Ketika Data Produksi Tidak Seragam

0
46

Kisruh tentang kebijakan larangan impor jagung pakan yang diterapkan Kementerian Pertanian sejak akhir 2015 akhirnya memaksa lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ikut campur mencarikan jalan penyelesaian.

Menurut anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, keterlibatan pihaknya tak lepas dari adanya aduan sejumlah pihak mengenai penerapan larangan impor jagung pakan tersebut.

“Beberapa peternak telah melaporkan soal kelangkaan jagung pakan kepada Ombudsman dan beberapa kelompok tani juga menginformasikan mengenai tingginya biaya produksi yang mereka alami dan kesulitan saat pasca panen,” ujar Alamsyah kepada Agro Indonesia, Jumat (23/8/2019).

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Alamsyah menjelaskan, dalam pengaduannya, kalangan peternak mengeluh tidak adanya intervensi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan jagung pakan dan kenaikan harga jagung jenis itu di dalam negeri.

Bagi Ombudsman, kegiatan impor jagung merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas harga. Baik harga pakan di satu sisi, maupun harga jagung petani di sisi yang berlawanan.

“Jadi, importasi harus mengabdi pada kebijakan stok yang baik. Kebijakan stok yang baik bersifat rasional, akurat, dan tepat waktu, agar kedua tujuan tersebut dapat tercapai,” ujar Alamsyah Saragih.

Berangkat dari keluhan peternak dan petani jagung, akhirnya Ombudsman pun melakukan pemeriksaan terhadap aturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian — yang isinya melarang masuknya jagung impor untuk kegiatan pakan ternak.

Dari hasil telaah terhadap peraturan Kementan itu, ungkapnya, ada tiga tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah.

Pertama, perlunya perbaikan penghitungan dan menetapkan neraca kebutuhan dan produksi jagung nasional dengan metode yang disupervisi oleh BPS.

Kedua, menetapkan kebijakan Cadangan Jagung Pemerintah dan HPP Jagung melalui Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

Adapun koreksi ketiga, segera menyusun kebijakan turunan Perpres 48/2016 secara komprehensif yang mengatur mengenai kebijakan tata cara penyerapan, manajemen stok dan distribusi/penyaluran jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

“Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ini telah kami sampaikan ke instansi terkait, yakni Kementerian Pertanian agar ditindaklanjuti,” ungkap Alamsyah Saragih.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang disampaikan Ombudsman kepada Kementan memang tidak memiliki sanksi hukum karena lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada instansi yang diberikan koreksi oleh lembaga tersebut.

Walaupun begitu, dengan kewajibannya melaporkan hasil temuannya kepada Presiden,  laporan Ombudsman bisa menjadi bahan bagi Presiden untuk menindak atau mengeluarkan kebijakan terhadap suatu instansi yang mendapatkan koreksi dari lembaga tersebut.

Belum Sepakat

Terkait soal neraca perhitungan neraca kebutuhan dan produksi jagung nasional memang masih belum ada kata sepakat atau data yang akurat. Baik Kementan maupun Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih silang pendapat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pekan lalu menyatakan bakal membuka lagi impor jagung guna mengantisipasi kenaikan harga dan sisi produksi jagung nasional yang menurun akibat kemarau.

Kendati demikian, rencana Mendag itu tak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari Kementan. Pasalnya, pengeluaran Surat Perizinan Impor (SPI) tergantung bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementan.

Terakhir kali impor jagung untuk pakan ternak dilakukan pada awal tahun 2019. Ketika itu, melalui Rakortas dan atas permintaan Kementan, disepakati perlunya impor jagung pakan sebanyak 30.000 ton.

Agar kran impor jagung pakan bisa dibuka, Mendag mengingatkan Kementan bahwa akan terjadi kekeringan dan kondisi itu akan menganggu produksi serta stok jagung yang ada di dalam negeri.

Enggar berpendapat, langkah impor merupakan kebijakan yang terpaksa dilakukan para produsen pakan ternak agar tidak terpengaruh tekanan tingginya harga bakan baku di pasar lokal. Sebab, apabila hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin harga ayam juga ikut meningkat.

Namun, keinginan Enggar untuk membuka kram impor jagung pakan belum mendapat sambutan positif dari Kementan. Instansi yang dipimpin Amran Sulaiman itu masih kukuh untuk menutup kran impor jagung pakan. Kementan beralasan, produksi jagung di dalam negeri masih bisa mencukupi kebutuhan nasional.

Bila mengacu data Kementan, memang terjadi kenaikan produksi jagung dalam beberapa tahun terakhir. Jika tahun 2015 produksi jagung nasional mencapai hampir 20 juta ton, maka di tahun 2016 volume produksinya mencapai hampir 24 juta ton.

Peningkatan produksi terjadi lagi di tahun 2017 menjadi sekitar 28,9 juta ton dan di tahun 2018 volume produksi jagung nasional melonjak menjadi 30 juta ton. Sedangkan untuk tahun 2019, diprediksi volume produksi jagung nasional akan meningkat menjadi sekitar 33 juta ton.

Meningkatnya produksi jagung di dalam negeri memang sudah diperkirakan sejak awal, mengingat komoditas jagung menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan oleh Kementan. Selama lima tahun, Kementan berusaha mendorong produksi tiga komoditas, yakni padi, jagung dan kedele (Pajale) guna menciptakan swasembada pangan untuk ketiga komoditas tersebut.

