Mentan Amran Pastikan Stok Beras di Gudang Bulog Meluber

0
143
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, produksi padi tetap stabil meski musim kemarau cukup panjang. Hal itu terlihat dari melimpahnya beras di gudang Bulog saat Mentan melakukan Sidak ke gudang beras Bulog Sub Divre Kediri, pekanlalu.

Di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (9/10/2019), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang beras Bulog Sub Divre Kediri. Dalam kunjungannya, Mentan menjumpai gudang bulog penuh dengan beras. Saat ini, posisi stok di gudang penyimpanan beras Bulog Kediri mencapai 87.981 ton, dan masih terus bertambah karena masa panen masih berlangsung.

“Kami bersyukur beras sekarang kita stoknya melimpah. Bahkan kemarin, kami terima laporan dari Dirut Bulog dan Direktur Pengadaan Bulog bahwa Bulog saat ini sudah menyewa gudang di enam provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan  Nusa Tenggara Timur,” ungkap Amran.

Amran menegaskan, melimpahnya beras di gudang Bulog menunjukkan bahwa produksi padi tetap stabil saat musim kemarau. “Karena yang masuk gudang adalah limpasan atau berlebih,” bebernya.

Dengan kondisi stok beras yang berlebih, Amran memastikan pemerintah tidak akan ada impor beras. Jika ada kenaikan harga, maka perlu dicurigai ada pihak yang bermain.

“Hari ini masih ada pengadaan. Itu menandakan bahwa kalaupun musim kemarau, produksi tetap bagus dan surplus. Jangan lagi ada yang berspekulasi bahwa beras kita kurang dan seterusnya. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa beras kita surplus,” tegas Amran.

Produktivitas yang tetap tinggi saat musim kemarau, menurut Amran, tidak bisa dilepaskan dari sejumlah program terobosan yang dijalankan selama pemerintahan Jokowi-JK.

“Saat ini, kita bangun pola pikir bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa olah, dan tiada hari tanpa panen. Kita transformasikan pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Kita juga perbaiki tata kelola air dan juga membangun embung. Jangan kita biarkan air hujan yang jatuh di bumi Indonesia mengalir ke lautan tanpa dimanfaatkan para petani kita,” seru Amran.

Kondisi stok beras yang melimpah menunjukkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras. Amran menyebutkan, Sebagai perbandingan data, saat swasembada beras 1984, produksi beras nasional sebanyak 25,8 juta ton, konsumsi beras nasional 27 juta ton per tahun, dan masih ada impor beras 414.000 ton, untuk konsumsi penduduk 164 juta jiwa. Sementara swasembada 2019, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini 267 juta jiwa dan konsumsi beras secara nasional 32,4 juta ton per tahun, pemerintah mampu produksi beras nasional 34,9 juta ton, dan tidak melakukan impor sepanjang tahun 2019.

Produksi Lebih Tinggi

Di tempat terpisah, Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Bambang Sugiharto menegaskan, stok beras 2019 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018. Melansir angka produksi menurut perhitungan Kerangka Sampling Area (KSA) BPS menunjukkan, hingga November 2019 diprediksi stok beras mencapai 5,49 juta ton dan stok beras di akhir Desember 2019 diperkirakan masih di atas 5 jutaan ton, sementara di tahun 2018 hanya 3,3 juta ton.

“Angka 5,49 juta ton itu diperoleh dari stok awal tahun 2019 ditambah dengan perkiraan surplus Januari-November 2019. Jadi, bila dikatakan surplus beras menyusut, saya kira itu keliru. Kenapa? Karena perhitungan 3,33 juta ton itu untuk bulan Januari sampai Desember 2018, sedangkan angka perhitungan saat ini baru sampai November 2019,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bambang menekankan masih ada sisa 1 bulan yang belum terhitung. Terpenting adalah stok beras 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan 2018.

“Stok banyak kan artinya ketahanan pangan semakin mantap. Stok yang semakin melimpah ini juga terkonfirmasi dari stok beras di Bulog terus meningkat hingga 2,5 juta ton. Sampai-sampai di berapa lokasi gudang Bulog sudah tidak bisa lagi menampung beras petani,” terangnya.

Angka produksi KSA sendiri dihitung dari produktivitas dan luas panen dengan basis areal luas baku sawah 7,1 juta hektare (ha) dan ditambah sedikit dari panen di luar luas baku. Menurut informasi itu, luas baku sawah baru terverifikasi di 16 Provinsi, sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi. Jadi, kemungkinan akan ada perbaikan luas.

