Pupuk Solusi Pertanian Modern

0
34

Kementerian Pertanian (Kementan) menilai pupuk merupakan kunci kemajuan pertanian di era modern. Zat penambah unsur hara pada tanah ini menyebabkan intensitas tanam serta pengembangan areal pertanian di lahan-lahan yang kurang subur jadi meningkat.

“Pertanian di era modern tidak bisa lepas dari penambahan unsur hara dari luar alias pemberian pupuk. Solusi paling jitu memang pupuk,” kata Kepala Badan Sumberdaya Manusia, Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Dedi Nursyamsi pada acara Simposium Pupuk yang digelar di sela-sela rangkaian seminar Internasional dan Kongres Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bandung, Senin (5/8/2019).

Hasil penelitian menunjukkan, pupuk menyumbang 20%-40% dalam meningkatkan produktivitas tanaman pertanian. Fakta itu mengharuskan lembaga penelitian di lingkungan Kementan berupaya terus-menerus menggalang sinergi dengan Badan Usahan Milik Negara (BUMN) penghasil pupuk serta produsen pupuk lainnya.

Tujuannya,  agar hasil penelitian rekayasa formula pupuk dapat diadopsi sektor industri dan dimanfaatkan untuk mendukung Program Kementerian Pertanian dimasa mendatang. “Tanpa sinergi dengan industri, hasil riset hanya menjadi tumpukan kertas belaka,” kata Dedi.

Dia mengatakan, daya saing pupuk Indonesia perlu ditingkatkan melalui peningkatan keragaman produk. Maksudnya membuat produk pupuk sesuai karakteristik lahan seperti sawah, lahan kering, rawa pasangsurut, rawa lebak.

Pupuk juga harus spesifik komoditi, seperti untuk tanaman semusim, tahunan, perkebunan, dan hortikultura. “Satu jenis pupuk tidak mungkin bisa untuk semuanya karena setiap tanaman, setiap lahan, dan setiap musim itu unik,” kata Dedi.

Kementan, melalui PPVTPP, juga telah menyiapkan perangkat untuk mendukung kebutuhan kualitas pupuk yang beredar di seluruh wilayah Indonesia melalui perangkat pendaftaran pupuk yang akan diedarkan secara komersial di Indonesia secara online (daring).

“Kementan telah memberikan kemudahan sejak tahun 2014 melalui pendaftaran secara elektronik yang dapat dimonitor secara transparan,” ujar Kasubdit Perizinian I PPVTP, Dwi Hertedi.

Kementan juga telah menyiapkan dasar hukum yang digunakan untuk pendaftaran pupuk dan pembenah tanah di Indonesia seperti Permentan 36 tahun 2017 untuk pupuk anorganik dan Permentan No. 01/2019 untuk Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah.

“Untuk melindungi petani, maka persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah uji mutu dan uji efektivitas sesuai dengan jenis pupuk yang didaftarkan,” kata Dwi Hertedi.

Formula pupuk di masa mendatang perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi dan komoditas. Mantan Sekjen Kementan Hari Priyono menyebutkan, banyak inovasi terkait pupuk sudah dihasilkan tetapi belum sampai ke tahap komersialisasi, sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak produsen pupuk.

“Sudah banyak inovasi namun belum sampai kepada masyarakat. Untuk itu, perlu kerja sama dengan produsen, sehingga dapat dikomersialkan,” katanya.

Lebih Kecil dari Kebutuhan

Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasatana dan Sarana Pertanian, Kementan, Muhrizal Sarwani mengatakan, jumlah pupuk subsidi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan petani. “Kebutuhan pupuk subsidi sekitar 12-13 juta/tahun, sehingga masih kekurangan cukup besar. Apalagi, tahun ini ada penyesuaian subsidi pupuk dengan luas areal tanaman,” katanya.

Dia mengatakan, alokasi pupuk subsidi tahun 2019 berdasarkan Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019.

Menurut dia, Permentan tersebut berbasis pada luas baku lahan pertanian Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018. Jika dibandingkan dengan luas baku lahan pertanian BPN tahun 2013, maka secara nasional akan terjadi kekurangan alokasi pupuk sebesar 676.000 ton.

“Kekurangan alokasi ini kita anggap stok, karena dalam DIPA tahun 2019 alokasi pupuk subsidi itu sebesar 9,5 juta ton,” tegasnya. Dia menambahkan, sampai sejauh ini penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Realiasi penyaluran pupuk subsidi hingga 31 Juli 2019 (lihat tabel): Urea sudah terealiasi 2,2 juta ton (594%) dari alokasi setahun 3.825.000 ton; SP-36 dari alokasi sebanyak 779.000 ton sudah terserap sebanyak 536,3 ribu ton (68,8%).

Sedangkan untuk pupuk ZA, dari alokasi 996.000 ton sudah tersalurkan 561,6 ribu ton (56,4%); NPK alokasi sebanyak 2.326.000 ton sudah terealisasi sebanyak 1,5 juta ton (65%); dan pupuk organik alokasi 948.000 ton sudah tersalurkan 440,9 ribu ton (46,5%).

Sementara itu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, mengatakan pupuk bersubsidi memang bermacam jenisnya. Masing-masing memiliki manfaat tersendiri.

Contohnya Urea, terbuat dari campuran gas amoniak dan gas asam arang. Pupuk bersubsidi urea ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan petani baik untuk lahan pertanian maupun budidaya.

“Pupuk ini memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. Adanya kandungan air juga membuat tanaman akan tumbuh hijau,” jelasnya.

Pupuk selanjutnya adalah SP-36 yang memiliki manfaat menambah unsur hara phosphor pada tanaman. Dengan pupuk ini buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan kualitas biji jadi lebih baik. “Begitu juga dengan pemasakan buah menjadi lebih cepat,” katanya. PSP