Berkat Kartu Tani dan e-RDKK, Distribusi Pupuk Subsidi Dipersingkat

0
96

Sistem distribusi pupuk subsidi masih dirasakan terlalu panjang, sehingga Kementerian Pertanian (Kementan) bersama instansi terkait lainnya  berupaya memperbaiki.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, “Saat ini di pasar terdapat dua harga pupuk. Harga subsidi dan non subsidi,” kata Dirjen di Surabaya, Selasa (30/7/2019)

Menurut dia, panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk menimbulkan permasalahan, antara lain kelangkaan pupuk, pengoplosan pupuk subsidi, pemalsuan pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan dan pemalsuan kuota pupuk dari daerah yang harga pupuknya murah ke daerah yang harganya mahal.

Sebab itu, terang Sarwo Edhy, dibutuhkan program konkret untuk menekan permasalahan tersebut. Di antaranya dengan menyempurnakan program e-RDKK dan Kartu Tani (KT).

Menurut dia, dengan e-RDKK dan KT ini tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pasalnya, kuota yang akan diberikan akan sesuai dengan usulan daerah masing-masing.

“Bila e-RDKK sudah diusulkan, dan petani sudah memegang Kartu Tani, tidak mungkin lagi ada kelangkaan pupuk. Karena itu sudah sesuai permintaan atau kebutuhan daerah yang mengusulkan. Kalau ada petani yang teriak pupuk langka, berarti petani itu tidak mengikuti program e-RDKK dan Kartu Tani,” jelas Sarwo Edhy.

Dia  menambahkan, apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi satu tahun.

Jika terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan pupuk bersubsidi dilakukan melalui realokasi antarwaktu dan/atau antarwilayah. Realokasi antarKecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Sedangkan realokasi antarKabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan realokasi antarProvinsi ditetapkan oleh Dirjen PSP.

Pengawasan Intensif

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP, Muhrizal Sarwani mengatakan, sesuai peraturan pemerintah, distribusi pupuk bersubsidi hanya ditujukan kepada petani atau kelompok tani yang telah menyusun e-RDKK.

“Pupuk bersubsidi ditujukan kepada petani subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang mempunyai lahan maksimal 2 hektare/musim tanam,” katanya.

Muhrizal Sarwani menuturkan, pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia sebagai pemegang hak produksi dan distribusi pupuk subsidi senantiasa melakukan pengawasan intensif akan peredaran pupuk subsidi.

“Pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi,” ujar Muhrizal.

Sesuai ketentuan Kementan, produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok sampai untuk kebutuhan dua minggu ke depan. Namun, pada praktiknya, produsen telah menyiapkan stok setara dengan stok untuk satu bulan ke depan.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pada saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam,” ujarnya.

Jenis pupuk yang disalurkan berupa Urea, SP-36, NPK, ZA dan pupuk organik. Kemudian pengawasan pupuk dan pestisida juga dilakukan agar petani yang berhak menerimanya secara langsung.

“Memang, kebutuhan pupuk para petani terus meningkat seiring dengan semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang akan dilakukan adalah kembali membuat skala prioritas kebutuhan pupuk masyarakat. Kami akan sesuaikan di lapangan,” ungkapnya.

Muhrizal menambahkan, pihaknya melakukan pengawasan secara berjenjang bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). “Kita selalu melakukan validasi dan verifikasi sebagai instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk, khususnya di lini IV atau pengecer,” tuturnya.

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) inilah yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan e-RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

“Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh di masing-masing wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi dan/atau masa pertanaman, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai peruntukannya.  PSP