Di tahun 2017, ungkap Bambang, Kementan menggalakkan program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) untuk padi. Tanamnya bukan di lahan sawah biasa, namun di areal yang tidak biasa ditanam seperti di lahan tumpangsari dengan perkebunan, perhutanan, rawa lebak, di bawah tegakan pohon kelapa, di eks galian tambang dan beberapa lainnya.

“Nah, lahan ini sebenarnya cukup luas, namun belum dimasukkan ke dalam update luas baku sawah. Buktinya, kami menemukan 123.000 ha pertanaman padi di luar luas baku sawah dan sudah dipetakan dalam SHP (format shapefile) tersebar di 29 provinsi,” bebernya.

Menurutnya, apabila diakomodir data SHP pertanaman ini dengan produktivitas 5 ton/ha GKG (gabah kering giling), maka akan ada tambahan surplus sekitar 340.000 ton beras.

“Tim pemetaan masih bekerja di lapangan. Diperkirakan luas pertanaman padi di luar baku sawah bisa lebih dari 300.000 ha,” ujarnya.

Perlu diketahui, data KSA berdasar luas baku lahan sawah seluas 7,1 juta ha, sedangkan data Sensus Pertanian (SP) 2017 sebesar 8,2 juta ha. Selisih inilah yang sedang disisir pihak Kementan.

“Dengan aplikasi ArcGIS, kami turunkan personel untuk mendata lahan padi yang masih di luar luas baku pada KSA dan hasilnya sejauh ini sudah ditemukan 123.000 ha dan angka ini masih bisa terus berkembang,” jelas Bambang.

“Data SHP ini kami sampaikan ke BIG, BPN dan BPS untuk diharmonisasikan dan cek validasinya. Mereka membuka peluang untuk koreksi data luas tanam,” katanya.

Lebih lanjut Bambang menyatakan, data pangan itu memang satu pintu di BPS dan menjadi acuan semua pihak. Data KSA pasti sudah diupayakan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

Metode KSA, sambungnya, merupakan metode baru diterapkan dua tahun terakhir dan mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan untuk penyempurnaan di level teknisnya. Hal ini mengingat Indonesia negara kepulauan, karakteristik pertanaman dan wilayah yang beragam, varietasnya juga beragam, sehingga perlu memastikan keterwakilan sampel, jumlah dan lokasi titik pengamatan, luas dan sebaran pertanaman dan lainnya.

“Ini yang mesti segera diselesaikan karena masih banyak pertanaman di luar luas baku sawah. Implikasinya, di lahan tersebut tidak bisa dialokasikan pupuk bersubsidi karena di luar luas baku dan ini akan dikeluhkan petani,” terangnya.

“Kita sama-sama hindari hal semacam ini. Apalagi, sekarang banyak yang mengeluhkan sulitnya pupuk subsidi, seperti di Sulsel, Sumut dan Aceh beberapa saat lalu. Jangan sampai ini nanti akan memperkeruh suasana. Ini perlu diantisipasi,” sambung Bambang.

Pompanisasi

Berkaitan musim kemarau ini, Bambang menyebutkan pihak Kementan bergerak cepat dengan berbagai upaya. Gerakan pompanisasi 69.000 ha, pipanisasi, distribusi 7.800 pompa air, membangun sumur dangkal, penyaluran benih, asuransi usahatani dan lainnya.

Untuk wilayah Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ditjen Tanaman Pangan sejak Juli lalu mendorong perubahan cara bercocok tanam padi. Kementan perkenalkan sistem budidaya padi hemat air dengan tebar benih langsung.

“Tidak seperti umumnya, pada sistem ini pertanaman tidak perlu digelontor air tapi hanya perendaman lahan berkala. Tanaman padi tidak perlu penggenangan, cukup dipertahankan tanahnya basah,” jelas Bambang.

Update Data Luas Padi 

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Pangan BPS, Hariyanto mengatakan pada dasarnya BPS masih membuka peluang perbaikan luas panen untuk perbaikan KSA. Agar bisa tercatat dengan baik, lahan di luar KSA bisa diusulkan ke BPS asal ada bukti foto GPS dan open camera.

“Luas baku yang belum tercatat bisa dengan geotagging. Hasil geotagging bisa disampaikan ke Kementerian ATR/BPN yang seterusnya dikonfirmasi ke Badan Informasi Geospasial,” jelasnya.

“Luas data baku lahan sawah tidak bersifat statis. Datanya bersifat dinamis dan bisa berubah setelah diverifikasi Badan Informasi Geospasial,” pinta Hariyanto. MAL