Menyongsong Penerapan BLUD di Kesatuan Pengelolaan Hutan

0
52
Berbagai produk KPH
Ali Djajono

Oleh: Ali Djajono (Perencana Madya, Pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK)

U
Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 68) dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), menyediakan ruang bagi institusi pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara berbeda dengan peraturan keuangan yang biasa diterapkan di kelembagaan pemerintah melalui pengelolaan BLU, dengan ketentuan bahwa institusi pemerintah tersebut memenuhi persyaratan untuk menerapkannya. Syarat tersebut adalah  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sepanjang syarat tersebut terpenuhi maka institusi pemerintah dapat menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Pengelolaan BLU menyediakan ruang “Fleksibilitas” pengelolaan keuangan normal yang biasanya sangat rumit, tapi bukan juga melalui pengelolaan keuangan secara Badan Usaha (yang mencari keuntungan).

Pengelolaan BLU (kalau di daerah namanya BLU Daerah/BLUD) telah banyak diterapkan oleh institusi pemerintah yang operasionalnya untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti bidang kesehatan, bidang transportasi, penyediaan layanan dasar lainnya (seperti air, pendidikan), baik di institusi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi atau  Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat beberapa layanan oleh instansi pemerintah yang tidak mesti layanan dasar, seperti Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (di Kementerian LHK) untuk mendorong dan membantu usaha-usaha kehutanan oleh masyarakat, Badan Pengatur Jalan Tol (di Kementerian PUPR) untuk mendorong dan membantu pihak swasta membuat jalan Tol.

Ruang fleksibilitas melalui BLU ini yang coba diterapkan di institusi pengelolaan tingkat tapak di sektor kehutanan yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penerapan BLU di KPH diharapkan bisa memecahkan kendala seperti terbatasnya sumber daya, termasuk SDM, anggaran, sarana dan prasarana.

Terdapat beberapa inisiasi mencoba menyiapkan BLUD di tingkat KPH seperti di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Namun hingga tulisan ini dibuat belum ada satupun institusi KPH yang menerapkan BLUD, walaupun Pemerintah telah mengambil kebijakan mendorong KPH menerapkan BLUD. Tulisan ini mencoba mengkaji secara ringkas penerapan BLUD di KPH yang saat ini terkesan maju-mundur di tingkat pemerintah daerah.

Syarat Penerapan BLUD

Dasar hukum penerapan BLU adalah UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan  PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan khusus BLUD dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018  tentang Badan Layanan Umum Daerah. Secara prinsip regulasi-regulasi tersebut, mengatur pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan Negara yang berlaku, dan azas-azas yang harus dipatuhi dalam penerapan BLUD.

Secara umum beberapa pengecualian yang menjadi keunggulan BLUD antara lain:

  1. Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Penganggaran (tidak rinci di Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA)
  3. Penggunaan langsung pendapatan (tidak setor)
  4. Pengadaan barang/jasa (dapat tanpa mengikuti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa)
  5. Tarif (cukup ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah/Perkada)
  6. Rekrut SDM (dapat melakukan perekrutan pegawai kontrak)
  7. Kerjasama (Bisa melakukan pinjaman untuk investasi, maupun kerjasama dengan pihak lain)
  8. Pengelolaan kas secara mandiri (supaya produktif)
  9. Dan beberapa keunggulan lain.

Meskipun ada beberapa keunggulan, penerapan BLUD tetap harus berpedoman pada beberapa hal antara lain sebagai berikut:

  1. Tetap milik Pemerintah Daerah.
  2. Tidak terkait perubahan kelembagaan.
  3. Pendapatan dan belanja BLUD tetap bagian APBD.
  4. Aset tidak dipisahkan.
  5. Tidak diutamakan mencari keuntungan.
  6. Peran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan tetap, kalau pendapatan BLU tidak atau belum mencukupi.

Permendagri No 79/2018 mengatur secara lebih rinci, mulai persyaratan, prosedur, pengelolaan keuangan, pelaporan dan lain-lain untuk menjadi pedoman apabila suatu institusi daerah akan membentuk BLUD. Salah satu yang terpenting adalah terpenuhi persyaratan Teknis, Substantif, dan Administratif, terutama pada Institusi baru yang akan menerapkan BLUD.