Peningkatan produksi jagung nasional juga berimbas pada penurunan volume impor jagung. Berdasarkan data BPS yang diolah Kementan, jika tahun 2015 volume impor jagung mencapai angka 3,2 juta ton, maka di tahun 2016 volumenya melorot tajam atau turun 65,12 % menjadi sekitar 1,1 juta ton.

Penurunan impor jagung terus berlanjut di tahun 2017, di mana Indonesia hanya mengimpor 517.500 ton jagung saja. Tetapi di tahun 2018, volume impor jagung mengalami kenaikan lagi menjadi 737.200 ton.

Sementara pada tahun 2019, hingga akhir Juli, volume impor jagung pakan Indonesia hanya mencapai 30.000 ton saja.

Namun, penurunan impor jagung pakan itu bukan berarti kebutuhan jagung pakan ternak di dalam negeri sudah bisa terpenuhi. Sejumlah pihak menyebutkan industri pakan ternak sebagian mengalihkan kebutuhan bahan bakunya kepada gandum.

Perkiraan itu juga dilontarkan Mendag Enggartiasto Lukito. Dia memperkirakan, dengan terbatasnya pasokan serta tingginya harga jagung lokal, terdapat kecenderungan produsen untuk mengalihkan pakan ternaknya dari bahan baku jagung ke gandum. Padahal, menurut dia, harga gandum impor saat ini lebih mahal jika dibandingkan dengan jagung impor.

Kementerian Perdagangan menyebutkan impor gandum pakan diperkirakan mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 3,1 juta ton pada tahun 2017. B Wibowo

Kualitas Jagung Lokal Bagus

Produksi jagung Indonesia hingga kini dianggap masih layak, sekaligus mencukupi ketersediannya untuk menutupi kebutuhan nasional. Produksi jagung nasional juga mampu bersaing di pasar regional, sehingga janggal jika dikategorikan produksi jagung nasional kalah saing dengan impor.

“Indonesia sudah bisa ekspor (jagung) ke ASEAN, seperti pernah ke Filipina dan Malaysia. Produksi jagung juga dipacu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ketua Umum Dewan Jagung Nasional (DJN), Fadel Muhammad, Kamis (22/8/2019).

Fadel mengungkapkan, terkait produktivitas jagung, Indonesia sebenarnya tidak perlu merasa khawatir. Pasalnya, ada sekitar 22 daerah yang digolongkan sentra jagung tersebar di Tanah Air. “Seperti di antaranya ada wilayah provinsi di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Fadel.

Menurut Fadel, produksi jagung yang cukup di Indonesia juga menyangkut dengan kehidupan dan kepentingan ketahanan pangan nasional. Termasuk mendukung kemajuan subsektor peternakan.

Fadel mencontohkan, dapat saja menjadi awal pengembangan subsektor industri unggas di wilayah sentra jagung sehingga tidak lagi mengandalkan jagung impor sebagai pakan ternak.

Lainnya, dengan mendorong produktivitas jagung nasional akan menyentuh kesejahteraan taraf hidup petani. Mengandalkan jagung impor untuk domestik bakal membuat ekonomi dan pendapatan petani lokal menurun. “Impor jagung juga memalukan produksi dalam negeri. Jagung Indonesia itu punya banyak varietas unggulan. Wilayah penghasilnya juga banyak,” ucap Fadel.

Oleh sebab itu, Fadel mencurigai adanya ulah mafia pangan dan dugaan mencari keuntungan lebih melalui cara tidak wajar dari gencarnya keinginan mengimpor jagung.

Mengenai jagung, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa tahun 2018 Indonesia sudah mampu ekspor sebanyak 380.000 ton. Kemudian, selama 2014-2018, Indonesia juga sudah mampu menekan impor jagung sebesar 3,3 juta ton.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung nasional tahun 2014 adalah 19,0 juta ton. Peningkatan Produksi jagung meningkat tahun 2015 menjadi 19,6 juta ton.

Tren kenaikan produksi jagung terus berlanjut tahun 2016 menjadi 23,6 juta ton. Lalu tahun 2017 produksi jagung mencapai 28,9 juta ton.

Produksi jagung Indonesia tahun 2018 kembali melonjak hingga mencapai 30 juta ton. Sementara kebutuhan pasokan jagung untuk pakan ternak dan industri saat ini di Indonesia mencapai 7,8-11,1 juta ton.

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian Universitas Trilogi, Muhamad Karim menilai harga jagung lokal lebih bagus dibandingkan harga jagung impor adalah wajar. Pasalnya, saat ini jagung lokal Indonesia kualitas lebih bagus, kandungan protein lebih banyak, varietasnya banyak. Apalagi saat musim kemarau ini, kualitasnya lokal jauh lebih tinggi lagi.

“Pada musim kemarau membuat jagung lokal kualitas jauh lebih bagus, kandungan protein jauh lebih tinggi, lebih segar, tidak ada GMO, tidak kopos kopos dan lebih diminati peternak. Saya pastikan harganya juga bagus, kandungan gizi lebih banyak, lebih fresh dan tetap diminati peternak. Dalam ekonomi, kondisi ini wajar, di mana barang yang berkualitas dan tinggi peminatnya akan diikuti kenaikan harga,” ungkap Karim di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Karim menekankan, kondisi harga ini bukan karena stok atau produksi yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan impor sebab nantinya akan merugikan petani. Jamalzen