Revisi Permentan Stabilisasi Harga Unggas

0
95

Peternak unggas rakyat benar-benar terpukul telak ketika harga jual ayam hidup (live bird) kembali rontok jauh di bawah biaya pokok produksi. Pemerintah hanya menawarkan jurus konvensional yang bersifat temporer, musnahkan indukan ayam (parent stock) alias afkir dini serta kurangi day old chick final stock (DOC FS). Akankah terulang lagi?

Hanya dalam kurun dua bulan peternak unggas rakyat bisa bernafas lega. Itu pun berkat Ramadahan dan Idulfitri sehingga harga ayam hidup bisa bertahan. Sebelumnya, harga nyungsep di bawah ongkos produksi, sampai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan edaran pada 19 Maret agar seluruh perusahaan pembibitan mengurangi produksi DOC FS 10%.

Sempat membaik, namun harga kembali turun sejak pekan kedua Juni. Bahkan di tingkat peternak, ayam hanya dihargai Rp8.000/kg, jauh dari harga acuan pembelian sesuai Permendag No.96/2018 yang dipatok Rp18.000/kg. Sementara di konsumen, harga daging ayam segar (hot carcas) nangkring Rp34.000/kg. Disparitas ini yang membuat berang peternak hingga memicu aksi bagi-bagi ayam gratis.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementan lagi-lagi menempuh jurus yang sama: afkir dini PS dan mengurangi DOC FS. Langkah lain? Menurut Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Sugiono, Kementan sedang merevisi Permentan No. 32/Permentan/PK.230/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. “Permentan ini akan disempurnakan lagi, terutama pasal yang menyangkut distribusi DOC dan keharusan memiliki Rumah Potong Hewan Unggas,” katanya di Jakarta, Jumat (5/7/2019). Selain itu, peternak harusnya punya cold storage yang disesuaikan dengan kapasitas produksinya.

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Singgih Januratmoko sepakat soal pengaturan RPHU ini. Hanya saja, aturan itu perlu diperjelas karena dalam draft yang ada tidak disebutkan berapa banyak RPHU yang harus dimiliki pelaku usaha di sektor peternakan ayam ras potong. Aturan ini hanya menyebutkan minimal jumlah produksi ayam saja.

“Harus ada kejelasan, apakah cukup satu, dua atau tiga RPHU, terutama buat perusahaan besar,” katanya. Dia menilai, sektor hilir justru sangat mendesak dibenahi. “Diperlukan pengaturan di sektor hilir, di mana semua integrator yang berbudidaya harus menjual ayamnya dalam bentuk ayam beku,” tegasnya.

Pertanyaannya, jika pasok berlebih, mengapa tidak diekspor? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengaku ekspor sulit dilakukan. Pasalnya, biaya produksi yang besar plus bea masuk impor negara tujuan ekspor membuat harga kalah bersaing. “Komponen biaya tersebut membuat ayam asal Indonesia sulit bersaing dengan eksportir ayam global,” katanya. Dia mencontohkan, harga daging ayam ras di kawasan Eropa saat ini hanya Rp29.760/kg. AI