Persyaratan Substansi  terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalarn menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Persyaratan Teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

Sedangkan persyaratan Administratif, meliputi penyiapan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
  2. pola tata kelola;
  3. Renstra;
  4. standar pelayanan minimal;
  5. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
  6. dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Lembaga pemerintah yang bisa menerapkan pengelolaan keuangan melalui BLUD harus memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk KPH.

Mengutip tulisan Bramasto Nugroho (2016) dalam Buku Panduan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Menuju Kemandirian KPH, bahwa KPH sebagai Institusi tapak memenuhi syarat penerapan BLUD (lihat matrik).

Kendala Penerapan BLUD di KPH

Sebagaimana diketahui operasional KPH seluruh Indonesia selama ini secara umum menghadapi permasalahan yang sama, antara lain: Keterbatasan SDM pengelola yang kompeten, keterbatasan anggaran untuk operasional KPH termasuk dalam keterbatasan kewenangan dalam mengakses pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Padahal selama ini permasalahan-permasalahan klasik tersebut selalu terbentur pada keterbatasan sumber daya yang ada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan melihat fleksibilitas cara pengelolaan keuangan UPTD yang diberikan dalam BLUD, maka satu-satunya jalan untuk mengatasi permasalahan umum yang ada di KPH adalah dengan menerapkan BLUD.

Pengalaman Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun Daerah sebelum menerapkan BLU/BLUD dan setelah menerapkan BLU/BLUD, menunjukkan bahwa penerapan BLUD meningkatkan secara signifikan dalam pelayanan kepada masyarakat, perbaikan sarana prasarana Rumah Sakit, pemenuhan SDM yang kompeten (Dokter, perawat) tanpa melalui rekrutmen PNS dan lain-lain.

Namun demikian tampaknya masih banyak kendala dalam penerapan BLUD di KPH yang ditunjukkan dengan lambatnya penerapan BLUD di KPH yang ada di Indonesia (walaupun beberapa KPH sudah mencoba penerapan BLUD), bahkan sampai sekarang belum satupun KPH yang menerapkan BLUD. Kendala-kendala tersebut antara lain:

  1. Kurang pahamnya para pengambil kebijakan di Pusat dan Daerah tentang BLUD di KPH, sehingga menjadi kendala pengambilan kebijakan di Daerah.
  2. Keraguan penerapan BLUD oleh beberapa pihak terkait di Daerah, bahkan di lingkungan para pengelola KPH sendiri, Ditambah lagi belum adanya model atau pilot atu contoh yang merintis KPH menjadi BLUD dan menjalankannya.
  3. Tidak ada kebijakan atau regulasi yang memaksa KPH menerapkan BLUD, sebagaimana UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengharuskan Rumah Sakit Pemerintah menjadi BLU.
  4. Pemahaman yang keliru dalam mengartikan bahwa BLUD akan membebani dan menyerap Sumber Daya yang sangat besar (al: anggaran, SDM, modal, pengadaan sarana prasarana). Termasuk mengurangi APBD (Yang kenyataannya BLUD tidak mempengaruhi jumlah APBD, walaupun cara melaporkan dan mencatat secara keuangan berbeda).
  5. Masih kurangnya pengelola lingkup KPH berstatus PNS yang kompeten yang dibutuhkan saat awal menerapkan BLUD.
  6. Keraguan terhadap potensi yang ada di wlayahnya, termasuk keraguan dalam mengoptimalkan potensi tersebut untuk menjadi sumber pendapatan BLUD.

