APBD Dimungkinkan Bayar Premi AUTP

0
54

Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang nilainya Rp36.000/hektare/musim sangat dimungkinkan untuk dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mempertimbangkan hal itu untuk meringankan beban petani, selain mendorong petani agar ikut program asuransi.

Beberapa daerah sudah mengalokasikan APBD untuk pembayaran premi AUTP, seperti Pemda Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Tahun ini kita anggarkan APBD untuk asuransi pertanian. Tahun kemarin (2018), premi dibiayai APBD seluas 22.000 hektare (ha). Tahun ini seluas 40.000 ha, ” tutur Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi.

Hanafi mengatakan, pembayaran premi asuransi pertanian melalui mekanisme APBD merupakan bentuk kepedulian Pemda terhadap petani Karawang yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

“Untuk pembayaran premi, 80% sudah disubsidi pemerintah pusat. Sisanya 20% mestinya dibayarkan petani, namun kita cover dengan dana APBD. Tapi luasanya masih dibatasi,” katanya.

Kabupaten Karawang bukanlah satu-satunya yang membayarkan premi AUTP dengan APBD. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) juga melakukan hal serupa.

Kepala Distanbun Jateng, Yuni Astuti menjelaskan, AUTP terbukti sangat berguna bagi petani untuk perlindungan risiko kegagalan panen berupa kerusakan akibat banjir, kekeringan, atau serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

“Tahun ini (2019) kami akan membayar seluruh premi AUTP seluas  45.000 ha. Sasarannya petani miskin. Alokasi APBD Jateng untuk premi ini sebesar Rp9 miliar,” kata Yuni.

Menurut dia, kebijakan tersebut sebagai bagian dari tujuh sasaran prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng lima tahun ke depan. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

”Nanti setiap tahun akan menurun (sasaran lahannya). Tahun ini 45.000 ha, lalu tahun depan 35.000 ha, dan seterusnya. Syaratnya, peserta AUTP memiliki Kartu Tani, lalu memiliki luas lahan kurang dari 0,25 ha,” ucap Yuni.

Hal yang sama juga dilakukan Pemda Kabupaten Cilacap, Jateng. Dana premi asuransi diambil dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

Petani yang mendapatkan AUTP secara gratis tersebut yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Cilacap dengan zona merah luasan kurang dari 0,25 ha. AUTP nanti hanya diperuntukan bagi petani padi yang masuk dalam kategori miskin.

Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Cilacap, Endah Tri Wahyuni menyebutkan, data penerima AUTP gratis sudah menyebut nama petani, nama kelompok tani, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) dan nomor kartu tani. “Datanya diambil dari Basis Data Terpadu Biro Infrastruktur Daerah Provinsi Jawa Tengah,” kata Endah Tri Wahyuni, yang didampingi Cisilia Sunarti petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah (Jateng).

Program AUTP yang diluncurkan Distanbun bekerja sama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sejak tahun 2019. AUTP bertujuan untuk melindungi petani dari risiko dan kerugian gagal panen, misalnya akibat serangan hama dan bencana alam.

Endah Tri Wahyuni mengatakan, biaya premi AUTP sepenuhnya akan ditanggung dari dana APBD Jateng. Kebijakan ini untuk membantu petani agar usaha taninya mendapat jamin asuransi kerugian.

“Lebih penting lagi, kalau usaha taninya gagal panen, petani mendapat ganti rugi dari pihak asuransi,” tegasnya. Ganti ruginya atau klaim akan dibayarkan perusahaan asuransi Jasindo, yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jateng.

Memang Dimungkinkan

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pembayaran premi melalui mekanisme APBD sangat dimungkinkan bagi daerah yang memiliki kepedulian tinggi pada keberlanjutan pertanian di daerahnya.

Kementan tahun 2019 ini mengalokasikan  dana sebesar Rp144 miliar untuk subsidi premi AUTP. Target luasan yang akan dicapai 1 juta ha. “Target ini diprediksi akan tercapai, karena sekarang pendaftaran sudah online, Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Sistem dalam jaringan ini mempermudah petani untuk ikut program asuransi usaha tani maupun usaha ternak,” katanya.

Kepala Unit Usaha Pertanian dan Mikro PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Ika Dwinata Sofa menuturkan, pihaknya sangat menyambut baik pemerintah daerah yang ingin mengcover pembiayaan AUTP dengan APBD.

“Dari Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, dana perlindungan untuk petani bisa dibagi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah. Dan penganggarannya bisa dengan APBD,” kata Ika.

Ika mengatakan, pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dalam berbagi beban pembayaran premi asuransi. Misalnya dengan rasio 50% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah serta 20% lagi  kewajiban petani.

Besaran presentase pembayaran premi tersebut setiap tahun dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Pembagian beban pembayaran premi merupakan bentuk pembagian risiko antara pemerintah pusat maupun daerah. Besar kecilnya pembagian tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah, antara pemerintah pusat maupun daerah.

“Namun, pemerintah pusat (Kementan) memilih membayar 80%-nya dan sisanya oleh petani atau pemerintah daerah,” tuturnya. Mekanisme dan besaran premi asuransi pertanian tersebut harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik dalam bentuk Perpres, Inpres, Peraturan Menteri maupun peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Bahkan dimungkinkan bagi daerah menyediakan ruang fiskal di APBD untuk membayar premi tersebut atau dimasukkan dalam mata anggaran tersendiri. Namun, sekali lagi harus melihat kemampuan dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

Semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, semakin ringan beban untuk membayar premi tersebut dan sebaliknya. Bagi daerah kemampuan menanggung beban premi asuransi sangat tergantung dari kemampuan APBD yang dimilikinya. PSP