Kompetensi SDM Industri Alat Berat Terus Dipacu

0
45

Kementerian Perindustrian  gencar membentuk link and match antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia industri guna menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak saja dari keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A Cahyanto pada acara Peluncuran Kelas Industri Alat Berat di PT. Komatsu Indonesia, Jakarta, Rabu (07/08/2019).

 Menurut Eko, kebutuhan terhadap SDM industri berkualitas, diharapkan bisa dipasok dari jalur pendidikan khususnya yang berbasis kejuruan atau vokasi, baik itu di tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.

Kepala BPSDMI menyampaikan apresiasinya kepada PT. Komatsu Indonesia yang telah membuka kelas vokasi untuk pendidikan sektor manufaktur alat berat. “Komatsu berhasil menyusun tiga kompetensi keahlian yang khusus, yaitu tentang pengelasan, assembling, dan pengecoran. Ini merupakan sebagian dari 35 kompetensi yang telah difasilitasi Kemenperin dalam modul kurikulum keahlian,” tuturnya.

Komatsu merupakan salah satu perusahaan yang ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan vokasi yang diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017, yaitu program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Hasilnya, Komatsu kini membuka kelas vokasi dan mampu menjaring sebanyak 35 SMK di Pulau Jawa.

 “Kami meyakini, dengan didukung oleh SDM yang mumpuni, industri kita akan lebih produktif, inovatif, dan kompetitif. Apalagi, industri manufaktur merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Salah satunya ditopang dari industri alat berat,” paparnya.

Direktur Utama PT Komatsu Indonesia, Pratjojo Dewo menjelaskan, pihaknya telah menjalankan program pendidikan vokasi link and match sebagai bentuk komitmen dalam rangka menyiapakan siswa SMK agar siap kerja di sektor industri alat berat.

“Di setiap sekolah akan ada 35 siswa yang ikut program ini, sehingga setiap tahunnya akan lulus sekitar 1.225 siswa yang akan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri alat berat,” paparnya.

 Sebelum peluncuran kelas Komatsu, dilakukan uji coba pembelajaran dan praktik kerja di Pusat Pelatihan Komatsu Indonesia yang diikuti sebanyak 508 siswa SMK sejak April 2018 sampai Juli 2019.

“Pada tahun 2018, Komatsu telah menyerap 281 siswa sebagai tenaga kerja dari 345 siswa yang mengikuti program ini. Semoga langkah ini diikuti perusahaan lain dalam menyiapkan SDM industri kompeten,” papar Dewo.

 Berdasarkan data Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), volume produksi alat berat untuk sektor kontruksi dan pertambangan pada tahun 2015 sebanyak 3.535 unit, terus meningkat menjadi 7.981 unit di 2018. Sepanjang semester I/2019, produksi alat berat telah menembus hingga 3.240 unit.

Produsen alat berat di Indonesia tidak hanya mampu merakit alat berat, tetapi juga sudah memproduksi komponennya. Salah satu pabrikannya, PT. Komatsu Indonesia, yang mencatatkan penjualan alat beratnya sebanyak 465 unit pada Januari 2019, naik 14,8% dari periode yang sama tahun lalu. Capaian ini meraih pangsa pasar hingga 44%.

 Insentif Fiskal

Dalam kesempatan itu, Eko menambahkan, untuk meningkatkan peran industri dalam pengembangan pendidikan vokasi industri, Kemenperin telah mengusulkan pemberian insentif berupa pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Insentiif fiskal ini diberikan bagi sektor industri yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi,” terangnya.

Kebijakan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

“Aturan ini diyakini dapat memberikan perubahan dalam pengembangan pendidikan vokasi industri di Indonesia. Kami pun berberharap industri dapat memanfaatkan insentif tersebut,” jelas Eko. Buyung N.