Reforma Agraria, Reforestasi dan Kebun Sawit

0
101
Hutan dan masyarakat (ilustrasi)
Pramono DS

Oleh: Pramono DS (Pensiunan Rimbawan)

Pprogram Reforma Agraria yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya sudah agak terlambat digaungkan karena seharusnya sudah dimulai sejak tahun 1998 terhitung mulai runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Reforma agraria merupakan implementasi dari amanat UUD 45 pasal 33 (ayat 3 ) yang berbunyi , Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Reforma agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, baik tanah di hutan ataupun di desa-desa. Dalam reforma agraria tersebut terdapat dua hal yang diperhatikan pemerintah, yakni tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial.

Dalam praktiknya, lahan yang termasuk dalam TORA dan perhutanan sosial akan dibuat secara per klaster dan dikelola oleh kelompok masyarakat terutama untuk diberdayakan di bidang pangan. Namun, bedanya terletak pada hak pemanfataannya. Jika lahan TORA bisa digunakan dengan hak milik atas tanah, maka lahan perhutanan sosial digunakan melalui hak akses/izin/kemitraan pengelolaan hutan.

Untuk lahan TORA adalah hak milik yang sertifikatnya akan dibuat untuk tidak bisa dijual dan tidak bisa dipecah melalui sistem waris. Sedangkan penggunaan lahan perhutanan sosial tidak boleh merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya dibolehkan di hutan produksi.

Kementerian LHK sebagai pihak yang menyediakan lahan dari kawasan hutan, dalam meredistribusikan lahannya mempunyai kesempatan yang baik untuk sekaligus menata dan memvalidasi data luas hutan sesuai peruntukkannya dan berbagai kepentingan yang ada didalamnnya. Berdasarkan  data KLHK hingga Desember 2018, baru 2,4 juta ha lahan dari 4,1 juta ha yang disiapkan bagi TORA (harian Kompas, 8 April 2019). Kehati-hatian menyiapkan data memang perlu untuk menghindari tumpang tindih (overlap) peruntukan termasuk pemutihan kasus yang bermasalah dengan hukum namun keterbukaan (transparancy) data juga penting untuk menghindari penyesatan (misleading) yang tidak perlu.

Misalnya proses TORA yang berasal dari penguasaan tanah masyarakat dikawasan hutan ini sesungguhnya proses pemutihan secara de jure (hukum) saja. Betapa tidak, secara de facto di lapangan  kawasan hutan yang dimaksud sudah bertahun tahun menjadi lahan permukiman, lokasi transmigrasi, kebun dan sebagainya. Kasus seperti ini banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Di kota Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalteng misalnya , terjadi dalam satu pemukiman yang telah mempunyai akses jalan aspal statusnya dalam peta masuk dalam kawasan hutan.

Luas Kawasan  Hutan

Mengikuti jejak historisnya, luas hutan di Indonesia sangat dinamis. Pada awal tahun 1970, mahasiswa kehutanan hapal mati bahwa luas hutan Indonesia adalah 122 juta ha.  Data 2017 luas hutan di Indonesia menjadi 188,8 juta ha, yang terdiri dari hutan konservasi 11,7%, hutan lindung 15,7%, hutan produksi 36,0%.

Penambahan luas yang cukup masif ini (62,6 juta hektare), selama kurun waktu 45 tahun, diduga karena banyaknya penambahan dari penetapan kawasan beberapa Taman Nasional yang baru dan juga hasil dari delineasi peta dengan komputerisasi yang lebih canggih.

Seiring dengan waktu pula, luasan ini akan berkurang dengan adanya program reforma agraria seluas 4,1 juta ha dari dari kegiatan TORA karena akan dilepas sebagai hak milik atas tanah. Dari jalur Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) jelas lebih mudah proses pelepasannya karena sifatnya pemutihan.

Kategori Inver PTKH  menyangkut  lahan transmigrasi, pemukiman, kebun lahan kering, fasilitas umum dan sosial, sawah, tambak rakyat dan sebagainya dengan luas yang telah siap datanya 993. 119 ha.

