Masih Ada Kesempatan Kedua

0
116
Sekjen Jaringan Nelayan Matahari, Nanang Qodir el-Ghazal, ST

Pada 2024, China diproyeksikan menjadi pemain utama  perikanan dunia yang akan menguasai 21% dari nilai ekspor global. Diikuti Vietnam (8%), Norwegia (8%), Amerika Serikat (6%), Thailand (6%) dan Uni Eropa (6%).

Demikian proyeksi Food Agriculture Organization (FAO) dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *OECD—FAO Agricultural Outlook 2015-2024.

Dalam proyeksi tersebut Indonesia belum masuk dalam daftar pemain kunci perikanan global. Sampai saat ini pun Indonesia belum bisa masuk dalam jajaran 10 besar negara pengekspor perikanan. Volume dan nilai ekspor produk perikanan Indonesia masih jauh dari China. Bahkan, tertinggal dari Vietnam dan Thailand yang potensi dan produksi perikanannya relatif terbatas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Nelayan Matahari, Nanang Qodir el-Ghazal  menyesalkan kondisi perikanan nasional. “Patut disayangkan. Padahal, Indonesia salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia setelah China. Ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor perikanan kita belum berjalan secara maksimal,” ujar Nanang, kelahiran Lamongan, 15 Oktober 1977.

Untuk tahu banyak tentang perikanan, berikut pemikiran Nanang yang juga CEO Indonesia Innovative Foundation dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah ini.

Apa ada yang keliru dalam mengelola perikanan Indonesia?

Faktor utama lemahnya kinerja ekspor perikanan diantaranya adalah kurangnya kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan, lemahnya daya saing, jaminan mutu  dan kurang agresifnya pemerintah dalam melakukan diplomasi dan pemasaran global. Banyak produk perikanan Indonesia yang masih ditolak oleh pasar Internasional.

Harus kita akui, kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti kurang begitu menggembirakan. Khususnya dalam pembangunan industrialisasi perikanan. Termasuk di dalamnya adalah kinerja ekspor yang meleset jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 9,54 juta dolar AS. Tahun 2018, KKP hanya mampu membukukan ekspor perikanan sebesar 4,86 juta dolar AS. Sebelumnya 4,52 juta dolar AS (2017), 4,17 juta dolar AS (2016) dan 3,94 juta dolar AS (2015).

Bagaimana dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Apa mengecewakan juga?

Kinerja produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, juga masih meleset dari target RPJMN sebesar 40-50 juta ton per tahun pada akhir tahun 2019. Tahun 2018 total produksi perikanan kita hanya sebesar 24,49 juta ton. Perikanan tangkap laut dan perairan darat 7,25 juta ton, budidaya ikan 6,88 juta ton dan budidaya rumput laut 10,36 juta ton.

Apa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional terbit karena kondisi perikanan?

Presiden Joko Widodo sendiri sangat menyadari akan lambannya industrialiasi perikanan ini. Berulang kali presiden memerintahkan kepada KKP dan instansi terkait untuk fokus meningkatkan kinerja ekspor perikanan.

Sejak awal, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres 7/2016 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Inpres dan Perpres ini  bertujuan untuk  meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan juga menyerap tenaga kerja serta meningkatkan devisa negara.

 Dengan kondisi tersebut, apa sektor perikanan bisa berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa?

Masih ada kesempatan kedua. Meski periode sebelumnya kinerja pembangunan perikanan belum maksimal. Terbuka peluang besar, bagi kepemimpinan baru KKP untuk melakukan akselerasi dan peningkatan skala pembangunan industri sektor ini ke depan. Karena industri perikanan memang sangat scalable.

 Jika demikian, apa saja langkah yang harus dilakukan KKP periode selanjutnya?

Prioritas utama yang harus dilakukan KKP periode depan adalah melaksanakan akselerasi dan scale-up industri perikanan. Sebagaimana amanah Inpres 7/2016. Scale-up Industri perikanan harus dikembangkan  dalam satu ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dari produksi bahan baku perikanan tangkap dan budidaya, unit pengolahan, hingga pemasaran. Melalui strategi dan peta jalan yang terukur, sekaligus mengadopsi prinsip-prinsip revolusi industri 4.0.

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk melakukan akselerasi dan scale-up pembangunan industri perikanan nasional. Pertama, scale-up produksi bahan baku perikanan yang bermutu dengan memberdayakan nelayan kecil melalui penerapan teknologi penangkapan modern, pendampingan alih teknologi dan penerapan best handling practices. Sehingga, hasil tangkapan dapat terjaga kualitasnya.

Selain itu memanfaatkan secara maksimal potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas dengan mengembangkan armada penangkapan ikan modern ukuran 30 – 500 GT. Di ZEEI inilah wilayah laut yang sering menjadi jarahan para pencuri ikan asing namun masih sepi oleh armada perikanan kita.

Selanjutnya, revitalisasi budidaya perikanan tradisional dengan mengadopsi teknologi 4.0 (smart aquaculture), penerapan Best Aquaculture Practices (BAP) serta membuka lahan budidaya baru dalam skala luas berbasis komuditas unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja on-farm yang tinggi.

Perikanan tangkap dan perikanan budidaya harus terkoneksi dengan industri pengolahan ikan untuk menjamin terserapnya hasil produksi hulu dengan harga yang stabil.

Kedua, scale-up industri pengolahan perikanan melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi mutu, keamanan pangan dan perbaikan sanitasi di seluruh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Penerapan teknologi tepat guna bagi 60.000 an UPI skala kecil dan mikro. Pendampingan UMKM untuk pengelolaan produk dengan standar kebutuhan pasar modern. Serta mendorong peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk olahan yang diminati pasar.

Menjamin kontinyuitas supply bahan baku untuk meningkatkan utilitas produksi dari kapasitas terpasang di setiap UPI dan membangun UPI baru untuk wilayah yang surplus bahan baku, khususnya luar jawa.

Ketiga, scale-up pemasaran produk olahan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global melalui penerapan teknologi 4.0: intelligent e-commerce, e-market analysis dan financial technology.

Pemerintah juga harus aktif melakukan pemasaran global: mengidentifikasi  potensi pasar luar negeri, aktif melakukan promosi internasional dan aktif melakukan diplomasi untuk penurunan bea masuk ekspor perikanan.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri perikanan berbasis kewilayahan, peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana serta pengembangan sistem rantai dingin.

Yang tidak kalah penting adalah memberi harapan baru, menggerakkan seluruh stakeholder kelautan perikanan untuk bersama-sama membangun industrialisasi perikanan yang berkualitas dan berdaya saing demi kemajuan bangsa.

Fenny YL Budiman