan verifikasi  ke setiap daerah dan tidak bisa diputuskan di atas meja di Jakarta.

“Luas baku areal tanaman pangan dan indeks pertanaman perlu divefirikasi di setiap daerah,” tegasnya. Dia menambahkan perbaikan jaringan irigasi pedesaan, pompanisasi, embung-embung yang dibangun pemerintah dalam 10 tahun terakhir ini barangkali  telah mengubah luas panen tanaman pangan nasional.

Menurut Bungaran, selagi menunggu verifikasi data empiris tersebut, maka sangat tidak tepat jika subsidi pupuk langsung dikurangi. Hal ini berpotensi menciptakan kegaduhan dan ketidakpastian di tingkat petani. Selain itu, langkah tersebut juga bisa menurunkan gairah petani dan menciptakan ketidakadilan serta menggangu ketahanan pangan nasional.

“Saya  perlu ingatkan, gangguan  pertanaman yang terjadi akibat kekurangan pupuk bulan ini, dampaknya mulai saat kita panen, kemudian berlanjut sampai setidaknya satu tahun ke depan,” tegasnya.

Ke depan, lanjut Bungaran, Indonesia perlu melakukan perbaikan total tentang bagaimana  kebijakan melindungi  petani dan pertanian, termasuk bagaimana delivery kebijakan tersebut.

“Dengan ketersediaan  teknologi digital saat ini, tentu mempermudah kita untuk melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan delivery kebijakan perlindungan dan promosi pertanian ke depan,” ungkap pria kelahiran Pematang Siantar, 17 April 1945 ini.

Lebih Kecil dari Kebutuhan

Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasatana dan Sarana Pertanian, Kementan, Muhrizal Sarwani mengatakan, jumlah pupuk subsidi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan petani. “Kebutuhan pupuk subsidi sekitar 12-13 juta/tahun, sehingga masih kekurangan cukup besar. Apalagi, tahun ini ada penyesuaian subsidi pupuk dengan luas areal tanaman,” katanya.

Dia mengatakan, alokasi pupuk subsidi tahun 2019 berdasarkan Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019.

Menurutnya, Permentan tersebut berbasis pada luas baku lahan pertanian Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018. Jika dibandingkan dengan luas baku lahan pertanian BPN tahun 2013, maka secara nasional akan terjadi kekurangan alokasi pupuk sebesar 676.000 ton.

“Kekurangan alokasi ini kita anggap stok, karena dalam DIPA tahun 2019 alokasi pupuk subsidi itu sebesar 9,5 juta ton,” tegasnya. Dia menambahkan, sampai sejauh ini penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Realiasi penyaluran pupuk subsidi hingga 28 April 2019 adalah, Urea sudah terealiasi 1.302.860 ton (34%) dari alokasi setahun 3.825.000 ton; SP-36 dari alokasi sebanyan 779.000 ton sudah terserap sebanyak 312.050 ton (40%).

Sedangkan untuk pupuk ZA, dari alokasi 996.000 ton sudah tersalurkan 297.434 ton (30%); NPK alokasi sebanyak 2.326.000 ton sudah terealisasi sebanyak 828.893 ton (36%); dan pupuk organik alokasi 948.000 ton sudah tersalurkan 222.520 ton (23%).

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir mengatakan, subsidi pupuk itu penting dan masih diperlukan petani karena pupuk mampu meningkatkan produksi pertanian. Winarno menceritakan bahwa tahun 2014 anggaran subsidi pupuk yang disediakan pemerintah hanya sekitar Rp18 triliun dengan volume 7,76 juta ton.

“Padahal, saat itu kebutuhan pupuk subsidi sudah mencapai 9,5 juta ton, sehingga terjadi kekurangan. Petani ribut karena pupuk langka. Sekarang ini sudah lumayan baik. Kelangkaan pupuk sudah jarang terjadi,” tegasnya.

Winarno menyebutkan, KTNA akan mengusulkan kepada DPR agar menggunakan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan UU tersebut, seluruh petani yang berhak mendapat subsidi pupuk. “Kita inginkan seluruh petani mendapatkan pupuk subsidi dan kita ingin pupuk tersedia terus saat petani membutuhkan,” katanya. PSP