Solusi

Kendala dalam penerapan BLUD di KPH, akan menjadi kendala juga bagi para pengelola KPH mengatasi permasalahan umum yang terjadi, oleh karena itu penting kiranya kebijakan untuk terus mendorong KPH menerapkan BLUD, dengan cara antara lain:

  1. Meyakinkan dan memberi pemahaman kepada para pengambil kebijakan di Pusat dan Daerah tentang kelebihan/keunggulan penerapan BLUD di KPH.
  2. Mengidentifikasi KPH yang wilayahnya sangat berpotensi (hasil hutan, jasa lingkungan, wisata alam dan lain lain), dan diberi insentif kebijakan apabila mau menerapkan BLUD.
  3. Mendorong pendanaan dari Hibah atau sumber selain APBN untuk menginisiasi wilayah KPH yang menjadi target (contoh: menjadi salah satu output Proyek Forest Investment Program II).
  4. Mengupayakan kebijakan penerapan BLUD pada KPH masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional dan atau Rencana Pembangunan Daerah, sekaligus mendorong penyediaan fasilitasi pembentukannya.

Para pihak akan yakin apabila sudah ada contoh satu atau dua KPH yang menerapkan BLUD, sepanjang belum ada contoh KPH yang menerapkan BLUD, akan sangat sulit meyakinkan banyak pihak tentang pentingnya BLUD di KPH, oleh karena itu yang mendesak adalah merealisasikan KPH menjadi BLUD bukan terlalu banyak mewacanakan. Layak ditunggu salah satu atau beberapa dari 10 KPH lokasi Proyek FIP II menerapkan BLUD.

Matrik Terpenuhinya Persyaratan-persyaratan Penerapan BLUD pada KPH

Persyaratan Keterangan
Persyaratan Substantif 1.   Kriteria utama pelayanan umum adalah kualitas kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan yang dapat diwujudkan antara lain melalui:

a.    Terjaminnya kehidupan subsisten masyarakat;

b.   Tersedianya lapangan kerja atau sumber pendapatan yang lestari bagi masyarakat;

c.    Meningkatnya kegiatan ekonomi di wilayah KPH berada;

d.   Terjaminnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan di satu sisi dan terjaminnya kelestarian hutan di sisi lain;

e.    Terbukanya peluang untuk munculnya industri pasca panen di bidang kehutanan baik yang berbasis kayu maupun non-kayu; dan Terpeliharanya fungsi hutan sebagai pendukung kehidupan masyarakat (live support system).

2.   Barang dan jasa layanan umum antara lain meliputi:

a.    Keamanan pangan dan jaminan pendapatan (food security and daily cash) bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan wilayah KPH;

b.   Terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara kontinyu;

c.    Terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta yang saling menguntungkan;

d.   Fasilitasi izin dan kontrak, khususnya yang berbasis masyarakat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan bentuk-bentuk pengelolaan berbasis masyarakat lainnya sesuai amanat PP 6/2007 pasal 83 ayat 2.

e.    Tersedianya bahan baku hasil hutan dan kepastian atas pasokannya;

f.    Delineasi, alokasi, pengelolaan dan pemantauan fungsi ekologi dan sosial.

3.   Pemanfaatan “wilayah tertentu” yang ada di wilayah KPH

4.   KPH dapat pula diposisikan sebagai pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat yang antara lain dengan memposisikan KPH sebagai:

a.    Pelaksana program-program pinjaman dana bergulir pemerintah (misalnya dana Pusat Pembangunan Hutan (P2H) – BLU Kehutanan) dan/atau pemerintah daerah;

b.   Pelaksana pengelolaan dana swasta (CSR), donor, dan investasi masyarakat;

c.    Membentuk unit kerja pelayanan keuangan non-Bank (LKNB) untuk membiayai ekonomi produktif berbasis kehutanan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Persyaratan Teknis KPH bisa memenuhi persyaratan teknis dengan catatan: 1) kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi kepala SKPD untuk UPTD, dan 2) kinerja keuangan UPTD yang sehat. Layak kelola diartikan sebagai: 1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan 2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Sementara kriteria kinerja keuangan yang sehat merujuk pada tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.
Persyaratan Administratif KPH bisa memenuhi persyaratan administrasi, dengan menyiapkan:

1.      Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.

2.      Dokumen Pola Tata Kelola

3.      Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.      Dokumen Rencana Strategis KPH. Yang selaras dengan Renstra SKPDnya.

5.      Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan.

6.      Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.