Kawasan yang perlu dicermati adalah dari jalur non Inver PTKH yang meliputi alokiasi TORA dari 20 persen perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tak produktif dan program pemerintah untuk pencadangan pencentakan sawah baru. Totalnya luas untuk jalur ini diperoleh 1,4 juta ha.  Perlu dicatat  bahwa  dalam kawasan hutan yang akan dilepas seperti ini, banyak kepentingan didalamnya yang belum  dapat  dikonfirmasi dan sinkronisasi   dengan kepentingan lainnya.

Sebagai contoh, di Indonesia terdapat jutaan hektare kebun sawit ilegal di areal hutan. Hasil Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit tahun 2016 oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyebut 801.000 ha  hak guna usaha kebun sawit di kubah gambut (harian Kompas, 10 April 2019).

Hal lain yang tak kalah menarik adalah program reboisasi (reforestation) yang telah digalakkan pemerintah sejak tahun 1976 melalui Inpres Reboisasi dan Penghijuan perlu diperhitungkan keberhasilannya.

Sampai dengan tahun 2019 atau 42 tahun yang lalu belum diketahui berapa luas kawasan hutan yang direboisasi, berapa persen luas keberhasilannya dan berapa investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan ini.

Data reforestasi ini harusnya dapat dirilis dengan terbuka dan dapat disajikan dalam peta secara digital guna menghindari tumpang tindih dengan peruntukan lainnya. Sayangnya hingga sekarang, KLHK cq Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung belum mampu menyampaikan data dan petanya yang sahih (valid).

Kampanye anti deforestasi dan reforestasi

Salah satu masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia akhir akhir ini adalah tidak direkomendasikannya minyak sawit mentah sebagai bahan bakar nabati diwilayah Uni Eropa (UE). Jika Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tidak keberatan , aturan itu terhitung akan berlaku dua bulan setelah disahkan. Kelapa sawit dianggap sebagai pemicu perubahan penggunan lahan hutan (deforestasi), komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dibuat untuk menangkal disahkan aturan ini. Negoisasi pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian telah disiapkan dengan beberapa macam alasan yang mungkin dapat diterima UE. Beberapa alasan yang akan dikemukakan antara lain adalah ratio  luas hutan dan daratan Indonesia  (63,9%) lebih tinggi dibandingkan dengan hutan di UE yang hanya sekitar 37,9% dari dari seluruh total lahan.

Sedangkan luas kebun sawit di Indonesia hanya 7,0% dari luas lahan hutan yang ada dibandingkan dengan UE, terdapat 16,43% yang bukan hutan kayu dari luas hutan di UE.

Alasan lain adalah terdapat sekitar 20 juta warga yang secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya pada usaha kelapa sawit. Diskriminasi kebijakan kelapa sawit oleh UE ini akan berdampak ekonomi dan sosial secara signifikan.  Kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan seiring hilangnya pekerjaan dan jaminan sosial para warga yang terlibat dalam kegiatan kelapa sawit ini.

Mungkin terdapat satu alasan lagi yang terlupakan yaitu Indonesia telah berusaha melaksanakan reforestasi sejak 42 tahun yang lalu di kawasan hutan yang mencakup luas  sekian juta ha.

Di samping itu juga, laju  deforestasi di Indonesia  menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut perhitungan Ditjen Planologi, angka deforestasi Indonesia periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta ha dan 2015-2016 jadi 0,63 juta ha. Sementara itu, angka deforestasi Indonesia periode 2016-2017 alami penurunan jadi 496.370 ha.

Karena masalah pokok yang dipersoalkan UE adalah deforestasi di Indonesia yang dilepaskan untuk kebun sawit baik legal maupun ilegal maka alasan yang kuat disampaikan kepada UE adalah angka angka reforestasi dan laju deforestasi yang dimiliki pemerintah Indonesia.

Kampanye besar besaran anti deforestasi dan reforestasi memang perlu digalakkan. Sudah barang tentu KLHK menjadi motor dalam hal ini, disertai dengan data dan peta yang sewaktu waktu dapat diverifikasi portofolionya.

Rumit memang, namun bilamana ini dapat dilakukan maka validasi dan sinkronisasi luas hutan dapat diurai secara bertahap dan pada akhirnya moto one map one plan dapat diwujudkan dalam kawasan hutan. Bravo.